DPRD Enggan Mengesahkan Raperda Zonasi Pesisir

indopos.co.id – Penyelesaian pembahasa Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) atau Raperda Zonasi Pesisir, dipastikan tidak akan selesai pada periode ini. Hal itu dipastikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas.

Ia mengatakan, pembahasan raperda tersebut kemungkinan besar akan diserahkan ke DPRD DKI periode baru, 2019-2024. ”Enggak sih. Mungkin akan dilanjutkan ke DPRD periode selanjutnya,” kata Hasbiallah Ilyas, Minggu (21/7/2019).

Hasbiallah Ilyas menegaskan, sejatinya pembahasan raperda itu harus dilakukan dan segera disahkan. Pasalnya, raperda tersebut akan menjadi payung hukum untuk menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah pesisir pantai Teluk Jakarta.

”Tapi itu (Raperda RZWP3K) harus ada. Supaya Pemprov DKI kalau mau bikin izin-izin itu jelas. Jangan kayak sekarang,” singgungnya terkait pemberian IMB terhadap lebih dari seribu bangunan di Pulau D hasil reklamasi di Teluk Jakarta.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pun telah mengirim draf Raperda Zonasi Pesisir kepada DPRD DKI Jakarta. Namun, dengan adanya penolakan dari komunitas nelayan, aktivis, dan pakar lingkungan serta lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan reklamasi membuat para legislator harus memutar otak sebelum mengesahkan raperda tersebut menjadi perda. ”Iya dong. Dulu pas 2017 ada.

Banyak dari macam-macam LSM. DPRD juga undang nelayan. Sudah banyak pembahasannya. Tapi kan terus dicabut. Nah untuk pembahasan yang sekarang, ya harus dong undang lagi. Pasti nanti DPRD akan undang,” jelas Hasbiallah Ilyas.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik pun ikut merespons isu ihwal Raperda RZWP3K yang diminta segera disahkan oleh Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Politikus Partai Gerindra itu menilai, dirinya lebih setuju untuk sistem zonasi dalam raperda tersebut. Namun tidak secara keseluruhan RZWP3K. ”Zonasi iya. Tapi kalau perda RZW apa tuh pesisir, itu kalau itu dimasukkan, kita mengakui reklamasi. Gini, kalau zonasi untuk kepentingan Pulau Seribu iya. Tapi kalau yang RZWP3K itu kalau diitukan (disahkan), itu kita sama dengan mengakui reklamasi seluruh pulau. Karena itu kan 17 pulau perda-nya,” katanya.

Menurut Taufik, sistem zonasi tersebut sebaiknya dimasukkan ke dalam RTRW darat, karena pulau yang sudah terlanjur terbangun akan mubazir jika tidak dimanfaatkan. Sementara, sistem zonasi yang dimaksud hanya mengatur wilayah perairan saja.

Ia menilai, sistem zonasi yang dimaksud menyangkut potensi budidaya dan pariwisata Pulau Seribu yang ada. ”Kalau Pulau Seribu mau dikembangkan menjadi destinasi wisata di Indonesia. Harus diatur. Termasuk saya mau usulkan, aturan di pulau seribu itu jangan seperti darat. Contoh, ada orang punya pulau (luasnya) 8 ribu meter (persegi), mau dikembangkan. Kalau berdasarkan aturan yang ada, 40 persen harus diberi fasos dan fasum,” terangnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Saefullah menyampaikan, pemprov telah menuntaskan draf Raperda RZWP3K. Dia mengatakan, naskah atau draf tersebut juga sudah dikirimkan ke DPRD DKI Jakarta. ”Tinggal minta anggota dewan untuk dilakukan pembahasan,” ucapnya beberapa waktu lalu.

Terkait penolakan dari masyarakat, beberapa hari lalu, tepatnya pada 16 Juli 2019, ratusan massa yang mengatasnamakan nelayan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan mengadakan unjuk rasa di depan Balai Kota, Jakarta Pusat, untuk menolak Raperda RZWP3K.

Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janji kampanye mereka saat Pilkada DKI 2017 untuk menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. ”Perda itu tak berpihak pada nelayan,” kata salah satu nelayan dari Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Sulaiman di Jakarta.

Ia menilai RZWP3K tidak mengakomodasi kepentingan nelayan dan hanya menguntungkan para investor. ”RZWP3K itu membatasi ruang lingkup nelayan, peraturan itu hanya menguntungkan investor. Dengan RZWP3K itu investor masuk ke pulau seribu ke sektor pariwisata. Sementara itu, wisatanya untuk siapa?” tegas Sulaiman.

Menurut dia, penyusunan draf RZWP3K itu melibatkan para nelayan bukan dengan konsultan. ”Nelayan tidak dilibatkan. Kalaupun katanya sudah melibatkan nelayan, nelayan yang mana?” tanya Sulaiman.

Ia menambahkan melalui peraturan itu, para nelayan juga merasa dirugikan karena proyek reklamasi Teluk Jakarta merusak ekosistem laut yang menjadi sumber mata pencaharian. ”Reklamasi telah menghilangkan sumber kehidupan kami rakyat kecil. Reklamasi hanya menguntungkan sekelompok orang dan investor,” tegasnya.

Para nelayan membawa sejumlah spanduk bertuliskan penentangan terhadap proyek reklamasi , salah satunya dDarat dikapling, laut dikapling juga. Nelayan kapan berdaulat di laut’, lalu ada juga ’#savepulaupari’. (wok/ant)

Komentar telah ditutup.