Nasional

Pemeriksaan Kapal pada 2019 akan Terkosentrasi di Sistem dan Prosedur Darurat

Redaktur: Dani Tri Wahyudi
Pemeriksaan Kapal pada 2019 akan Terkosentrasi di Sistem dan Prosedur Darurat - Nasional

KAMPANYE -Direktur KPLP Ahmad.FOTO:IST

indopos.co.id - Kapal berbendera Indonesia yang akan melakukan pelayaran internasional akan dilakukan pemeriksaan Emergency System dan Procedures (Sistem dan Prosedur Darurat). Pemeriksaan dilakukan oleh Syahbandar, sebelum mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB).  Dalam hal ini Marine Inspector di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan menginstruksikan hal tersebut. Selain itu, Marine Inspector juga diminta untuk menggunakan informasi Concentrated Inspection Campaign (CIC) on Emergency System and Procedures. Atau Kampanye Inspeksi yang Terkonsentrasi pada Sistem dan Prosedur Darurat sebagai panduan pemeriksaan.

Hal itu dilakukan dalam rangka melaksanakan Kampanye Pemeriksaan Terkonsentrasi (Concentrated Inspection Campaign/CIC). Itu merupakan program yang diberlakukan oleh Tokyo MOU. Dilaksanakan selama tiga bulan. Yakni mulai 1 September sampai dengan 30 November setiap tahunnya. Adapun untuk 2019, kampanye pemeriksaan terkonsentrasi pada sistem dan prosedur darurat.

Tokyo MOU adalah salah satu organisasi regional Port State Control (PSC). Terdiri dari 20 anggota otoritas di kawasan Asia Pasifik. Tujuan utama Tokyo MOU adalah untuk membangun sebuah rezim kontrol yang efektif di wilayah Asia Pasifik. Yakni melalui kerja sama anggotanya dan harmonisasi kegiatan untuk mempromosikan penerapan yang seragam mengenai ketentuan IMO dan ILO terkait keselamatan di laut, perlindungan lingkungan maritim dan kondisi kerja serta kehidupan awak kapal.

Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ahmad mengatakanselain pemeriksaan Port State Control (PSC) yang dilakukan secara rutin, Tokyo MOU juga memberlakukan program CIC ini.

"Untuk itu, Ditjen Perhubungan Laut telah menerbitkan Surat Edaran Nomor SE.23 Tahun 2019 tentang Kampanye Tokyo MOU. Untuk Pemeriksaan Kapal Terkonsentrasi pada System dan Prosedur Darurat (Concentrated Inspection Campaign (CIC) on Emergency System and Procedurs," ujarnya dalam keterangan persnya Jumat (12/7/2019)

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan yakni 8 Juli 2019. Pihaknya akan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksanaan instruksi ini. Tidak hanya bagi Marine Inspector, Port State Control Officers juga diminta untuk melaksanakan Pemeriksaan CIC.  Bersamaan dengan pemeriksaan PSC Normal (initial inspection) berdasarkan prosedur pemilihan kapal sesuai dengan periode waktu.

”Setiap kapal asing harus tunduk pada pemeriksaan CIC hanya satu kali selama periode kampanye. Nantinya, salinan kuesioner CIC harus diberikan ke kapal untuk memberitahukan Nakhoda atau PSCO lainnya bahwa pemeriksaan CIC telah dilakukan serta tidak boleh mengungkapkan kepada pihak luar dan pihak kapal," jelas Ahmad.

Menurutnya, untuk pendataan hasil CIC yang dilaksanakan oleh Indonesia, setiap PSCO wajib menyampaikan kuesioner CIC dan dokumen pendukung lainnya kepada Direktorat KPLP Up. Sub Direktorat Tertib Berlayar selama periode kampanye berlangsung.

Pihaknya  mengimbau kepada seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut untuk tetap mendukung pengawasan kapal asing oleh Negara Pelabuhan. Atau Port State Control yang di dalamnya terkait dengan CIC.

"Serta memberikan pelayanan yang aman, cepat dan terpercaya dalam memenuhi kebutuhan dunia usaha akan jasa pelayaran tanpa melalaikan faktor keselamatan," pungkasnya. (dai)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPK Sita Dokumen Perizinan di Kepri

Megapolitan / Diduga Money Politics, Caleg Gerindra Dicari Polisi

Nasional / Ini Cara Kemenpora Cetak Generasi Muda Bebas Narkoba

Daerah / IPB Targetkan Muba Jadi SPR Percontohan di Indonesia

Nasional / DPR Tanya Pelindo soal Nasib Karyawan PT JAI


Baca Juga !.