Lahan Kumuh di Kota Bekasi masih Tersisa 211,83 Hektare

indopos.co.id – Setelah tertunda tiga bulan, penataan kawasan kumuh akhirnya kembali dijalankan. Total lahan kumuh yang akan ditata oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi tahun ini mencapai 111,17 hektare.

”Tahun ini kita akan menata lahan kumuh lagi. Biayanya diambil dari DID (dana insentif daerah) yang berasal dari APBN senilai Rp14 miliar,” terang Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PKPP) Kota Bekasi Jumhana Luthfie, Senin (15/7/2019).

Luthfi menambahkan, lahan kumuh yang akan ditata itu terdapat di 14 kelurahan. Setiap kelurahan akan dialokasikan dana Rp 1 miliar. ”Program ini disebut Karya Bhakti 2019,” katanya. Adapun 14 kelurahan kumuh yang akan ditata itu yakni Kaliabang Tengah, Teluk Pucung, Bekasi Jaya, Aren Jaya.

Lalu, Kelurahan Kayuringin, Pekayon Jaya, Bekasi Barat, Kranji, Jakasampurna, Pondokgede, Jatibening, Jatibening Baru, Rawalumbu, Bojongmenteng, Sepanjang Jaya, Pondokmelati, Jatimelati dan Kelurahan Jatirahayu.

Menurut dia juga, adanya program ini maka luas daerah kumuh di Kota Bekasi akan berkurang. Sebelumnya kawasan kumuh di Kota Bekasi mencapai 329 hektare, tapi dengan selesai program 2019 ini maka daerah kumuh menjadi 211,83 hektare lagi.

”Penataan daerah kumuh memang tidak bisa dilakukan serentak, namun bertahap karena menyesuaikan anggaran,” ujarnya lagi. Pada prinsipnya, kata Luthfie juga, penataan kawasan kumuh mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Aturan itu menyebut pemerintah akan menata kawasan pemukiman, hingga pemeliharaan dan perbaikan, serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengakui program Karya Bhakti 2019 sebenarnya terlambat tiga bulan dari jadwal yang sudah ditentukan. Penyebabnya, masalah administrasi. “Seharusnya program penataan ini sudah berjalan sebelum Pilpres 2019,” ujarnya.

Menurutnya juga, Pemkot Bekasi pada tahun ini juga telah melakukan usaha penanganan kawasan kumuh dengan sejumlah program. Seperti program Pengembangan Kawasan Permukiman Prioritas (RPKPP), Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) Kotaku serta sejumlah kegiatan yang digelar OPD (organisasi perangkat daerah). (dny)

Komentar telah ditutup.