Kualitas Udara di Ibu Kota termasuk Tidak Sehat

indopos.co.id – Tak bisa disangkal jika kualitas udara di Jakarta memburuk. Secara kasat mata saja, dapat dilihat langit kelabu yang menutupi gedung-gedung bertingkat adalah bukti buruknya kualitas udara di ibu kota.

Berdasarkan data ”Air Quality Index” pada Senin (8/7/2019) tingkat polusi udara di Jakarta berada pada angka 154 yang menunjukkan bahwa kualitas udara di ibu kota termasuk kategori tidak sehat.

Baca Juga :

Namun, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga ikut membantah hasil dari data tersebut. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah bahkan menyebut kualitas udara di ibu kota relatif bagus.

Data Air Quality Management System (AQMS) di Gelora Bung Karno (GBK) menunjukkan rata-rata harian PM2.5 sebesar 31,49 mikrogram per meter kubik (μg/m3). Jika dibandingkan dengan baku mutu udara ambien nasional, yakni 65 μg/m3, kata dia, kualitas udara di Jakarta masih bagus dan sehat.

Apabila dibandingkan dengan standar WHO pada angka 25 μg/m3, ia menyebutkan kualitas udara di Jakarta juga masuk kategori sedang. ”Jika dilihat per parameter atau per wilayah administrasi maka udara di Kota Jakarta tidak dapat dikatakan makin membaik atau menurun, melainkan relatif konstan,” katanya beberapa waktu.

Dihitung menggunakan data air visual pada 2017 yang dikelola lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Beijing, Tiongkok, kata dia, kualitas udara Jakarta berdasarkan rata-rata PM2.5 berada pada urutan ke-160, yakni 29,7 μg/m3 atau kategori sedang.

Nah, menanggapi adanya data yang tidak sesuai, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta mengatakan akan menambah alat pengukur kualitas udara. Saat ini terdapat 8 alat pengukur udara yang dipasang di Bundaran HI, Jagakarsa, Lubang Buaya, dan Kebon Jeruk. Sementara yang versi mobile stations digunakan saat acara-acara besar seperti hari bebas kendaraan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan, bakal mengajukan anggaran penambahan alat ukur udara di Jakarta sebanyak delapan buah. Anggaran alat ukur ini akan diajukan ke dalam APBD DKI 2020 mendatang. ”Tapi yang beberapa tahun lalu Rp5 miliar untuk satu set dengan 6 parameter, yakni ada Particulate Matter (PM) 10, PM 2,5 , So2 kemudian NO, CO, Ozon,” jelas Andono di Balai Kota, Senin (8/7/2019).

PM adalah istilah untuk partikel padat atau cair yang ditemukan di udara. Satuan ini biasanya dipakai untuk pengukuran udara.

Dengan delapan alat ukur udara itu, Andono mengatakan pihaknya bisa melakukan pemetaan untuk kebijakan mengenai udara. DKI juga jadi lebih tahu kondisi riil ukuran udara ibu kota.

”Dari situ kita akan tahu pemetaannya, hotspot ada di mana. Juga mana yang masih bagus. Jadi bukan hanya satu jelek. Jadi kan ada tempat-tempat lain juga yang relatif lebih bagus,” jelas dia.

Berdasarkan riset, setidaknya ada dua jenis pengukuran kualitas udara, yakni berdasarkan banyaknya penduduk dan berdasarkan radius. Dari segi jumlah penduduk, satu alat bisa mengukur udara sekitar 1 juta penduduk. Jakarta diketahui memiliki jumlah 13 juta orang penduduk.

”Ada riset yang dilakukan baik dari luar maupun Pemprov DKI. Ada beberapa pendekatan misalnya per 1 juta penduduk 1 alat. Kita kan ada 13an juta penduduk jadi 13 alat,” jelas dia.

Pengukuran kualitas udara juga bisa dilakukan berdasarkan tingkatan wilayah. Berdasarkan luas wilayah sekitar 650 kilometer persegi, maka, kata Andono, DKI membutuhkan sekitar 25 alat ukur udara.

Nantinya data yang didapatkan dari alat ukur udara akan terhubungkan dengan Jakarta Smart City. Sebelumnya, Andono mengatakan sekitar 75 persen kontribusi polusi udara di Jakarta berdasarkan dari transportasi.

Kemudian polusi paling banyak dihasilkan dari sektor ekonomi dan industri. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun berencana menambah alat ukur dan membuat aplikasi khusus untuk memantau kualitas udara di ibu kota.

Selain menambah, alat ukur udara, langkah lain yang dilakukan demi menangani polutan di ibu kota, adalah mewajibkan kendaraan terutama roda melakukan uji emisi. SPBU juga direncanakan harus memiliki alat uji emisi kendaraan. Kemudian, mesin diesel harus diganti baterai atau listrik yang lebih ramah lingkungan. Lalu meremajakan bus-bus yang berpolusi tinggi.

Tidak Komprehensif

Tapi, sebenarnya 5 solusi itu saja tidak cukup. Pengamat perkotaan Nirwono Joga dalam sesi wawancara dengan INDOPOS pada Rabu, 3 Juli 2019 lalu menerangkan, dibutuhkan kebijakan ekstrem jika mau Jakarta terhindar dari polusi.

”Memang akan terjadi pro dan kontra dalam kebijakan tersebut. Tapi, sejarah akan mencatat ada pemimpin di Jakarta yang mampu membuat kualitas udara jadi lebih sehat untuk generasi penerus bangsa ini dalam 50 tahun mendatang,” katanya.

Untuk itu diperlukan inovasi, terobosan, serta keberanian untuk berubah. Nah, untuk membuat kebijakan tersebut, sebenarnya tidak perlu belajar jauh. Bisa mengambil ilmu dari Singapura. Sebab, Kota Singa -julukan Singapura- juga pernah mengalami permasalahan udara 20 tahun yang lalu. ”Sekarang, mereka (Singapura) sudah tidak risau dengan persoalan udara. Karena telah memiliki solusi,” ucapnya.

Solusi yang ditawarkan Nirwono adalah menata ulang kawasan perkotaan serta memperbaiki sistem transportasi. Untuk menata ulang kota ini, adalah membuat Ruang Terbuka Hijau (RTH) lebih luas. Pemanfaatan kolong jalan tol, bantaran sungai hingga menjamin tidak diubahnya kawasan yang telah ditetapkan sebagai RTH dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Terkait perbaikan sistem transportasi jelasnya, tidak bisa hanya sekadar ajakan menggunakan transportasi publik. Tapi perlu tindakan tegas, seperti perluasan wilayah ganjil-genap, melarang penggunaan kendaraan bahan bakar, serta memperbaiki layanan sistem transportasi, hingga sarana dan prasarana infrastruktur penunjangnya.

”Bisa mencontoh Paris yang melarang kendaraan berbahan bakar emisi masuk kota. Atau memberlakukan tarif besar kepada kendaraan yang memasuki jalan protokol. Tapi sebelum membuat kebijakan itu, masyarakat harus diberikan solusi,” terangnya.

Solusi yang dimaksud adalah memberikan transportasi publik yang nyaman, ramah lingkungan, dan murah. Sehingga, masyarakat tidak punya tawaran lain selain menggunakan transportasi massal untuk berpergian.

Sehingga lanjutnya, perlu ada sinergitas dari berbagai pihak. Termasuk lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan swasta. ”Seperti Dinas Tata Kota, Bina Marga, Perhubungan itu harus bersama-sama. Tidak bisa hanya Dinas Lingkungan Hidup saja yang mengerjarkan. Itu yang harus ditekankan,” tegasnya.
Sulit Tambah RTH

Namun, ternyata untuk membuka RTH saja, sangat sulit dilakukan. Padahal Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan proporsi RTH di perkotaan minimal 30 persen. Sayangnya, kurang dari 10 persen saja, RTH yang sudah tersedia di ibu kota.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Iman Satria mengatakan, banyak permasalahan teknis di lapangan yang menyebabkan terhambatnya pemenuhan RTH di Jakarta. ”SKPD terkait banyak membebaskan lahan, membeli dari warga. Dan nilainya itu triliunan,” ujar Iman Satria kepada INDOPOS, Senin (8/7/2019).

Iman menuturkan, percepatan pemenuhan proporsi RTH bisa saja dilakukan dengan melaakukan sejumlah program. Salah satunya dengan pemanfaatan lahan di bawah jalan layang, bantaran rel kereta api dan lahan di bawah jalur tegangan tinggi (sutet). ”SKPD harus kreatif dengan terobosan, itu akan dibangkitkan,” katanya.

Legislatif, dikatakan Iman terus melakukan monitoring untuk membantu kebutuhan SKPD terkait. Untuk anggaran tahun ini, menurutnya sudah dialokasikan hampir Rp1 triliun. ”Kita sudah cukupi untuk anggaran. Dan kita akan tambah pada perubahan nanti,” ungkapnya.

Dia menambahkan, penambahan satu persen RTH setiap tahun sama dengan enam kali luas bundaran Monas. Tentu untuk luasan RTH tersebut, harus ada upaya percepatan dengan menambah lahan baru dan terobosan dari SKPD terkait. “Selain inovatif lahan bantaran rel kereta api dan jalur sutet, bisa saja Pemprov DKI melakukan percepatan dengan pengolahan RTH di gedung-gedung,” katanya.

Menanggapi hal itu, Kasubag Program, Dinas Kehutanan DKI Jakarta Eko Cahyono mengaku, pihaknya cukup sulit untuk memenuhi penambahan RTH dalam satu tahun. Karena, jumlah itu tidak sedikit. Sementara, kendala saat ini karena keterbatasan lahan.

Namun demikian, Dinas Kehutanan dalam masterplannya akan melakukan percepatan penambahan RTH di Jakarta.” Kita tidak hanya menambah lahan baru untuk RTH. Tetapi juga melakukan pemanfaatan lahan lain, seperti kolong flyover dan bantaran rel kereta api,” ujarnya.

Percepatan tersebut, menurut Eko sudah dilakukan saat ini. Penataan dilakukan di beberapa lahan di kolong jalan layang. Salah satunya ada di jalan layang Pancoran. Sementara penataan lain dilakukan di antaranya di Jalan Satrio. ”Nanti beberapa lokasi akan menjadi percontohan, salah satunya penataan Jalan Satrio,” tutupnya. (nas)

Komentar telah ditutup.