Akibat Langgar HAM, AS Jatuhkan Sanksi pada Pejabat Militer Myanmar

indopos.co.id – Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menjatukan sanksi pada empat pejabat militer Myanmar atas pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap penduduk Rohingya di negara bagian Rakhine di utara Myanmar, Selasa (16/7/2019).

Sekretaris Negara AS Mike Pompeo menyatakan, para pejabat militer itu bertanggung jawab atas pelanggaran berat HAM, termasuk pembunuhan di luar hukum yang terjadi selama kampanye kekerasan yang dimulai pada Agustus 2017.

Di bawah sanksi tersebut, Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar Min Aung Hlaing, Wakil Panglima Tertinggi Soe Win, Brigadir Jenderal Than Oo, Brigadir Jenderal Aung Aung dan keluarga mereka tidak akan diizinkan masuk ke Amerika Serikat (AS).

Seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS mengatakan, mereka percaya sanksi itu akan dapat mengirimkan pesan pada pejabat Burma lainnya bahwa jika mereka melakukan kekejaman atau pelanggaran HAM serius lainnya, akan ada konsekuensi berdasarkan hukum AS.

Namun, kata Pompeo, AS tetap khawatir bahwa pemerintah Burma tidak mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab atas tindak kekerasan dan pelanggaran HAM di negara itu.

Departemen Luar Negeri AS melaporkan, dari September 2018 menemukan, kekerasan terhadap Rohingya adalah tindakan ekstrem, berskala besar, luas, dan tampaknya bertujuan untuk meneror dan mengusir penduduk Rohingya.

Laporan itu menunjukkan pasukan keamanan Myanmar terlibat dalam kampanye kekerasan yang terencana dan terkoordinasi dengan baik terhadap minoritas Muslim. Kampanye tersebut termasuk pembunuhan massal, kekerasan seksual dan perusakan desa.

Informasi yang dikumpulkan oleh misi pencarian fakta PBB menunjukkan bahwa perkiraan hingga 10.000 kematian adalah konservatif, menurut catatan laporan mereka yang di mulai pada Agustus 2018. Ratusan ribu pengungsi Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh.

Menurut laporan PBB, pada bulan Juni, ada lebih dari 900.000 pengungsi yang menetap di Cox’s Bazar. PBB telah menyerukan agar para pemimpin militer Myanmar, termasuk panglima tertingginya untuk diselidiki dan dituntut atas kejahatan perang dan genosida itu. Amerika Serikat telah berhenti menyebutnya kejahatan genosida dan malah menyebut mereka pembersihan etnis.

Menurut CNN, Selasa (16/7/2019), pejabat senior Departemen Luar Negeri AS membela langkah tersebut. “Tidak ada kewajiban hukum untuk membuat salah satu dari ketentuan ini, jadi biasanya mereka dibuat ketika ada sebuah pandangan di Departemen atau dalam pemerintah AS bahwa mereka akan memiliki dampak hukum,” katanya.

Pengumuman sanksi tersebut ditetapkan ditengah-tengah adanya Pelayanan kedua Departemen Luar Negeri untuk Memajukan Kebebasan Beragama, dimana salah satu orang yang selamat dari kekejaman itu akan berbagi kisah mereka. pejabat itu mengatakan bahwa waktu penunjukkan itu terlalu kebetulan. (fay)

Komentar telah ditutup.