Headline

Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana

Redaktur: Folber Siallagan
Ubah Hasil Pemilu Dapil Jatim XI, KPU Terancam Pidana - Headline

indopos.co.id - Mantan Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah mengatakan jika KPU tetap mengubah hasil Pemilu dari Daerah Pemilihan (Dapil XI) Jawa Timur, maka lembaga tersebut terancam hukuman pidana penjara satu tahun hingga dua tahun penjara dan denda Rp 24 juta.

Hal itu disampaikan Nasrullah saat mengomentari sengketa hasil Pemilu di Dapil jatim XI terkait putusan yang dikeluarkan Bawaslu. Menurut Nasrulah putusan Bawaslu Nomor 02/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019 hanya memerintahkan KPU untuk mengecek dan memperbaiki DA1. Namun dalam amar putusan itu, Bawaslu tidak pernah menyebutkan agar KPU membatalkan keputusan KPU Nomor 987 tahun 2019 tentang penetapan hasil Pemilu presiden, DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

 ”Khusus mengenai Jatim XI terkait Partai Nasdem. Tidak ada sama sekali amar putusan tadi (membatalkan). Artinya KPU tidak dapat menjalankan proses pembatalan, karena tidak ada perintah itu,” kata Nasrullah di Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Ia menambahkan, untuk perkara Jatim XI Partai Nasdem tidak pernah didaftarkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena itu, semua pihak termasuk Partai Nasdem dinilai menyepakati SK KPU Nomor  987 tersebut.

 Dilanjutkannya, jika hasil sudah ditetapkan, maka satu-satunya lembaga yang mempunyai otoritas untuk melakukan koreksi atau pembatalan penetapan KPU di negara ini, hanyalah MK. ”Artinya, kalau KPU tetap menjalankan putusan Bawalsu itu terbatas ruangnya. Hanya menjalankan proses pencocokan saja. Tetapi tidak bisa mengubah keputusan yang sudah ditetapkan,” terangnya.

Ia menilai, jika KPU tetap memaksakan keputusan Bawaslu dengan menerbitkan keputusan baru, berarti ada dua keputusan baru dan dua berita acara baru. ”Dan ini jelas melanggar dan mengabaikan SK Nomor 987, dan ini inkonstitusional,” tukasnya.

Tak hanya ilegal, Nasrullah juga mengingatkan kepada KPU bahwa tindakan tersebut akan berpotensi melanggar Pasal 505 dan Pasal 551 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Di dalam Pasal 505 disebutkan anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dapat dipidana dengan hukuman kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Sedangkan Pasal 551 disebutkan, anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

”Jadi tolong hati-hati teman-teman di KPU. Tolong bekerja secara konstitusional. Jangan paksakaan dari batas kemampuan. Mengoreksi dan membatalkan keputusan yang dibuat sendiri itu melanggar karena yang punya otoritas tunggal hanyalah MK,” pungkas Nasrullah.

 Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif POINT Indonesia Karel Susetyo yang merasa aneh dengan sikap KPU dengan mengubah hasil Pileg tanpa melewati proses peradilan di MK. Menurutnya, kalau ada perselisihan suara di Dapil ada mekanisme yang harus ditempuh sesuai UU. Pertama bisa melakui Mahkamah Partai. Kalau di Mahkamah Partai tidak selesai maka bisa diselesaikan ke MK.

 Dilanjutkan Karel, KPU tidak bisa serta merta melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau mengutak-atik hasil Pileg tanpa keputusan dari MK. ”Ini tidak bisa biarkan, karena sudah melanggar,” tandasnya. (fol)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPK Sita Dokumen Perizinan di Kepri

Megapolitan / Diduga Money Politics, Caleg Gerindra Dicari Polisi

Nasional / Ini Cara Kemenpora Cetak Generasi Muda Bebas Narkoba

Daerah / IPB Targetkan Muba Jadi SPR Percontohan di Indonesia

Nasional / DPR Tanya Pelindo soal Nasib Karyawan PT JAI


Baca Juga !.