Ada Kejadian Membahayakan, Pemanfaatan Drone Dianggap Perlu Ada Aturan Jelas

indopos.co.id – Pesawat udara tanpa awak (Unmanned Aircraft System) atau lebih dikenal dengan drone, banyak digunakan masyarakat. Dari sekedar hobi ataupun menunjang pekerjaan. Semisal untuk foto, gambar, dan sebagainya.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Perhubungan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Sugihardjo mengatakan, saat ini drone juga akan dimanfaatkan sebagai sarana transportasi pengiriman makanan dan juga kargo. Sayangnya, aturan detail mengenai pemanfaat drone masih dianggap kurang.

“Kita tidak ingin seperti angkutan online, sudah ramai namun aturannya belum,” ujar Sugihardjo di acara Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Pengaturan Pengoperasian dan Pemanfaatan Drone di Indonesia, Rabu (17/7/2019).

Selain itu, untuk sanksi kalau ada yang melanggar juga belum diatur. Semisal membahayakan keselamatan orang lain. Penggunaan drone saat ini harus mendapatkan perhatian,” ujar Sugihardjo

Maraknya penggunaan drone belakangan ini, nilai dia, dikarenakan harga drone yang terjangkau. Selain itu drone juga banyak digunakan di sektor lain, seperti pertanian, pertambangan, bahkan hobi aeromodelling.

“Pertumbuhan penjualan drone di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Sekarang banyak drone-drone murah dan mudah didapat. Mulai dari harga 100 ribu rupiah hingga puluhan juta rupiah bisa didapatkan di toko-toko online lokal,” paparnya.

Mulai dari drone mainan, rinci dia, drone racing, hingga drone profesional yang digunakan untuk profesi. Beberapa kejadian yang membahayakan terkait pengoperasian drone yang tidak tepat pernah terjadi.

Seperti pengoperasian drone secara illegal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). “Sebenarnya pemerintah  telah menerbitkan beberapa regulasi untuk mengatur penggunaan drone di ruang udara Indonesia,” terangnya.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 180 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pengoperasian Sistem Pesawat Udara Tanpa Awak di Ruang Udara, kutip dia, yang dilayani Indonesia dan CASR part 107 small unmanned aircraft system. Namun demikian, peraturan terbaru serta edukasi mengenai safety awareness  bagi masyarakat luas diperlukan.

“Pemerintah wajib mengantisipasi perkembangan pemanfaatan teknologi drone di Indonesia dengan menyusun regulasi seperti sertifikasi pilot drone, registrasi dan sertifikasi drone,” jelas Sugihardjo.

Juga perlu mengatur ketentuan pengoperasian dan pengawasan drone, pengaturan dan pengawasan ruang udara dalam pengoperasian drone, perizinan pemanfaatan drone untuk angkutan udara.

Penyiapan prasarana/fasilitas pendukung pengoperasian drone di bandar udara. Pengawasan keamanan penerbangan dalam pemanfaatan drone. “Serta ketentuan asuransi dalam pengoperasian drone,” pungkasnya. (dai)

Komentar telah ditutup.