Megapolitan

Tiga Tahun Retribusi Tak Tercapai, Ada 300 Perusahan Gunakan Air Tanah di Kabupaten Bekasi

Redaktur: Syaripudin
Tiga Tahun Retribusi Tak Tercapai, Ada 300 Perusahan Gunakan Air Tanah di Kabupaten Bekasi - Megapolitan

Foto: Net

indopos.co.id - Kinerja jajaran dinas di bawah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi payah. Bayangkan, untuk pajak air tanah saja dinas yang berwenang tidak mampu mencapai target yang dibebankan. Alasannya, banyak pelaku industri mengabaikan kewajibannya.

Bukan hanya setahun, tapi sudah tiga tahun target pajak air tanah itu tidak tercapai. Bahkan, untuk 2019 ini retribusi air tanah kemungkinan juga bisa tidak tercapai. Pasalnya, meski sudah tengah tahun tapi pendapatan retribusi pajak air tanah baru Rp1,6 miliar. Padahal, target yang dibebankan APBD Kota Bekasi Rp5 miliar.

Padahal, ada sekitar 300 perusahan besar dan kecil yang menggunakan air tanah. ”Tidak tercapainya target pajak air tanah, lantaran banyak pelaku industri nakal dan tidak membayar retribusi penggunaan air tanah,” terang Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bekasi, Herman Hanafi , Kamis (11/7/2019).

Dia menambahkan, tidak tercapainya pajak air tanah tiap tahun terjadi sejak 2016. Makanya, untuk 2019 ini pihaknya tengah mengupayakan peningkatan pajak pada sektor air tanah. ”Banyak yang akan kami lakukan agar potensi retribusi air tanah pencapaian maksimal pada akhir tahun nanti,” katanya.

Saat ini, kata Herman juga, sebanyak 300 wajib pajak atau perusahaan yang menjadi wajib pajak air tanah akan terus ditagih. Sebetulnya, kata dia juga, untuk izin air tanah merupakan tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, begitu pun untuk pengawasanya. Hanya saja, penarikan retribusi dilakukan Pemkab Bekasi.

Tujuannya, menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). ”Untuk 2019 ini ditargetkan pajak air tanah sebesar Rp5 miliar, namun hingga 27 Mei 2019 baru terealisasi Rp1,6 miliar atau setara 33 persen dari target. Untuk mencapai target kami memang harus berkolaborasi dengan instansi lain," ujarnya lagi.

Karena itu, Herman berharap dengan adanya perubahan struktur jabatan di Dispenda Kabupaten Bekasi penggalian PAD bisa sesuai target atau melampauinya. ”Perlu sumber daya yang kuat untuk bisa mencapai perolehan PAD seperti yang ditargetkan APBD,” ungkapnya juga.

Berdasarkan catatan Dispenda Kabupaten Bekasi, pada 2016 pajak air tanah yang didapat Rp4,1 miliar atau 93,26 persen dari target Rp4,5 miliar. Kemudian, pada 2017 teralisasi Rp3,6 miliar atau 81,15 persen dari target Rp4,5 miliar.

Pada tahun 2018 capai pajak air tanah Rp4,1 miliar atau 93 persen, dari target yang sama sebesar Rp4,5 miliar. Untuk itu, potensi pendapatan pajak air tanah tahun ini akan terus digenjot agar sesuai dengan Perda Kabupaten Bekasi No 5/2018 tentang Pajak Daerah.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Jejen Sayutih mengatakan selama tiga tahun berturut-turut retribusi air tanah tidak pernah tercapai. Padahal, retribusi pajak air tanah itu jadi salah satu sumber pemasukan PAD 2019. ”Padahal di daerah ini ada ratusan industri. Tapi PAD pajak air tanah tidak tercapai,” katanya.

Menurut dia juga, kekeringan yang tengah melanda Kabupaten Bekasi bisa diprediksi akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan oleh sejumlah industri. Menurut dia lagi, pemakaian air tanah itu didominasi oleh perusahaan rumahan (home industry) maupun industri besar. ”Penggunaan air permukaan, air tanah maupun WTP swasta harus diawasi ketat,” cetusnya.

Berdasarkan LKPJ Bupati Bekasi 2018, disebutkan beberapa perusahaan yang menjadi pengguna air tanah sebagai pendukung bisnisnya antara lain, Bekasi Fajar Industrial Estate, Lippo Cikarang, Puradelta Lestari (GIIC), Jababeka, dan PT Multi Karya Hasil Prima (Marunda Center).

Lalu, Kawasan Industri Terpadu Indonesia China (KITIC), Kawasan Megapolitan Manunggal Industrial Development (MM2100), Kawasan East Jakarta Industrial Park (EJIP), Hyundai Inti Development, serta Gobel Dharma Nusantara. (dny)

Baca Juga


Berita Terkait

Megapolitan / 390 Hektare TKD Kota Bekasi Terancam Hilang

Megapolitan / TPA Direvitalisasi, Numpang Buang Sampah ke Lahan DKI

Megapolitan / TPA Burangkeng Dibuka, 11.200 Ton Sampah Dibuang

Megapolitan / Warga Burangkeng Siap Melawan

Depok / Pajak Air Tanah Bakal Naik


Baca Juga !.