Megapolitan

Minta Pengurus RT/RW Jadi Teladan Program Jaminan Sosial

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Minta Pengurus RT/RW Jadi Teladan Program Jaminan Sosial - Megapolitan

EDUKASI-Sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pengurus lembaga kemasyarakatan se-Wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Foto: BPJSTK

indopos.co.id - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Jakarta Salemba menggelar sosialisasi tentang manfaat memilki program jaminan sosial ketenagakerjaan. Yaitu, program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKM).

Kali ini sasaran sosialisasi adalah para pengurus lembaga kemasyarakatan yaitu RT, RW, FKDM, PKK, dan kader jumantik di Wilayah Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Sosialisasi yang dihadiri 70 peserta itu berlangsung di Kantor Kelurahan Kwitang. Turut hadir pula Lurah Kwitang Rasimun selaku tuan rumah. ”Kegiatan seperti ini rutin kami laksanakan, Kami lakukan interaksi langsung dengan membuka forum dengan para pengurus RT, RW, dan perangkat lembaga masyarakat lainnya ada tanya jawab seputar program BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Kepala Kantor Cabang (Kakacab) BPJS Ketenagakerjaan Jakarta Salemba Amdaustri Putra Tura (10/7/2019).  

Menurut Riri, edukasi kepada perangkat lembaga masyarakat sangatlah penting agar tumbuh kesadaran berjaminan sosial ketenagakerjaan. Diharapkan, kesadaran yang tumbuh pada perangkat masyarakat tersebut dapat ditularkan kepada masyarakat pekerja di wilayahnya.

”Apalagi mereka ini kebanyakan adalah tokoh-tokoh panutan masyarakat. Sehingga apa yang dianggap baik akan diikuti oleh warganya termasuk pentingnya memiliki program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Riri.  

Dikatakan, jaminan sosial ketenagakerjaan adalah program perlindungan negara yang luar biasa. BPJS Ketenagakerjaan sebagai pengelola program tersebut akan menjamin peserta yang kecelakaan kerja dengan anggaran tanpa batas alias unlimited. ”Peserta yang kecelakaan kerja akan dipulihkan berapapun itu biayanya sampai dokter menyatakan sembuh dan sampai peserta kembali bekerja,” tegas Riri.

Apabila pekerja mengalami musibah kecelakaan kerja, berhenti bekerja maupun meninggal dunia maka keluarganya berpotensi mengalami kehilangan mata pencaharian. Di sini BPJS Ketenagakerjaan hadir dengan program perlindungannya yang mana diharapkan dapat meringankan beban dan dapat membantu perekonomian bagi keluarga yang ditinggalkan supaya dapat melanjutkan kehidupannya. ”Di sini saya lihat ada banyak warga yang belum teredukasi dan belum terdaftar, Harapannya dengan adanya kegiatan ini, masyarakat dapat terdukasi, memiliki kesadaran terhadap risiko bekerja dan dapat terdaftar serta terlindungi oleh program perlindungan BPJS Ketenagakerjaan,” tandas Riri.

Menurut Riri, sebagian besar pengurus kelembagaan masyarakat tersebut sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Hanya saja masih banyak yang belum tertib iuran meskipun tergolong sangat murah yakni tak sampai Rp 20 ribu perbulan. Padahal, tertib iuran ini perannya sangat vital karena bisa melindungi setiap saat di mana saja dan kapan saja apabila peserta mengalami risiko pekerjaan. 

”Kami berharap Pemda DKI segera dapat mengaplikasikan rencana pembayaran iuran kepesertaan pengurus lembaga masyarakat dengan APBD seperti halnya PPSU. Dengan sistem seperti ini maka iuran kepesertaan RT/RW dijamin akan tertib sehingga perangkat lembaga masyarakat terlindungi setiap saat dengan program BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.(dni)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.