Headline

Gubernur Kepri Nurdin Basirun Mau Maju Pilgub 2020, Eh... masuk Bui

Redaktur: Juni Armanto
Gubernur Kepri Nurdin Basirun Mau Maju Pilgub 2020, Eh... masuk Bui - Headline

indopos.co.id - Setelah melalui proses pemeriksaan dan gelar perkara, akhirnya pada Kamis (11/7/2019) malam, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun (NBA) periode 2016-2021 sebagai tersangka dugaan suap izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepri pada 2018/2019.  

Selain gubernur, KPK juga menetapkan tiga tersangka lain yang berkaitan dengan kasus yang sama antara lain Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Kadis DKP) Kepri Edy Sofyan (EDS), Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap DKP Kepri Budi Hartono (BUH), diduga sebagai pemberi, yakni pengusaha, Abu Bakar (ABK).

"Sementara tiga orang lainnya yang turut diamankan saat OTT kemarin (Operasi Tangkap Tangan, Rabu, 10/7, Red) tidak terbukti menerima atau memberi suap. Mereka antara lain Kepala DLH (Dinas Lingkungan Hidup) Kepri Nilwan, Staf DKP Kepri Aulia Rahman, dan sopir DKP Kepri Muhammad Salihin," ujar Basaria Panjaitan, wakil ketua KPK dalam jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dalam kasus suap tersebut, Gubernur NBA diduga menerima 11 ribu dolar Singapura dan Rp45 juta. "NBA diduga menerima uang dari ABK (Abu Bakar) baik secara langsung maupun melalui EDS (Edy Sofyan) dalam beberapa kali kesempatan," kata Basaria.

Adapun rincian yang diterima NBA, yaitu pada 30 Mei 2019 sebesar 5.000 dolar Singapura dan Rp45 juta. "Kemudian esoknya, 31 Mei 2019 terbit izin prinsip reklamasi untuk ABK dengan area seluas 10,2 hektare (ha)," ungkap Basaria.

Kemudian pada 10 Juli 2019, ABK memberikan tambahan uang sebesar 6.000 dolar Singapura kepada NBA melalui Kabid BUH. Dalam konstruksi perkara kasus tersebut disebutkan bahwa Pemprov Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Kepri untuk dibahas dalam Sidang Paripurna DPRD Kepri. "Keberadaan perda ini akan menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri," jelas Basaria.

Terkait RZWP3K Kepri, lanjut dia, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi untuk diakomodir dalam RZW3K Kepri. "Pada Mei 2019, ABK mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 ha. Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," tuturnya.

Selanjutnya, kata Basaria, Nurdin kemudian memerintahkan Budi dan Edy untuk membantu ABK supaya izin yang diajukan segera disetujui. "Untuk mengakali hal tersebut, BUH memberitahu ABK supaya izinnya disetujui, maka ia harus menyebutkan akan membangun restoran dengan keramba sebagai budidaya ikan di bagian bawahnya. Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," ujarnya.

Setelah itu, Budi memerintahkan Edy untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin ABK itu segera disetujui. "Dokumen dan data dukung yang dibuat EDS tidak berdasarkan analisis apapun. EDS hanya melakukan ‘copy paste’ dari daerah lain agar cepat selesai persyaratannya," ujar Basaria.

Sebelum terjaring OTT KPK hingga menyebabkan jadi tersangka, Nurdin pernah menyampaikan niatnya untuk kembali maju pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kepri pada 2020. "Insya Allah, mohon doanya saja," kata Nurdin, Kamis (13/6/2019) lalu.

Kendati demikian, saat itu mantan Bupati Karimun ini enggan berkomentar lebih jauh mengenai pencalonannya dalam Pilgub 2020. "Saat ini saya tengah fokus bekerja untuk membangun dan menyejahterakan masyarakat Kepri. Belum terlalu jauh berpikir untuk Pilkada," imbuhnya.

Mengenai nama yang digadang-gadang menjadi pasangannya dalam Pilgub 2020 seperti Wakil Gubernur aktif Isdianto, mantan Wakil Gubernur Kepri Soerya Respationo, serta Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Nurdin juga enggan berkomentar. "Siapapun boleh berpendapat. Tapi soal pasangan tetap menjadi keputusan masing-masing individu dan partai," ucapnya kala itu.

Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar menyatakan, pihaknya selalu mengingatkan para kepala daerah agar menghindari area rawan korupsi dan berkomitmen terhadap hal tersebut. Bahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri bekerja sama dengan Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan) membuat berbagai instrumen pencegahan korupsi.  ”Jika kepala daerah komitmen, mestinya tidak terulang lagi," tandasnya di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Dia menyebutkan, Kemendagri masih menunggu proses hukum kasus tersebut. "Kita tunggu pengumuman KPK dengan tetap berpegang kepada azas hukum dan praduga tak bersalah. Prinsipnya Kemendagri mendukung sepenuhnya upaya pemberantasan korupsi," tegasnya. (ant/yah)

Baca Juga


Berita Terkait


Baca Juga !.