Megapolitan

Aktivis Lingkungan Buka Posko Pengaduan Proyek Reklamasi

Redaktur:
Aktivis Lingkungan Buka Posko Pengaduan Proyek Reklamasi - Megapolitan

Foto: Net

indopos.co.id - Aliansi Masyarakat Untuk Keadilan (AMUK) Bahari membuka posko pengaduan guna merespons disahkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Aliansi menilai peraturan itu merampas ruang nelayan yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap laut dan perikanan.

"Posko ini sebagai langkah awal nelayan untuk memperjuangkan haknya," kata salah satu perwakilan aliansi, April Perlindungan di kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Jalan Pangeran Diponegoro, Menteng, Kota Jakarta Pusat, Kamis, (11/7/2019).

AMUK Bahari terdiri dari beberapa lembaga nonprofit seperti, KIARA, JATAM, WALHI Jakarta, LBH Jakarta, YLBHI, PPNI, ICEL, IHSC, KNTI, Komunitas Nelayan Tradisional Dadap, Komuitas Nelayan Tradisional Muara Angke, Forum Peduli Pulau Pari, FWI, Solidaritas Perempuan Jabodetabek, Paguyuban Nelayan Bayah, Gerak Lawan, KRuHA dan FPPI, FKNSDA serta LBH Rakyat Banten.

Bagi masyarakat yang ingin mengadukan laporan atau memberi masukan, dapat dilakukan secara daring di laman www.kiara.or.id/data-forum-pemgaduan-amuk-bahari/. Tujuan posko ini dibuat dengan untuk mewadahi sekaligus mendorong masyarakat aktif dalam penyusunan RZWP3K. Selain itu, menuntut pemerintah menegakkan hukum dan menjalankan mandat putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 ihwal hak asasi nelayan.

Menurut April, 21 provinsi di Indonesia telah mengesahkan Perda RZWP3K. Sedangkan 13 provinsi lainnya masih melakukan pembahasan. Dia berujar aturan tersebut memiliki banyak masalah, khususnya ihwal keberpihakan untuk masyarakat pesisir.

April berujar, pemerintah tidak pernah melibatkan nelayan sebagai masyarakat terdampak dalam penyusunan RZWP3K. Dalam aturan itu, kata dia, alokasi ruang hidup untuk nelayan juga sangat minim. "Seperti yang terjadi di Lampung, Kalimantan Timur, Banten, dan DKI yang baru berupa draft," kata April.

Ia mencontohkan, Perda RZWP3K Lampung hanya mengalokasikan 11.66 hektare lahan untuk pemukiman nelayan. Begitu pun dengan Kalimantan Selatan, hanya memberi 37 hektare lahan bagi pemukiman nelayan. "Padahal ada 9.715 keluarga nelayan di sana," ujar April.

Sementara itu, untuk kesekian kalinya Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengkritik Gubernur Anies Baswedan yang menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi. Menurut dia, penerbitan IMB itu keliru karena Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) zonasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) untuk Jakarta belum ada sampai saat ini.

"Prosedur hukumnya tidak dilalui dengan baik oleh pak Anies. Artinya alas (dasar) hukumnya pak Anies menerbitkan IMB itu tidak ada," kata Gembong.

Gembong mengatakan DPRD yang akan mengesahkan aturan tentang tata ruang di pulau reklamasi. Namun, dia beralasan sampai saat ini rancangannya belum sampai ke DPRD tetapi Anies sudah menerbitkan IMB. "Sementara tata ruang kita belum direvisi, pak Anies sudah menerbitkan IMB. Ini kan jelas menyalahi aturan yang ada," ujarnya. (wok)

Baca Juga


Berita Terkait

Jakarta Raya / Penuntasan Masalah Reklamasi Lamban

Jakarta Raya / Sofyan Jalil Batal Diperiksa Polisi


Baca Juga !.