Politik

Ketua DPD II Golkar Ini Setia Dukung Bamsoet Meski Dicopot dari Jabatan

Redaktur: Darul Fatah
Ketua DPD II Golkar Ini Setia Dukung Bamsoet Meski Dicopot dari Jabatan - Politik

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Buru yang juga Bupati Kabupaten Buru Ramly Ibrahim Umasugi yang menjadi korban plt menyampaikan, seluruh DPD II Partai Golkar di Maluku tetap setia berjuang bersama Bamsoet. Meskipun Bamsoet meminta mereka mencabut dukungan, namun Mereka menyatakan siap melawan tirani DPP Partai Golkar. Tentunya dengan menghadapi risikonya.
"Kami tetap setia, dan tidak akan mencabut dukungan, siap melawan apapun risikonya" Kata Ramly di usai bertemu Bambang Soesatyo di Kompleks DPR Senayan, Jakarta, Jumat (12/7/2019).

Menurut Ramly, alasan yang digunakan DPP Partai Golkar bahwa plt dilakukan lantaran perolehan suara Partai Golkar turun di Maluku merupakan alasan yang aneh. Seharusnya DPP Partai Golkar bercermin, perolehan suara Partai Golkar secara nasional turun tajam, kehilangan 1,2 juta suara dan 6 kursi di DPR RI.

Hal senada diungkapkan Ketua DPD II Partai Golkar Kota Cirebon Toto Sunarto. Ia juga salah satu korban menyampaikan bahwa alasan DPD I Partai Golkar mem-plt-kan dirinya adalah alasan yang mengada-ada. Toto mengungkapkan, pada saat halal bihalal DPD Partai Golkar Jawa Barat, pengurus tingkat II diminta datang dan membawa cap partai untuk memberikan dukungan kepada Airlangga Hartarto.

"Namun karena Kota Cirebon sepakat mendukung Mas Bambang. Kita melihat cara-cara yang dipakai DPP dan DPD I melalui pengerahan seperti itu jauh dari nilai demokratis. Seharusnya daerah diberikan kesempatan menentukan kepada siapa dukungan diberikan. Jika diarahkan, maka Golkar bukan lagi seperti partai politik, tapi tak ubahnya kerajaan. Ada Raja Dedi Mulyadi, Ada Raja Airlangga," ungkap Toto.

Dalam kesempatan yang sama Wakil Koordinator Bidang Pratama DPP Partai Golkar Bambang Soesatyo menyesalkan pemecatan terhadap mereka yang mendukung dirinya tersebut. Menurut dia, pemecatan secara sewenang-wenang ini merupakan wujud dari sikap kepemimpinan yang otoriter di bawah Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Ia sepakat bahwa sikap tirani ini harus dilawan.
"Saya sepakat bahwa sikap otoriter ini, sikap tirani ini menjadi musuh kita bersama di Partai Golkar. Harus kita lawan," kata Bamsoet.

Bamsoet mengatakan, turut bertanggungjawab atas banyaknya pengurus DPD tingkat II Partai Golkar yang menjadi korban Plt akibat mendukung dirinya menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar 2019-2024 dan berterima kasih juga kepada teman teman ketua DPD yang masih setia. Baginya, kata Bamsoet, daripada repot menakuti daerah dengan 'hantu plt', lebih baik DPP Partai Golkar mem-PLT-kan dirinya, sehingga pengurus daerah tidak perlu menjadi korban.

"DPP Partai Golkar bisa menggunakan kekuasaannya untuk mem-PLT-kan saya dari jabatan apapun. Silakan gunakan kekuasaan itu sesukanya kepada saya. Tetapi jangan kepada para pengurus daerah yang sudah berdarah-darah memenangkan Partai Golkar dan pasangan Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019 lalu. Jangan hanya karena beda pendapat urusan dukung-mendukung calon Ketua Umum, lantas air susu dibalas air tuba," ujar Bamsoet.

Bendahara Umum DPP Partai Golkar 2014-2016 itu menilai, 'hantu PLT' digunakan bukan hanya untuk menakuti pengurus daerah yang sudah dan akan mendukung dirinya saja, tapi juga untuk menteror kader Partai Golkar lainnya yang sebentar lagi akan dilantik menjadi Anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

Cara-cara intimidasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlanjut, harus segera dihentikan demi kebaikan bersama Partai Golkar.
"Saudara-saudaraku yang di PLT tak perlu khawatir. Kalian tidak sendirian. Ada saya yang akan selalu berdiri bersama kalian. Sehari setelah saya menjadi Ketua Umum Partai Golkar, hak-hak kalian akan langsung dipulihkan," tegas Bamsoet. (rul)

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPK Sita Dokumen Perizinan di Kepri

Megapolitan / Diduga Money Politics, Caleg Gerindra Dicari Polisi

Nasional / Ini Cara Kemenpora Cetak Generasi Muda Bebas Narkoba

Daerah / IPB Targetkan Muba Jadi SPR Percontohan di Indonesia

Nasional / DPR Tanya Pelindo soal Nasib Karyawan PT JAI


Baca Juga !.