Ekonomi

Serangan Siber Tinggi, Harus Pisahkan Infrastruktur Jaringan

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Serangan Siber Tinggi, Harus Pisahkan Infrastruktur Jaringan - Ekonomi

RENTAN - Ilustrasi serangan siber. Foto: Istimewa

indopos.co.id – Penyelenggaraan jaringan aman sangat dibutuhkan. Pasalnya kasus serangan terhadap jaringan internet milik pemerintah dan kasus penyadapan terhadap pejabat negara kian meresahkan. Pada tahun 2018 saja terjadi 12,8 juta serangan siber.

Jaringan publik dengan tingkat keamanan yang rendah, mudah sekali menjadi target  serangan siber. Apalagi sistem platform data yang digunakan sangat bervariasi, tidak terstandarisasi dan tidak terintegrasi dengan baik.

Pengamat Telekomunikasi yang juga Anggota Mastel Nonot Harsono mengatakan, kebutuhan terhadap jaringan yang aman dan mandiri saat ini sangat diperlukan. “Saat ini pemerintah kan masih menggunakan jaringan publik, untuk berhubungan antar pusat dan daerah, padahal jaringan publik ini terhubung dengan jutaan pengguna lainnya, hal ini sangat rawan,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Seharusnya sejak awal, dikatakan Nonot jaringan didesain dengan dua penyelenggaran jaringan, yakni khusus dan umum. Seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Mereka mendesain jaringan khusus pemerintah dengan memisahkan jaringan infrastuktur telekomunikasi dengan infrastruktur milik jaringan publik.

“Jaringan milik pemerintah ini dirahasiakan, untuk memastikan keamanannya dari kemungkinan sabotase,” ungkapnya. Dia menegaskan, dengan tingginya angka serangan siber saat ini menunjukkan kebutuhan jaringan khusus sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dalam Forum  Group Disccusion (FGD) Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan terlihat lembaga-lembaga negara sangat membutuhkan itu.

“Sebut saja TNI, yang sudah jelas memerlukan jaringan komunikasi dari pusat sampai ke tingkat koramil. Lembaga-lembaga lain juga sangat memerlukan, misalnya Istana Presiden, kementerian, gubernur, walikota dan lainnya,” bebernya.

Indonesia saat ini, menurutnya punya potensi untuk mengembangkan jaringan telekomunikasi sendiri. Karena, telah memiliki industri yang mampu menyediakan layanan telekomunikasi maupun infrastrukturnya secara  mandiri.

Dengan sinergi antara BUMN dengan pihak swasta dalam negeri yang menyediakan jaringan, device dan software yang memiliki tingkat keamanan tinggi, maka dapat digunakan oleh pemerintah ataupun lembaga negara lainnya,” tegasnya.(nas/mdo)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPK Sita Dokumen Perizinan di Kepri

Megapolitan / Diduga Money Politics, Caleg Gerindra Dicari Polisi

Nasional / Ini Cara Kemenpora Cetak Generasi Muda Bebas Narkoba

Daerah / IPB Targetkan Muba Jadi SPR Percontohan di Indonesia

Nasional / DPR Tanya Pelindo soal Nasib Karyawan PT JAI


Baca Juga !.