Nasional

ICW Pelototi Pemilihan Capim KPK

Redaktur: Achmad Sukarno
ICW Pelototi Pemilihan Capim KPK - Nasional

Foto : Ilustrasi

indopos.co.id - Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat ada tiga hal dalam melihat proses serta figur yang lolos pada tahap adminstrasi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK). Pertama, ICW menyesalkan Panitia Seleksi (Pansel) Pimpinan KPK tidak memperhatikan isu kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari pendaftar yang berasal dari unsur penyelenggara negara, aparatur sipil negara, dan institusi penegak hukum. 

"Harusnya ini dijadikan salah satu penilaian dari sisi administrasi. Karena bagaimanapun kepatuhan melaporkan LHKPN menjadi salah satu indikator dari integritas pejabat publik," ujar peneliti ICW Kurnia Ramadhana, kepada wartawan Jumat (12/7/2019).

Adapun Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah mengumumkan 192 orang yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi. 

Lebih lanjut Kurnia mengatakan,  LHKPN merupakan suatu kewajiban hukum bagi setiap penyelenggara negara. Hal ini diatur dalam UU No 28 Tahun 1999, UU No 30 Tahun 2002, dan Peraturan KPK No 07 Tahun 2016. 

"Untuk itu seharusnya jika ditemukan dari para penyelenggara negara, aparatur sipil negara ataupun penegak hukum yang belum pernah atau tidak memperbarui LHKPN nya di KPK maka sudah sewajarnya Pansel tidak meloloskan calon tersebut," jelasnya.

Adapun catatan ICW yang kedua, untuk tahap selanjutnya Pansel harus memastikan bahwa rekam jejak para pendaftar Pimpinan KPK tidak pernah tersandung persoalan masa lalu. Untuk menilai poin ini sebenarnya dapat menggunakan beberapa indikator.

"Misal, dari para pendaftar harus dipastikan bersih dari catatan hukum. Selain itu persoalan yang juga cukup penting adalah terkait dugaan pelanggaran etik para pendaftar pada lembaga terdahulu. Jangan sampai jika ada figur yang pernah diduga melanggar etik justru terlewat dan malah diloloskan oleh Pansel," beber Kurnia. 

Ketiga kata dia, dalam nama-nama yang dinyatakan lolos pada tahap seleksi administrasi masih banyak ditemukan figur yang berasal dari institusi penegak hukum. Sedari awal ICW menganggap bahwa calon-calon yang berasal dari institusi penegak hukum lebih baik diberdayakan saja di Kepolisian ataupun Kejaksaan.

Mengingat dua institusi penegak hukum itu belum terlihat baik dalam hal memaksimalkan pemberantasan korupsi. 

"Untuk tahap selanjutnya jika para penegak hukum aktif tersebut tetap diloloskan oleh Pansel, maka ia harus mengumumkan bahwa mereka akan mundur dari institusinya terdahulu ketika terpilih menjadi Pimpinan KPK. Ini penting untuk meminimalisir potensi konflik kepentingan ketika menangani sebuah perkara yang mana pelaku berasal dari institusinya terdahulu," pungkasnya. (dai) 
 

 

Baca Juga


Berita Terkait

Headline / KPK Sita Dokumen Perizinan di Kepri

Headline / Pengamat Sarankan Nurdin Basirun Bongkar Sampai ke Akar-akarnya

Headline / Pengawal Idrus Marham Diduga Terima Rp 300 Ribu

Headline / KPK Pecat Pengawal Idrus Marham

Nasional / KPK Periksa Tiga Saksi Kasus BLBI


Baca Juga !.