Tidak Netral dalam Pemilu 2019, Tiga ASN Banten Segera Dijatuhi Sanksi

indopos.co.id – Kasus ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilu 2019 lalu, mendukung salah satu calon anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Banten dengan membentuk grup WhatsApp, sebagaimana rekomendasi Bawaslu kepada KASN (Komisi Aparatur Sipil Negara) akan segera dijatuhi sanksi.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) sudah memberikan surat usulan pemberian sanksi sedang dan berat kepada tiga ASN. Ketiga ASN itu yakni Kepala Dinas Pertanian Agus Tauhid, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Babar Suharso dan Fathurohman (Kasubag TU KCD Pendidikan Serang-Cilegon) yang bertindak sebagai admin grup WhatsApp.

”Surat penjatuhan sanksi sudah kani buat dan sudah ada di meja wakil gubernur untuk diparaf, sebelum nantinya ditandatangani gubernur,” terang Kepala BKD Banten Komarudin kepada INDOPOS, Minggu (7/7/2019).

Menurut Komarudin juga, ketiga oknum ASN itu akan diberikan sanksi disiplin sedang yaitu penundaan kenaikan pangkat dan satu orang lainnya diberikan sanksi berat karena bertindak sebagai admin sebagaimana diatur UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

”Satu orang diberikan sanksi berat dan Insya Allah setelah ada paraf dari pak wagub dan ditandatangai  pak gubernur nanti kita akan rillis lagi,” ujar Komarudin tanpa merinci sanksi berat apa yang akan dijatuhkan tersebut.

Komarudin membantah, pihaknya sengaja menggantung kasus tersebut.

Namun, untuk pemberian sanksi perlu ke hati-hatian karena menyangkut rasa keadilan dan perlu adanya konfirmasi ulang kepada KASN. ”Kita sudah lakukan konfirmasi ulang kepada KASN terkat saksi untuk tiga oknum ASN tadi,” tukasnya.  

Sementara Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar yang dikonfirmasi koran ini membenarkan, pihaknya sudah memproses penjatuhan sanksi terhadap tiga orang oknum ASN yang terlibat politik praktis dalam pemilu 2019 lalu.

”Kita sedang proses ketiga oknum ASN untuk segera dijatuhi sanksi. Saya sudah mengundang orang KASN ke sini dan mamastikan jika kita akan menjatuhkan sanksi yang lebih berat dari isi rekomendasi KASN,” tegas Al Muktabar.

 Penjatuhan sanksi berat terhadap Fatturohman (Kasubag TU KCD Dindikbud Banten wilayah Serang-Cilegon) disinyalir tidak hanya terlibat dalam politik praktis, namun juga dinilai melanggar disiplin kepegawaian lainnya. Yakni, melakukan pendataan mutasi para kepala kepala sekolah tanpa melibatkan kepala KCD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayan sebagai pimpinannya.

 ”Terkait dengan keresahan para kepala sekolah, rekomendasi sanksinya sudah kami serahkan kepala BKD,sekarang bolanya ada di BKD,” ujar kepala Inspektorat Banten E Kusmayadi.

Terpisah, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Banten Bambang Purwanto Sumo mendukung segera penjatuhan sanksi terhadap tiga oknum ASN yang terlibat politik praktis setelah adanya surat rekomendasi Bawaslu dan KASN.”Justru kalau ini tidak segera dieksekusi akan menjadi tanya tanya besar di masyarakat,” terangnya.  (yas)

 

Komentar telah ditutup.