Anies Disebut Tidak Memenuhi Empat Syarat Pemberian IMB di Pulau D

indopos.co.id – Tak habis-habis kritik yang ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan, karena kebijakannya menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) terhadap lebih dari seribu bangunan di Pulau D hasil reklamasi. Salah satu pihak yang masih meributkan adalah Forum Komunikasi Nelayan Jakarta (FKNJ), yang belum dapat menerima kebijakan, sehingga menuntut agar dikaji ulang.

Koordinator FKNJ M Taher mengatakan, merasa kecewa dengan kebijakan yang ditelurkan oleh mantan menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut. Apalagi, dia mengaku pihaknya selama ini tidak pernah diajak berkomunikasi.

”Kami mewakili suara masyarakat pesisir dan nelayan di Teluk Jakarta, merasa kecewa dengan diterbitkannya IMB oleh gubernur,” ujarnya, Minggu (14/7/2019). Taher pun meminta IMB tersebut dibatalkan. ”Hal ini untuk menjaga konsistensi gubernur,” imbuhnya.

Sementara itu, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menegaskan Anies Baswedan telah menyalahi wewenangnya sebagai gubernur karena menerbitkan IMB terhadap bangunan di pulau yang hak pengelolaannya dipegang oleh PT Kapuk Naga Indah.

Ketua Bidang Jaringan dan Kampanye YLBHI, Arif Yogiawan menilai penerbitan IMB lebih merupakan sikap pragmatis dari Anies yang memanfaatkan momentum sebagai gubernur. ”Itu bukan penyalahgunaan wewenang, hanya semacam memanfaatkan momentum,” kata Yogi. Namun, dia menyarankan sebenarnya hal tersebut dapat ditahan agar tidak menjadi blunder dalam persepsi publik ”Tapi seyogyanya itu kan ditahan dulu,” tambah dia.

Yogi menjelaskan yang dimaksud dengan memanfaatkan momentum adalah ketika rancangan peraturan daerah belum keluar, Anies malah menerbitkan IMB pada wilayah atau bangunan yang memiliki nilai strategis atau pun yang berdampak pada penerbitan perda.

Menurut Yogi, hal ini bisa jadi karena Anies dikejar waktu dari pemohon IMB atau pihak yang mau melakukan usaha di wilayah itu.

”Tetapi kemudian dia perlu menjelaskan kepada pemohon karena bagaimanapun juga yang namanya pemohon, ini kan bicara tentang tata kelola pemerintahan yang baik dan benar ya,” jelas Yogi.

Yogi menilai secara hukum, penerbitan IMB reklamasi bisa dilakukan penyesuaian mengikuti waktu yang ditentukan. Anies tidak akan menemui masalah hukum asalkan mau berkomitmen terhadap kepentingan publik. ”Ketika IMB habis atau berubah, maka dia bisa melakukan penyesuaian. Tapi kalau dia mau komitmen, dia bisa bilang dulu ke si pemohon IMB-nya,” ujar Yogi.

Sebelumnya, Anies menyebut telah menerbitkan IMB untuk lebih seribu bangunan di atas pulau reklamasi. Anies mengatakan pihaknya mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 3.

Peraturan itu disebut Anies memungkinkan pemerintah daerah mengatur zonasi sementara DKI belum memiliki Raperada Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Raperda itu hingga kini masih digodok di DKI dan rencananya akan diserahkan ke DPRD DKI.

Menanggapi hal itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta merilis prosedur pemberian IMB yang harus dilalui pengembang. Menurut lembaga yang bergerak di bidang advokasi publik itu, setidaknya ada empat syarat yang tidak terpenuhi dari 14 syarat pemberian IMB yang harusnya dipenuhi Anies di lahan reklamasi.

Syarat pertama, sedianya DKI harus punya Rencana Tata Ruang Nasional (RTRN). Ayu mengatakan, RTRN ini ada di draf pemerintah pusat. RTRN soal reklamasi ini, kata Ayu, diketahui merupakan satu kesatuan dari proyek Giant Sea Wall yang menjadi tanggul di Teluk Jakarta.

Kedua, harus ada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara (RTRKS) Pantura dan harus tersedianya Rencana Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau Pulau Kecil (RZWP3K).

Keempat, Harus ada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Jakarta dan RDTR ini harusnya diatur dalam Peraturan Daerah. ”Namun kan bisa kita lihat perda ini sudah dipotong sejak keluarnya Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 yang tidak memiliki kekuatan hukum,” kata pengurus LBH Jakarta, Ayu Eza, beberapa hari lalu.

Sebelumnya, kebijakan Anies menerbitkan IMB reklamasi sebelum Raperda RZWP3K dikeluarkan banyak dikritik. Meski pemprov mengatakan telah merampungkan draf raperda itu, DPRD DKI Jakarta mengklaim sampai saat ini belum menerimanya. (wok)

Komentar telah ditutup.