Daerah

Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Terungkap Kerabat Gubernur Dapat 17 Paket PL

Redaktur: Ali Rahman
Sidang Hak Angket DPRD Sulsel, Terungkap Kerabat Gubernur Dapat 17 Paket PL - Daerah

Kantor Gubernur Sulawesi Selatan

indopos.co.id - Sidang hak angket yang digulirkan DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) secara perlahan mulai mengungkap fakta-fakta tentang kebijakan dan keputusan Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah.

Pada sidang yang digelar di lantai 8 Menara DPRD Sulsel, Selasa (9/7/2019), tim hak angket memanggil mantan Kepala Dinas Bina Marga Sumsel, Jumras. Jumras yang hanya menjabat sekitar tiga bulan sebagai Kepala Dinas Bina Marga itu mengungkapkan perihal pencopotannya yang mendadak.

"Saya tidak tahu apa masalah saya sampai dicopot. Tiba-tiba saja saya dipanggil oleh Nurdin Abdullah di rumah jabatan Gubernur Sulsel pada Minggu (20/4/2019). Di situ saya langsung dicopot. Diberikan surat pencopotanku tertanggal 18 April 2019," katanya kepada INDOPOS melalui pesan tertulis, Rabu (10/7/2019).

Jumras mengaku, sebelum pencopotannya, ia ssmpat ditemui dua pengusaha yang bernama Angguk dan Fery. Dua pengusaha itu meminta proyek kepadanya. Tapi tidak langsung diberikannya. Di situ Angguk bercerita, bahwa ia telah menyetorkan uang sebesar Rp 10 miliar untuk memenangkan Nurdin Abdullah dalam Pilkada Sulsel.

Peserta sidang hak angket yang mendengar pengakuan Jumras dalam ruangan itu sempat kaget. Jumras dalam sidang angket membeberkan seluruh persoalan yang ada di Pemprov Sulsel. Namun, ia meminta seluruh wartawan dan anggota Komite Pemantau Legislatif (Kopel) agar keluar dari ruangan sidang. Permintaan Jumras pun disetujui oleh Ketua sidang hak angket, Kadir Halid.

Pada rapat tertutup, panitia hak angket dengan mantan Kepala Bina Marga dan Kepala Biro Pembangunan Pemprov Sulsel, Jumras kemudian mengungkapkan selama 7 bulan menjabat, telah memberi 17 paket proyek ke kerabat Nurdin Abdullah.

Beberapa anggota panitia hak angket yang enggan disebutkan namanya, menyatakan Jumras blak-blakan alias membuka semua apa yang dialaminya sebagai pejabat di bawa kepemimpinan Nurdin Abdullah.

Adapun, 17 paket proyek Penunjukan Langsung (PL) itu, terdiri dari 5 paket untuk anak menantu Nurdin Abdullah yang bernama Mirza, 5 paket untuk Taufik Fachruddin adik ipar Nurdin Abdullah dan 7 paket untuk 2 adik Nurdin Abdullah yg bernama Mega dan Rilman.

"Catatan Pak Jumras jelas sekali kapan mereka minta, dan apa nama paket PL itu," kata Anggota DPRD Sulsel yang sangat berharap keluarga Nurdin Abdulllah itu dipanggil oleh panitia hak angket.

Sementara, Ketua Panitia Hak Angket, Kadir Halid mengaku kasihan dengan Jumras. Sebab, Jamrus tertekan karena yang minta proyek keluarga dekat Gubernur dan mereka mendesak dikasih yang di anggaran berjalan 2018 lalu.

Menurut Kadir, dari keterangan Jumras, panitia hak angket bisa mendalami banyak hal. Dan akan dikawinkan dengan keterangan orang-orang yang akan diundang nantinya.

"Data yang kami temukan banyak, sehingga banyak yang perlu dikonfirmasi kebenarannya pada orang-orang yang akan kami undang," kata Kadir.

Dalam hal ini, Jumras yang tak terima dengan pencopotannya melaporkannya ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Dalam surat keputusan Gubernur nomor 822.2/11/IV/2019 tentang pemberhentian Jumras dari jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemprov Sulsel, Gubernur mencopot Jumras, karena diduga terkait bagi-bagi proyek di Pemprov Sulsel.

Diberitakan sebelumnya, hasil sidang paripurna DPRD Sulsel yang digelar di ruang paripurna kantor DPRD Sulsel, Senin (24/6/2019), sangat mengejutkan. Penggunaan hak angket untuk pemerintahan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah beserta Wakilnya, Andi Sudirman Sulaiman, resmi diloloskan.

Ada lima poin landasan hak angket yang dibacakan fraksi pengusul hak angket yang diwakili oleh Kadir Halid. Sidang paripurna ini diikuti 64 dari 85 anggota DPRD Sulsel. Hanya Fraksi PDIP yang tidak muncul dalam forum sidang paripurna ini dari 10 fraksi yang ada di DPRD Sulsel. (srv)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPK Sita Dokumen Perizinan di Kepri

Megapolitan / Diduga Money Politics, Caleg Gerindra Dicari Polisi

Nasional / Ini Cara Kemenpora Cetak Generasi Muda Bebas Narkoba

Daerah / IPB Targetkan Muba Jadi SPR Percontohan di Indonesia

Nasional / DPR Tanya Pelindo soal Nasib Karyawan PT JAI


Baca Juga !.