Harga Lahan Mahal, RTH di Jakarta Tak Bertambah

indopos.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memiliki tiga kelemahan. Yakni, tidak inovatif, tidak kreatif dan tidak memiliki terobosan-terobosan menghadapi keterbatasan lahan. Kasus ini, salah satunya nampak pada kebijakan penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Pengamat PerkotaanNirwono Joga kepada INDOPOS, belum lama ini. Seringkali, menurut pengamat dari Universitas Trisakti, Jakarta, pada kebijakan terkait RTH Pemprov DKI berasalan tidak memiliki lahan dan harganya mahal.

Baca Juga :

”Ini sikap pesimistis defensif. Dia bilang, wah enggak mungkin Jakarta 30 persen. Ini sudah pesimistis. Defensifnya lahan mahal dan di pusat kota enggak mungkin,” terangnya.

Nirwono menegaskan, yang dibutuhkan Pemprov DKI Jakarta itu optimistis progresif. Sikap optimistis di sini, dikatakan Nirwono dengan menutupi target ketersediaan RTH yang belum tercapai. ”RTH yang baru terpenuhi di bawah 10 persen, kan masih 20 persen lagi.10 persen bisa saja dari publik. Berarti Pemprov DKI hanya fokus 10 persen,” paparnya.

Baca Juga :

Target 30 perssen RTH pada 2030, masih ujar Nirwono berarti sepuluh tahun dari 2020 hingga 2030 bisa lebih fokus untuk pemenuhan 10 persen RTH. Dengan demikian, gubernur harus bisa menargetkan pemenuhan RTH hingga satu persen setiap tahun. ”Caranya bagaimana? Ini pertanyaannya. Kalau saya gubernur, tinggal saya breakdown, kan 1 persen itu sama saja berapa luas hektare?” terangnya.

Ia menyebutkan, satu persen RTH sama dengan luas lahan 650 Hektare. Ini bisa dimulai dengan melakukan pendataan potensi RTH yang tidak masuk dalam hitungan. Dari hasil pendataan tersebut, Pemprov DKI kemudian melakukan perincian. Potensi tersebut, menurut Nirwono yakni lahan di bawah kolong jembatan layang. ”Luas 650 Ha ini kan bukan satu kesatuan, kalau lahan di bawah jembatan layang diukur itu sudah berapa?” ujarnya.

Baca Juga :

Potensi jalan layang tersebut, masih ujar Nirwono yakni seluruh jalan layang di seluruh Jakarta. Kemudian dari bantaran rel kereta api. Karena sesuai aturan bantaran rel kereta api kanan dan kiri harus kawasan hijau. Dari rel kereta api, menurut Nirwono DKI memiliki 13 koridor utama rel kereta api. ”Suka tidak suka kolong jembatan layang tidak boleh untuk tempat tinggal. Mereka bisa direlokasi di hunian vertikal terdekat. Dan untuk bantaran rel kereta api bisa menggandeng PT KAI,” ucapnya.

Selanjutnya, lahan di bawah jalur sutet (tegangan tinggi). Menurut Nirwono dilarang ada permukiman. Pemprov DKI bisa saja bertindak dengan dasar melindungi warga, dengan alasan kesehatan. ”Pemimpin yang membiarkan warganya tinggal di bawah jalur sutet atau di kolong jalan raya itu sama saja dia tidak melindungi masyarakat,” tegasnya.

Nirwono menyebutkan, semua permasalahan yang dihadapi Pemprov DKI mudah diselesaikan hanya berdasarkan RTRW dan RDTR yang telah disusun hingga 2030 mendatang. Selain melaksanakan peraturan daerah yang berlaku. ”Acuan pemimpin di DKI itu sudah ada, kalau pun ada yang mengkritisi semua mentah. Karena acuannya sudah ada,” bebernya.

Sebelumnya, Pemprov DKI melakukan percepatan perubahan RTRW. Salah satunya dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Timur. Wali Kota Jakarta Timur M Anwar mengatakan, hampir semua wilayah di Jakarta Timur beralih fungsi. Alasannya, karena kebutuhan masyarakat. Tentu saja perubahan yang ada tidak mungkin dibongkar semua.

”Kita perlu evaluasi dan memberikan masukan ke pemprov untuk melakukan perubahan RTRW. Tentu perubahan itu bisa mengakomodasi semua kebutuhan masyarakat,” ujar M Anwar.

Anwar menyebutkan, rencananya akan membuat kawasan sesuai kondisi geografi dan potensi di daerah. Seperti di wilayah Cakung ada Perkampungan Industri Kecil (PIK) dan di Jatinegara ada pasar batu akik.

”Kita akan perbaiki kawasan sesuai potensi daerah. Kalau kuliner ya kita benahi. Kalau kawasan pendidikan sesuai kebutuhan pendidikan karena ada sekolah dan kampus,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong warsono menegaskan, ada beberapa daerah yang tidak boleh berubah peruntukkannya. Seperti daerah penyangga serapan air, taman dan hutan kota. Pemprov DKI, menurutnya harus konsisten mempertahankannya. Agar bisa mengejar target terpenuhinya RTH.

”Kalau jalur hijau kemudian beralih fungsi jadi permukiman, maka harus dikembalikan. Pemprov DKI harus konsisten. Tapi kalau permukiman berubah menjadi kawasan bisnis maka Pemprov DKI harus leluasa mengikuti perkembangan,” ujarnya.

Dari luas ibu kota yang mencapai 661,5 kilometer persegi, hanya 9,98 persen saja yang telah menjadi RTH. Sisanya, praktis adalah perumahan, gedung-gedung bertingkat, kawasan pertokoan, atau lahan yang belum dimanfaatkan.

Padahal dalam ilmu biologi, satu hektar lahan ditumbuhi pepohonan dapat menyerap zat karbondioksida dihasilkan sebuah mobil yang menempuh jarak 40.000 kilometer. Setiap pohon rata-rata menyerap gas CO2, sebanyak 24 kilogram setiap tahun. Area yang sama akan menyediakan oksigen untuk 18 orang dewasa selama setahun.

Sayangnya, pentingnya RTH ini masih belum banyak disadari masyarakat luas. Pemprov DKI Jakarta yang berencana membuat induk perencanaan atau masterplan saja tidak kunjung tuntas hingga saat ini,

Dinas Kehutanan DKI Jakarta mengatakan, saat ini pemerintah masih melakukan proses validasi 3,6 persen RTH. Proses validasi dilakukan dilakukan Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan DKI Jakarta.

Sekretaris Dinas Kehutanan DKI Jakarta Rommy Sidharta mengatakan percepatan jumlah RTH dengan melakukan pembebasan lahan. Langkah tersebut saat ini terus berjalan. ”Ini kita lakukan sporadik, warga yang menawarkan akan kita beli,” ujarnya.

Kasubag Program, Dinas Kehutanan DKI Jakarta Eko Cahyono menerangkan, pihaknya hingga kini masih terus berusaha menambah RTH. ”Target kami untuk penambahan RTH tahun ini 42 Ha sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),” ujarnya kepada INDOPOS, Kamis (4/7/2019).

Jalur hijau di Jakarta yang merupakan RTH banyak beralih fungsi, salah satunya di Cipayung dan Kalisari. Bahkan, rencana perubahan status jalur hijau menjadi jalur kuning beberapa kali diwacanakan. Salah satunya yang diusulkan oleh Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta beberapa waktu lalu. Mereka menginginkan perubahan status zonasi di 15 kampung di Jakarta. Pasalnya, perubahan status zona hijau menjadi zona kuning jelas melanggar undang-undang.

Tentu saja, ini menyulut reaksi keras dari DPRD DKI Jakarta. ”Tidak bisalah, masa zona hijau diubah jalur kuning. Kita untuk mencukupi kebutuhan 30 persen ruang terbuka hijau (RTH) sesuai UU saja belum bisa, ini masa minta dikurangi,” ujar Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria.

Apalagi saat ini, RTH baru mencapai 9 persen dari luas daratan ibu kota. Apabila RTH dikurangi, ia yakin kebutuhan oksigen yang baik tidak akan terpenuhi. ”Kalau dikurangi terus, kita tidak bisa apa-apa,” ucapnya.

Ia menjelaskan, apabila itu tetap dipaksakan maka Pemprov DKI harus membeli lahan tersebut. Tentu saja dengan harga yang tidak sedikit. ”Lepas saja ke pemda, dan mereka membeli lahan lain,” ucapnya.

Tentu saja target tersebut, menurutnya tergantung dari harga dan musyawarah bersama pemilik lahan. Kemudian, RTH yang sudah dibangun akan dikelola sepenuhnya oleh Pemprov DKI. (nas)


loading...

Komentar telah ditutup.