Dunia Usaha Minta Insentif Pasar Kayu Bulat Alam

indopos.co.id -.Nilai ekspor produk panel/plywood Sementer I tahun 2019 mengalami penurunan sekitar 16,32 persen. Hal itu bila dibandingkan Semester I tahun 2018.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Purwadi mengatakan, saat ini terdapat stok puluhan ribu m3 produk panel/plywood yang tidak bisa dipasarkan.

“Itu karena lesunya permintaan dunia dan turunnya harga plywood dunia dari rata-rata 800 USD ke 500 USD karena dampak perang dagang AS – Tiongkok,” ujarnya, melalui keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin (8/7/2019).

Lebih lanjut Purwadi mengatakan, penurunan nilai ekspor panel/plywood tersebut berdampak besar terhadap penurunan permintaan kayu bulat alam dalam negeri. Hal itu berujung pada turunnya harga kayu tersebut.

“Ratusan ribu m3 kayu bulat saat ini menumpuk di log pond pemegang konsesi hutan alam dan tidak bisa dijual karena harga rata-rata kayu bulat alam jenis Meranti yang sangat rendah sekitar Rp1.200.000 – Rp1.300.000 per m3 di bulan Juni ini, sementara biaya produksi sudah mencapai Rp1.600.000 sampai Rp 1.800.000 per m3,” beber Purwadi.

Sementara kata dia, rata-rata stok kayu yang tidak bisa dijual sekita 30 persen sampai dengan 40 persen. Adapun per Mei 2019, memang ada kenaikan produksi kayu bulat alam sekitar 13,6 persen dibandingkan bulan Mei 2018, dari 1,86 juta m3 menjadi 2,15 juta m3.

Baca Juga :

Tradisikan Haul Gus Dur dengan Kalender Islam

Namun menurutnya, rendahnya produksi di tahun 2018 tersebut karena pengaruh faktor cuaca yang kering sehingga hasil produksi kayu tidak bisa diangkut. “Permintaan plywood diprediksikan tetap lesu sampai akhir tahun 2019, sehingga diperkirakan kayu bulat alam sebagai bahan baku utama plywood, akan terus menurun produksinya,” beber Purwadi.

Menurutnya, banyak perusahaan pemegang konsesi hutan alam di Kalimantan, Maluku, Papua dan Papua Barat bahkan ancang-ancang akan menghentikan produksinya sementara waktu. Hal itu menunggu harga membaik kembali. “Saat ini sudah terdapat 82 Unit perusahaan dari total izin 254 atau sekitar 32 persen yang tidak berproduksi,” jelas Purwadi.

Untuk mengatasi kelesuan pasar kayu bulat alam tersebut, dunia usaha mengusulkan sejumlah kebijakan fiskal. Seperti ada percepatan pembayaran restitusi PPn 10 persen kayu bulat alam kepada industri kehutanan. “Serta peninjauan kembali asumsi penetapan harga kayu untuk pengenaan PPh oleh Kantor Pajak, keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai insentif fiskal,” jelas Purwadi.

Kebijakan fiskal ini kata dia, dinilai akan cukup efektif dalam jangka pendek. Yakni untuk mengatasi arus kas perusahaan yang cukup berat saat ini. Selain insentif fiskal, diusulkan pula perlunya sejumlah kebijakan dalam perdagangan ekspor hasil hutan.

“Untuk meningkatkan daya saing produk dari hulu ke hilir, perlu dipertimbangkan kebijakan ekspor kayu bulat secara selektif dan terbatas. Kebijakan ekspor kayu gergajian dan kebijakan ekspor kayu olahan yang diperluas penampangnya,” jelas Purwadi.

Pihaknya berharap kebijakan fiskal dan perdagangan tersebut dapat meningkatkan kinerja pemegang konsesi hutan alam. “Sehingga dapat turut berkontribusi memperkuat neraca perdagangan Indonesia yang mengalami defisit cukup besar pada bulan April 2019,” pungkasnya. (dai)

Komentar telah ditutup.