Hukum

Putusan MA Bulat, Baiq Nuril Siap Dieksekusi dan Komisi VI DPR RI Minta Penangguhan

Redaktur: Riznal Faisal
Putusan MA Bulat, Baiq Nuril Siap Dieksekusi dan Komisi VI DPR RI Minta Penangguhan - Hukum

indopos.co.id - Kisah tentang Baiq Nuril Maknun, terpidana kasus penyebaran konten asusila, belum akan berakhir. Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Rieke Diah Pitaloka menyebutkan, akan mengajukan surat penanguhan eksekusi penahanan terhadap perempuan asal Mataran, NTB tersebut, Jumat (12/7/2019) besok.

"Kejaksaan Agung, kami mohon untuk penangguhan eksekusi. Suratnya akan kami serahkan pada Jumat nanti," ungkap Rieke dalam diskusi bertajuk 'Baiq Nuril Ajukan Amnesti, DPR Setuju?' di Media Center, Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (10/7/2019).

Rieke meminta Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menangguhkan eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan Peninjauan Kembali (PK) dari Baiq Nuril. Menurut dia, masalah hukum yang dialami Baiq Nuril merupakan masalah besar dan dirinya akan berjuang agar tidak ada eksekusi terhadap Baiq Nuril.

Anggota Komisi VI DPR RI itu menitipkan surat penangguhan penahanan kepada Ketua DPR RI Bambang Soesatyo dan anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil yang hadir sebagai narasumber diskusi tersebut.

"Saya berharap surat ini bisa diteruskan kepada Kejaksaan Agung yang merupakan mitra kerja Komisi III DPR," ujarnya lagi.

Rieke juga menjadi salah satu penjamin penangguhan eksekusi Nuril. Dia menjamin Nuril tidak bakal kabur dan kooperatif. Pertimbangan lainnya adalah Nuril seorang ibu yang masih mengurus anak-anaknya.

Rieke pun mengaku telah komunikasi dengan Jaksa Agung pada Senin, 8 Juli 2019, untuk memohon penangguhan eksekusi. Namun, belum sempat bertemu karena Jaksa Agung Prasetyo beralasan sibuk.

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan, akan memberikan persetujuan apabila Presiden Jokowi meminta pertimbangan DPR terkait permohonan amnesti Baiq Nuril. Dia juga meyakini seluruh fraksi di DPR akan menyatakan hal serupa dengan memberikan dukungan.

"Yakinlah kepada DPR pasti memberikan persetujuan kepada Presiden. Saya yakin seluruh fraksi akan memberikan persetujuan," kata Nasir.

Menurut Nasir, Baiq Nuril pantas untuk mendapatkan amnesti atau pengampunan hukum dari Presiden Jokowi atas perkara ITE yang menjeratnya itu. "Presiden sebagai kepala negara diharapkan memiliki 'sense of belonging' terhadap kasus yang menimpa Baiq Nuril," tuturnya.

"Presiden punya kewenangan memberikan amnesti meskipun mengundang prokontra Baiq layak mendapat amnesti dari Presiden. Kita tunggu saja bagaimana action Presiden Jokowi mau atau tidak memberikan amnesti," tambah Nasir.

Baiq Nuril sendiri tak kuasa menahan tangisnya saat berbicara soal penolakan permohonan PK oleh MA. "Saya tidak ingin ada lagi yang seperti saya, saya tidak ingin," ujarnya sambil terisak.

Nuril mengaku, tidak ingin hal yang menimpanya menjadi konsumsi masyarakat. Ia khawatir, anaknya di Mataram melihat ibunya menangis di televisi maupun media massa lainnya. Namun, segalanya telah terjadi. 

Ia pun akan berjuang sekuat tenaga untuk memperjuangkan keadilan, membebaskan dirinya dari vonis enam bulan dan denda Rp 500 juta karena dianggap melanggar UU ITE. "Saya yakin kebenaran dan keadilan pasti akan terjadi," imbuhnya.

Nuril kemudian menceritakan bagaimana pedihnya meninggalkan anak-anak selama beberapa bulan karena kasus UU ITE. Nuril yang menjadi korban pelecehan seksual oleh atasannya, berinisial M Nuril justru harus berurusan dengan kasus UU ITE yang menimpanya.

"Saya harus meninggalkan anak anak yang saat ini seharusnya saya rangkul. Saya yakin perjuangan ini akan berakhir dengan baik," kata Baiq.

Kepada Nasir, Baiq meminta Komisi III agar memperjuangkan pemohonan amnesti yang bakal diajukannya. Komisi III memiliki wewenang memberikan pertimbangan pada Presiden RI dalam memberikan amnesti.

"Mudah mudahan bapak mempertimbangkan keadilan untuk saya karena bapak adalah wakil rakyat, saya adalah rakyat kecil yang hanya ingin membesarkan anak saya untuk mencapai cita cita mereka. Hanya itu keinginan saya pak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan," harap Baiq.

Joko Jumadi, kuasa hokum Baiq Nuril menambahkan, pihaknya menempuh jalur amnesti kepada presiden karena tidak ada upaya hukum lagi yang bisa dilakukan untuk membebaskan kliennya tersebut.

Sebenarnya, kata Joko, ada beberapa opsi yang diperbincangkan mulai dari mengajukan grasi hingga mengajukan PK kedua. "Dalam konteks ini kira-kira upaya hukum yang dilkakukan oleh Baiq sudah habis, proses hukum sudah selesai di MA karena PK sudah menjadi upaya hukum yang luar biasa," kata Joko.

Joko menyatakan, Baiq tidak bisa mengajukan grasi, karena vonis yang diterimanya di bawah dua tahun. "Bagi kami sepertinya Grasi adalah sesuatu yang agak sulit, karena jelas dalam undang-undang dinyatakan bahwa grasi itu hanya boleh diberikan kepada seseorang yang pidananya di atas dua tahun," imbuhnya. (aen)

 

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Permohonan Amnesti Baiq Nuril di ACC Presiden Jokowi

Headline / Rieke Sebut Baiq Nuril Dorong Pancasila Power

Headline / Rieke Sebut Baiq Nuril Satukan Bangsa

Headline / Pengacara Ungkap Perkara Baiq Nuril Awalnya Disepelekan


Baca Juga !.