Headline

Perkara Serfitifikasi Halal, Malaysia Bisa Ekspor Produk-produknya

Redaktur: Juni Armanto
Perkara Serfitifikasi Halal, Malaysia Bisa Ekspor Produk-produknya - Headline

indopos.co.id - Indonesia Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Negara ini memiliki potensi yang menjanjikan untuk produk-produk halal. Salah satunya dari serbuan produk halal dari Malaysia.

Indonesia Halal Watch (IHW) menyurati Presiden Joko Widodo soal potensi serbuan produk halal dari Malaysia yang dapat masuk Indonesia tanpa melalui sertifikasi ulang Majelis Ulama Indonesia (MUI). IHW juga meminta pemberlakuan sertifikasi ganda produk halal Malaysia.

’’IHW menyurati agar Presiden mengkaji perjanjian Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (Jakim) sehingga isinya tidak merugikan Indonesia,’’ kata Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah kepada INDOPOS belum lama ini.

Ikhsan mengatakan, IHW meminta seluruh produk Malaysia yang masuk Indonesia harus disertifikasi ulang MUI. Sebelumnya dikabarkan akan terjadi perjanjian, April 2019 lalu, antara BPJPH dan Jakim soal tidak perlunya proses sertifikasi ulang MUI untuk produk halal Malaysia yang masuk Indonesia.

’’Jika memang ada MoU adanya pengakuan produk halal dua negara, maka Malaysia yang lebih diuntungkan karena Indonesia bisa menjadi pasar mereka. Sedangkan UMKM di Indonesia bisa terancam pertumbuhannya karena harus bersaing dengan produk Malaysia,’’ kata dia.

Ikhsan mengatakan, jika nota kesepahaman Indonesia-Malaysia itu benar terjadi, maka akan sangat merugikan pengusaha dan masyarakat Indonesia karena hanya menjadi pasar produk halal dari Malaysia.

Hal itu, kata Ikhsan, bertentangan dengan Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang antara lain melindungi para pengusaha Indonesia dan produknya dari serbuan komoditi asing. Dalam Pasal 10 UU JPH menyebutkan, produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal.

’’Artinya produk dari mana pun, termasuk dari luar negeri dan khususnya Malaysia yang masuk Indonesia wajib mendapatkan keputusan penetapan halal dari MUI,’’ tegas Ikhsan.

Dengan kata lain, tidak ada lembaga di Indonesia selain MUI yang bisa menyatakan kehalalan suatu produk, bahkan BPJPH sekalipun. Semua produk yang masuk ke Indonesia harus dicek ulang kehalalannya oleh Majelis Ulama Indonesia sesuai Standar Produk Halal MUI.

’’Apa yang ditetapkan halal oleh Jakim di Malaysia, seharusnya hanya berlaku di negara itu, tidak ke Indonesia,’’ tutupnya.

Lembaga Sertifikasi Halal Modern

Ketua Umum Aliansi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (Appsindo) Hasan Basri ikut menyoroti persoalan sertifikasi produk halal di Tanah Air. Saat ini sudah eranya pasar bebas yang menuntut semua proses bisnis berjalan cepat. Sayangnya, masyarakat yang menjadi pelaku usaha kecil menengah atau UKM, yang biasanya berjualan di pasar-pasar tradisional dan juga usaha rumahan, kerap kesulitan dalam melakukan sertifikasi halal bagi produk-produk yang mereka hasilkan.

’’Kondisi ini tentu tidak baik bagi iklim usaha kecil, apabila dibiarkan berlarut-larut,’’ ujar Hasan Basri kepada INDOPOS, Kamis (11/7).

Hasan Basri menyarankan agar pemerintah membuat sebuah terobosan dalam mengatur sertifikasi halal. Caranya dengan membentuk lembaga khusus yang modern dan diisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten serta memiliki integritas tinggi.

’’Apabila ada kemauan, kami meyakini pemerintah akan mampu melaksanakannya,’’ kata Hasan.

Lebih lanjut Hasan menilai, lembaga sertifikasi saat ini terkesan memiliki birokrasi panjang. Kurang bisa mengikuti perkembangan zaman di era pasar bebas. ’’Sehingga diperlukan lembaga baru, yang pengoperasiannya berada langsung di bawah pemerintah,’’ jelasnya.

Untuk wilayah Jakarta, lanjut Hasan, ada banyak usaha kecil yang mengalami hambatan, karena kesulitan mengakses sertifikasi halal. ’’Jadi, kami sangat mendukung, apabila pemerintah mau membentuk lembaga khusus sertifikasi halal,’’ tandasnya.

Seperti diketahui, masalah ini sudah lama dirasakan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sesuai Undang Undang (UU) Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) bahwa semua produk yang beredar di masyarakat wajib bersertifikat halal. Kewajiban pengurusan sertifikat itu mulai diberlakukan pada 17 Oktober 2019. Para pelaku UMKM tentu bakal tercekik lantaran keterbatasan biaya untuk kepengurusan proses sertifikasi halal.

Dalam perundangan tersebut dimaksudkan agar produk yang dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH) Kemenag) telah melakukan sosialisasi dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan seperti produsen makanan, minuman, kosmetik hingga obat-obatan.

Wajib MRA

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) memastikan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 terkait Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan pada Agustus mendatang.

Rancangan Peraturan Menteri Agama (PMA) untuk JPH sedang diuji sahih. Rencananya PMA ini sudah disahkan lebih awal sebelum pemberlakuan wajib sertifikasi halal pada Oktober mendatang. ’’Lebih awal lebih bagus. Pertengahan Agustus, PMA ini sudah harus disahkan,’’ ujar Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, BPJPH, Mastuki kepada INDOPOS, Kamis (11/7).

Mastuki menyebutkan, secara teknis PMA untuk JPH mengatur bagaimana BPJPH bekerja sama dengan kementerian, lembaga dan negara internasional khususnya Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN). Sebab, LHLN nanti harus melakukan pengakuan dan berterimaan atau Mutual Recognition Arrangements (MRA).

’’Dengan azas MRA ini semua produk dari luar negeri bisa masuk ke dalam negeri dan produk domestik bisa ke luar negeri tanpa melakukan sertifikasi,’’ ungkapnya.

Tentu saja, menurut Mustaki, produk luar negeri maupun produk dalam negeri tersebut telah mengantongi sertifikasi halal dari lembaga halal yang sudah terakreditasi dan diakui negaranya masing-masing. Selain itu LHLN juga sudah bertemu BPJPH.

’’Jadi semua produk dari Malaysia bisa saja sekarang masuk ke dalam negeri,’’ kata Mastuki.

Terkait produk dari negeri Jiran, lanjut Mustaki, tetap diterima di Indonesia. Sebab, sebelumnya, lembaga halal di Malaysia telah melakukan kerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik (LPOM). Kerja sama tersebut tetap mendapat pengakuan sampai masa MoU tersebut berakhir.

’’Kemudian akan kita perbaharui dengan MRA. Dan ini sudah disetujui, jadi tinggal registrasi saja di BPJPH. Tidak harus satu-satu disertifikasi lagi,’’ terangnya.

Sesuai UU dan PP, masih ujar Mustaki, tugas MUI ada tiga bidang. Dalam bidang kehalalan produk melalui fatwa kehalalan produk, kemudian bidang sertifikasi auditor halal dan terakhir di bidang sertifikasi Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

’’Jadi salah satu mata rantai produk halal itu, ya pendaftaran sertifikasi di BPJPH kemudian pemeriksaan produk oleh LPH dan fatwa produk kehalalan produk oleh MUI. Kalau salah satunya tidak jalan, ya tidak keluar sertifikat halalnya,’’ ungkapnya.

Mastuki menerangkan, untuk kesiapan infrastruktur saat ini pihaknya menyiapkan sistem online. Beberapa kementerian dan lembaga dilibatkan dari BPOM, Bea cukai, BKPM dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin). ’’Data di BPOM dan LPOM MUI sedang kami integrasikan. Jadi pelaku usaha nanti tidak dibebankan, sedikit-sedikit izin memasukkan online dan memasukkan lagi,’’ ujarnya.

Sistem online untuk memantau proses pendaftaran para pelaku usaha hingga proses keluarnya sertifikasi halal. Proses dilakukan bersama LPH, MUI, dan BPJPH. Masa sertifikasi halal nanti berlaku untuk empat tahun. ’’Masa transisi ini masih manual, tapi kita persiapkan September sudah bisa uji coba. Agar pelaku usaha bisa menggunakan online, agar proses lebih cepat, murah dan mudah,’’ ucapnya.

Mastuki mengatakan, wajib sertifikasi halal bakal menyasar para UMKM. Tentu saja, pada tahap awal kita akan memberikan sosialisasi terlebih dahulu. Salah satunya sosialisasi tersebut melalui asosiasi UMKM. ’’Jadi nanti hanya tinggal upload data izin usaha dan dokumen lainnya, paling tambahannya terkait bahan produksi,’’ ungkapnya.

Dia mengimbau, kepada para pelaku usaha yang saat ini memproses sertifikasi halal melalui MUI untuk tetap dilanjutkan. Masa transisi sampai Oktober. Sertifikasi halal yang baru keluar atau tengah berproses tetap diakui. Para pelaku tidak perlu ragu, sertifikasi halal yang baru keluar akan berubah.

’’Itu kan masa berlakunya sampai 2 tahun, tetap kita akui. Kalau yang belum bersertifikat halal, nanti bisa start Oktober. Tinggal siapkan dokumen-dokumen yang akan diperlukan,’’ ujarnya. (fay/bar/aan/nas/wok)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.