Nasional

lndeks Keuangan Inklusif Ditargetkan 75 Persen

Redaktur: Darul Fatah
lndeks Keuangan Inklusif Ditargetkan 75 Persen - Nasional

Foto; ist

indopos.co.id - Pemerintah menargetkan indeks keuangan inklusif pada tahun 2019 mencapai 75 persen. Hal itu meningkat pesat dibandingkan lima tahun lalu yang bermula di angka 36 persen.

"Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) penting dilakukan. Hal itu supaya masyarakat aware terhadap lembaga keuangan. Meyakinkan masyarakat untuk menggunakan lembaga keuangan," ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memimpin rapat koordinasi SNKI di Jakarta, Kamis (11/7/2019).

Ketua Harian Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) tersebut menambahkan terdapat lima pilar dalam SNKI. Yakni edukasi keuangan. Hak properti masyarakat. Fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan. Layanan keuangan pada sektor pemerintah. Dan perlindungan konsumen.

"Kelima pilar SNKI ini harus ditopang oleh tiga faktor. Yakni Kebijakan dan regulasi kondusif, kemudian infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung. Serta organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif," beber Darmin.

Dalam rakor yang juga dihadiri Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, pemerintah dan OJK turut mendorong Program Aksi Indonesia Menabung. Itu sebagai kebijakan strategis dan berdampak luas guna mendorong masyarakat untuk menabung di layanan keuangan formal.

"Dengan adanya aksi ini, kesadaran dan pemahaman masyarakat akan kegunaan dari rekening yang mereka miliki akan meningkat. Segmennya mulai dari pelajar, pemuda, petani dan nelayan, perempuan, hingga pekerja swasta," jelas Menko Darmin.

Diapun menghimbau agar aksi Indonesia Menabung dibuat semenarik mungkin dalam sosialisasi. Juga edukasi dan publikasi menggunakan materi kampanye. Seperti jingle, billboard, TVC, brosur, dan bentuk lain yang efektif menyasar masyarakat.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Sekretariat DNKI Iskandar Simorangkir mengatakan, terdapat lima program kerja keuangan inklusif 2019. Yakni perlindungan literasi keuangan dan perlindungan konsumen.

Kemudian perluasan pembukaan rekening. Mempercepat sertifikasi hak properti masyarakat yang dapat dijadikan agunan. Kemudian  optimalisasi layanan agen bank. "Serta  peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai," pungkasnya. (dai)

Baca Juga


Berita Terkait

Nasional / Pulau Jawa Masih Dominasi Penyaluran KUR

Nasional / Penyaluran KUR Semester I Capai Rp 65,5 Triliun

Megapolitan / Kata Anies, Pendatang Menggerakkan Perekonomian Jakarta

Ekonomi / Pentas Asian Games 2018 Dongkrak Perekonomian


Baca Juga !.