KY Hormati Putusan Mahkamah Agung

indopos.co.id – Proses hukum kasus korupsi penghapusan piutang Bantuan Langsung Bank Indonesia (BLBI) berakhir. Keputusan Mahkamah Agung (MA) harus dihormati. Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus menyatakan, pihaknya menghormati independensi hakim yang telah memutus perkara untuk kasus Baiq Nuril dan Syafruddin Arsyad Temenggung, karena dinilai berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada.

“Oleh sebab itu KY juga meminta semua pihak agar menghormati putusan hakim, baik kasus Baiq Nuril atau pun Syafruddin,” ujar Jaja di Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Jaja menjelaskan, sesuai dengan ketentuan undang-undang, KY tidak diperbolehkan untuk menilai salah benarnya putusan hakim, baik di tingkat pertama, banding, kasasi, hingga PK. Kendati demikian, Jaja mengingatkan bahwa KY diberikan amanat untuk menerima laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dari masyarakat.

“Putusan yang dibuat hakim merupakan independensi dari majelis hakim,” ujarnya. “KY mempersilakan apabila publik ingin mengajukan laporan ke KY terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim, bukan terkait pertimbangan hakim di dalam putusannya,” sambungnya.

Apabila ditemukan indikasi pelanggaran kode etik hakim, menurutnya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan sanksi kepada hakim. Mahkamah Agung (MA), Jumat (5/7/2019) melalui putusannya menolak permohonan peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril untuk perkara pelanggaran UU ITE terkait penyebaran rekaman berisi pembicaraan asusila secara elektronik. Kemudian pada Selasa (9/7), MA juga memutus bebas terdakwa kasus korupsi penerbitan Surat keterangan lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Syafruddin Arsyad Temenggung. Sementara itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti dibebaskannya terdakwa kasus korupsi BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung oleh Mahkamah Agung. ICW meminta Komisi Yudisial memeriksa hakim yang mengadili kasasi.

“Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk memeriksa hakim yang mengadili perkara Syafruddin Arsyad Temenggung. Jika ditemukan adanya pelanggaran, hakim tersebut harus dijatuhi hukuman,” ucap Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangan tertulisnya, Rabu (10/7/2019).

Selain itu, ICW meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap melanjutkan kasus BLBI. Ada dua tersangka yang belum disidangkan. KPK tetap mengusut tuntas perkara yang melibatkan dua tersangka lainnya, yakni Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim. “Sembari mengupayakan memaksimalkan pemulihan kerugian negara sebesar Rp4,58 triliun,” ungkap Kurnia.

ICW melihat putusan MA akan memengaruhi pandangan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Apalagi, pada tingkat peradilan sebelumnya, Syafruddin Temenggung divonis bersalah. Syafruddin dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam perkara ini, sehingga yang bersangkutan dijatuhi hukuman selama 15 tahun penjara.

“Tentu putusan ini akan berimplikasi serius pada tingkat kepercayaan publik pada lembaga peradilan,” terangnya.

Bagi ICW, kasus Syafruddin Temenggung sudah tepat masuk tindak pidana korupsi, bukan perdata seperti yang dinilai dan diyakini oleh salah satu hakim MA. Langkah KPK yang menggiring praktik antirasuah ini ke ranah pidana sudah tepat. Ini dikarenakan adanya mens rea (sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana) dari Nursalim ketika menjaminkan aset yang seolah-olah bernilai sesuai dengan perjanjian settlement acquisition agreement (MSAA). Akan tetapi dikemudian hari, ternyata ditemukan bermasalah. Logika pihak yang selalu menggiring isu ini ke hukum perdata dapat dibenarkan, jika selama masa pemenuhan kewajiban dalam perjanjian MSAA. “Pihak yang memiliki utang tidak mampu untuk melunasinya, bukan justru mengelabui pemerintah dengan jaminan yang tidak sebanding,” tuturnya. (ant/yah)

Komentar telah ditutup.