Politik

Keputusan DKPP terhadap Dua Komisioner, Peringatan bagi KPU,

Redaktur: Riznal Faisal
Keputusan DKPP terhadap Dua Komisioner, Peringatan bagi KPU, - Politik

indopos.co.id - Pencopotan dua komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ilham Saputra dan Evi Novida Ginting Manik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menuai reaksi. Wakil Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai, pencopotan tersebut merupakan peringatan bagi KPU supaya lebih berhati-hati dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

"Ini tentu peringatan, tamparan juga boleh, bagi KPU pusat agar lebih hati-hati," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (11/7/2019).

Adanya pencopotan dua komisioner KPU, kata Mardani, membuktikan bahwa tidak ada institusi yang memiliki kewenangan penuh lantaran kinerjanya pasti selalu mendapat pengawasan.

"Pertama inilah indahnya demokrasi di Indonesia. Betapa tidak ada satu pun institusi yang dominan, KPU punya otoritas besar tapi yang awasi adalah DKPP. Kami apresiasi pada DKPP yang sudah keluarkan putusan yang tegas," tuturnya.

Terkait keberlangsungan kinerja KPU pasca pencopotan dua komisionernya, Mardani tidak melihat bakal ada hambatan berarti. "Yang jelas KPU itu kolektif dan kolegial, dari tujuh kalau dua tidak jadi ketua divisi, biasanya digantikan sekretariat jenderal. Salah satu dari sekretariat jenderal naik untuk jadi plt dan organisasi berjalan seperti biasa," imbuhnya.

Namun, Komisioner KPU Wahyu Setiawan tidak terima bila hal itu disebut sebagai tamparan. Dia pun meluruskan keputusan yang dikeluarkan DKPP terkait pencopotan Evi Novida Ginting dan Ilham Saputra.

"Jadi perlu diluruskan dicopot, diganti, atau diberhentikan dari ketua divisi bukan berarti dicopot dari anggota KPU. Jadi Bu Evi dan Pak Ilham tetap menjadi anggota KPU RI, hanya diberhentikan dari jabatan sebagai ketua divisi. hal itupun bukan tamparan," kata Wahyu.

Menurut Wahyu, sejauh ini DKPP belum pernah memerintahkan pencopotan terhadap komisioner KPU, melainkan sebatas vonis melanggar atau tidak melanggar kode etik. "Biasanya kan sampai tahapan komisioner itu melanggar atau tidak melanggar kode etik. Tapi, ini kan hal baru, sudah dinyatakan melanggar kode etik dan diberhentikan dari divisi," tuturnya.

Wahyu menambahkan, memang berbagai keputusan yang dikeluarkan KPU bersifat kolektif kolegial. Ketua maupun anggota KPU tidak akan mengeluarkan keputusan secara sepihak karena harus melalui rapat pleno yang disepakati bersama-sama.

Dengan demikian, menurut dia, keputusan yang diambil oleh dua komisioner KPU yang dianggap melanggar kode etik oleh DKPP merupakan tanggung jawab bersama seluruh komisioner KPU.

"Jika itu dianggap salah ya saya harus bertanggung jawab karena saya juga ikut mengambil keputusan itu," ucap dia.

Meski demikian, seluruh komisioner KPU menghormati putusan DKPP tersebut dan segera menindaklanjuti dalam rapat pleno untuk melaksanakannya. "Sudah putusan. Kalau sudah putusan artinya ya harus dilaksanakan," ujarnya. (aen)

TAGS

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPU Berharap Seluruh Gugatan Pileg Ditolak

Headline / 380 Ahli Waris KPPS Belum Terima Santunan

Nasional / MK Dengar Jawaban KPU untuk 44 Perkara

Headline / KPU Sebut MK Tak Berwenang Adili Sengketa Suara Luar Negeri

Headline / Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Politik / Komisioner KPU: Putusan DKPP Bakal jadi Bahan Evaluasi KPU


Baca Juga !.