Hukum

Seikit Lagi Menuju Amnesti untuk Baiq Nuril

Redaktur: Sumber Rajasa Ginting
Seikit Lagi Menuju Amnesti untuk Baiq Nuril - Hukum

indopos.co.id - Harapan Baiq Nuril untuk mendapat amnesti sepertinya menemui titik terang. Informasinya Menteri Hukum dan HAM sudah menandatangani surat rekomendasi amnesti untuk kasus pidana yang menjerat perempuan asal Mataram, NTB tersebut.

"Ada kabar baik dengan tidak hadirnya Ibu Nuril bersama kami di Kantor Sekretariat Presiden. Hal itu karena Kemenkumham pagi tadi meminta datang ke sana kemudian Bu Nuril dan Menteri Hukum dan HAM menandatangani surat rekomendasi pemberian amnesti," kata Tim Advokasi Save Baiq Nuril dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Erasmus Napitupulu di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Tim Advokasi Save Baiq Nuril menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sigap dalam menyikapi persoalan pertimbangan keadilan bagi Nuril. "Terima kasih sudah ada kabar baik ini," kata dia.

Baiq Nuril bersama sebagian tim kuasa hukumnya datang ke Kemenkumham untuk menandatangani rekomendasi amnesti, sementara di waktu berbarengan tim advokasinya yang lain tetap mendatangi Kantor Staf Presiden.

Erasmus menyebutkan, mereka bertemu dengan Deputi V bidang Politik, Hukum, Keamanan dan Hak Asasi Manusia di Kantor Staf Presiden Jaleswari Pramodhawardhani dengan tujuan menyampaikan petisi pertimbangan amnesti. "Dengan begitu kami berharap presiden bisa cepat mempertimbangkan amnesti," katanya.

Selain itu, kata Erasmus, DPR juga sudah mendukung dan akan menyampaikan rekomendasi kepada Jokowi terkait pemberian amnesti kepada Baiq Nuril. Ia yakin dalam waktu dekat Jokowi akan memberikan amnesti.

"Ada (anggota DPR, Red) dari beberapa partai sudah mengatakan dukungannya dan sudah mengatakan akan secapat mungkin gitu yah rekomendasi pada pemerintah," pungkasnya.

Erasmus menambahkan, Baiq Nuril ingin bisa bertemu langsung dengan Jokowi. Ia berharap, mantan wali kota Solo itu bisa mendengarkan langsung penjelasan Baiq Nuril terkait perkara hukum yang menjeratnya."Sejauh ini kami belum menerima undangan, tapi kami berharap bisa diundang," imbuhnya.

Jaleswari Pramodhawardhani mengatakan KSP menerima tim Baiq Nuril juga karena arahan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. "Ini adalah sebuah simbol kolaborasi yang baik pemerintah, akademisi dan masyarakat sipil untuk memperjuangkan keadilan (Baiq Nuril) ini," ujarnya.

Dia mengatakan kasus yang menimpa Baiq Nuril penting menjadi model terdepan penegakan hukum. "Proses hukumnya dilakukan dengan baik, tidak ada intervensi, mekanisme berjalan transparan dan publik juga mengikuti kasus ini," katanya.

Kemudian, menurut dia, saat proses peradilan, intervensi tidak dilakukan presiden agar tahapannya berjalan sesuai dengan koridor hukum. "Saya rasa kawan-kawan MA sudah melakukan tugasnya dengan baik. Kemudian kita melihat ternyata masih ada persoalan (pada kasus ini), kita bisa diskusi, ini sebuah capaian bersama," katanya.

Dikatakannya, peradilan terhadap Baiq Nuril sudah berjalan semestinya, hanya saja yang menjadi persoalan terhadap kasus tersebut sebenarnya terkait pidana dari Undang-Undang ITE.

"Masukan dari banyak pakar dan ahli tentang keluhan ada beberapa pasal karet di Undang-undang ITE dan ke depan kita memang penting untuk mempertimbangkan bagaimana UU itu tidak menjaring korban yang tidak bersalah," ujarnya. (aen/ant)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Amnesti Nuril, DPR Kebut Pembahasannya

Nasional / Permohonan Amnesti Baiq Nuril di ACC Presiden Jokowi

Headline / Rieke Sebut Baiq Nuril Dorong Pancasila Power

Headline / Rieke Sebut Baiq Nuril Satukan Bangsa


Baca Juga !.