Kebijakan Ganjil-Genap, Pemprov DKI Pikir-pikir Bebaskan Transportasi Daring

indopos.co.id – Pemberlakuan perluasan kebijakan ganjil-genap mulai efektid dilakukan pada Senin (12/8/2019). Petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta pun langsung turun ke jalan, panas-panasan demi menyosialisasikan aturan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara.

Beberapa pengendara roda empat yang belum mengetahui aturan tersebut dan melewati 25 titik kawasan ganjil-genap, mendapat imbauan dan peringatan.

Memang, Dishub DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya belum menentukan sanksi terhadap pelanggar aturan tersebut. Namun, merujuk pada perlakuan Asean Games 2018 lalu, ketika rekayasa ganjil-genap diperluas, kendaraan roda empat yang melanggar bisa mendapat hukuman penjara dua bulan atau denda Rp500 ribu, yang mengaku Pasal 287 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Selama masa uji coba ini, menurut Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir belum ada penindakan atau hanya bersifat teguran atau pemberitahuan bahwa daerah itu akan diberlakukan ganjil-genap. ”Tilang di kawasan perluasan ganjil genap belum ada selama masa uji coba,” kata Nasir beberapa waktu lalu. Namun, penindakan baru akan dilakukan pada 9 September 2019 mendatang.

Hal senada juga disampaikan Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko, usai meninjau salah satu titik uji coba di ruas Jalan Gunung Sahari, Jakarta Utara, Senin (12/8/2019). ”Uji coba ini adalah kali pertama kita lakukan sosialisasi, sekaligus assessment petugas apakah petugas yang ditempatkan secara kuantitas cukup dan kualitas memahami bagaimana mereka bertugas di lapangan,” terang Sigit.

Ia mengatakan pihaknya masih akan terus melakukan sosialisasi terkait perluasan ganjil-genap hingga mulai diberlakukan. Dengan kebijakan ini, kendaraan dengan nomor polisi genap dilarang memasuki ruas jalan saat tanggal ganjil. Sebaliknya, kendaraan dengan nomor polisi ganjil, tak bisa memasuki 25 ruas jalan yang telah ditetapkan, pada tanggal genap. ”Sudah bagus. Artinya informasi yang disampaikan baik itu melalui pernyataan Pak Kadis maupun media. Bisa kita lihat di lapangan hari ini (kemarin, Red) sudah mulai tahu dan patut melaksanakannya,” ucapnya.

Rambu lalu lintas, rambu larangan, pun rambu informasi kepada para pengguna jalan ruas-ruas jalan yang terdampak aturan ganjil-genap pun, sudah mulai terpasang.

Sementara itu, di kawasan Hayam Wuruk dan Gajah Mada, sosialisasi dilakukan dengan cara penyebaran kertas flyer yang dilakukan oleh Suku Dinas Perhubungan Jakarta Barat sejak pukul 06.00 hingga 08.00 WIB. Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat juga ikut membantu pengaturan arus kendaraan terkait kebijakan ganjil-genap di Jalan Tomang Raya. ”Jika ada masyarakat terlanjur masuk wilayah ganjil-genap, kami keluarkan. Tidak boleh lewat sana lagi. Jadi akan kami keluarkan melalui simpang terdekat,” kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Jakarta Barat, Komisaris Polisi Hari Admoko di Simpang Tomang, Jakarta Barat, Senin (12/8/2019).

Hari Admoko memberikan gambaran apabila dalam masa sosialisasi ada mobil plat genap yang terlanjur masuk Jalan Tomang Raya pada tanggal ganjil maka akan diarahkan atau dialihkan melalui Jalan Mandala Raya.

Dengan pengalihan tersebut diharapkan pengendara semakin sadar bahwa kawasan tersebut berlaku pembatasan lalu lintas ganjil-genap. Penerapan serupa juga akan berlaku di sejumlah ruas jalan yang baru menerapkan ganjil-genap.

Hari menambahkan di wilayah Polres Jakarta Barat, perluasan lalu lintas ganjil-genap berlaku di Jalan Tomang Raya, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Pintu Besar Selatan.

Sedangkan wilayah Jakarta Selatan, yang cukup banyak ruas jalannya kini mendapat pembatasan kebijakan tersebut, juga sudah mulai disosialisasikan. Kepala Suku Dinas (Kasudin) Perhubungan Jakarta Selatan, Christianto menyebutkan, perluasan kawasan ganjil-genap sudah mulai diberlakukan, mulai dari Simpang Fatmawati Raya, Jalan Fatmawati Raya, Jalan Panglima Polim hingga Jalan Sisingamangaraja.

”Lokasi ganjil-genap di wilayah Jakarta Selatan meliputi seluruh jalan yang sebelumnya telah ditetapkan. Sedangkan perluasannya mulai dari Jalan Fatmawati sampai ujung Jalan Sisingamangaraja menuju Jalan Jenderal Sudirman ataupun sebaliknya,” ulasnya saat dihubungi INDOPOS, Senin (12/8/2019).

Terkait hal tersebut pihaknya melakukan sosialisasi lewat pemasangan spanduk, pemasangan rambu lalu lintas ganjil-genap di sepanjang Jalan Fatmawati hingga Jalan Sisingamangaraja. Serta penyebaran flyer oleh petugas Sudin Perhubungan Jakarta Selatan kepada para pengendara jalan.

Sosialisasi yang digelar secara simultan di 26 titik mulai dari tanggal 12 Agustus hingga 8 September 2019 meliputi Simpang Sunan Kalijaga, Simpang Melawai, Simpang Panglima Polim I, Jalan Barito II, Jalan Panglima Polim IX, Jalan Wijaya II, Jalan Petogogan II, Jalan Ketimun I dan Jalan Darmawangsa X.

Selain itu, sosialisasi digelar di Jalan Damai Raya, Jalan Hidup Baru, Jalan Haji Nawi Raya, Jalan Abdul Majid Raya, Jalan Madrasah, Jalan Asem II, Jalan Keramat Batu, Jalan Wahyu Raya, Jalan Pengayoman, Jalan Abuserin, Jalan Cipete Raya, Jalan BDN Raya, Jalan Terogong Raya, Jalan Melati, Jalan Maritim, Jalan TB Simatupang dan Jalan CSW.

Christianto berharap masyarakat dapat memahami tujuan dan aturan serta sanksi yang ditetapkan kepada para pengguna jalan roda empat atau lebih apabila sistem ganjil-genap telah resmi diberlakukan. ”Kami berharap pengguna jalan, khususnya roda empat dapat mematuhi aturan. Karena ganjil genap dapat menurunkan jumlah kendaraan di jalanan yang bersamaku pada peningkatan kualitas udara di Jakarta, juga mendorong masyarakat menggunakan transportasi massal,” tegas Christianto.

Namun, beberapa warga yang bermukim di Jakarta Selatan mengeluhkan perluasan kawasan aturan ganjil-genap untuk kendaraan roda empat di ruas Jalan Fatmawati. Pasalnya, banyak masyarakat yang kesibukannya terganggu.

Salah seorang warga yang melintas di ruas Jalan Fatmawati, Yainur menyebut, aturan tersebut mempersulit dirinya yang terbiasa mengantar jemput anak-anaknya menggunakan mobil. ”Saya setiap hari lewat jalur ini untuk mengantar anak-anak saya sekolah. Kalau diterapkan, berarti harus berputar jalan lebih jauh,” ujar pegawai yang berkantor di kawasan Pondok Labu itu. Ia mengatakan jika dirinya harus menggunakan jalur alternatif melalui Pondok Indah, selain harus berputar cukup jauh, kemacetan di wilayah itu tidak akan terelakkan.

Sementara bagi Syahrul yang berprofesi sebagai pengemudi taksi daring, aturan ganjil-genap di ruas Jalan Fatmawati akan memberatkan beban kerjanya. ”Pasti berkurang secara pendapatan, belum lagi jika terpaksa harus ’cancel order’ karena terlalu jauh ambil penumpang,” ujar dia.

Ubah Paradigma

Memang, dengan perluasan aturan ganjil-genap ini, memakan hampir seluruh jalan arteri di ibu kota. Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, pihaknya tidak menyiapkan jalur alternatif khusus untuk menghindari perluasan sistem pembatasan kendaraan roda empat tersebut. Sebab, perluasan sistem ganjil-genap itu dimaksudkan agar warga meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih ke angkutan umum. ”Kami tidak akan siapkan bahwa itu jalur alternatif. Kami arahkan mengubah paradigma bertransportasinya, tidak lagi ke kendaraan pribadi,” kata Kepala Dinas Perhubungan DKI jakarta Syafrin Liputo di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Syafrin menjelaskan, Pemprov DKI Jakarta sudah berupaya membenahi transportasi umum di Jakarta. Termasuk akses menuju transportasi umum itu dengan melebarkan trotoar.

Karena itu, pemprov berharap warga menggunakan transportasi umum dan memberikan masukan apa saja yang patut dibenahi. ”Kalau masyarakat Jakarta tidak menggunakan angkutan umumnya, pemerintah DKI enggak tahu yang mana yang kurang,” beber dia.

Meski tidak menyiapkan jalur khusus, Dinas Perhubungan DKI tetap mengantisipasi kemacetan di jalur-jalur alternatif dengan mengatur lampu lalu lintas dan menempatkan petugas Dishub.

Namun, dia mengklaim uji coba perluasan sistem ganjil-genap di 16 ruas jalan tambahan, pada hari pertama kemarin berjalan lancar. ”Uji coba hari pertama berjalan ’smooth’,” akunya.

Karena tidak ada tawar-menawar terkait aturan ini, alhasil sejumlah pintu tol juga ikut terdampak. Setidaknya ada 28 pintu tol yang patut diwaspadai ketika Anda mengendarai roda empat.

Artinya, bila mobil berpelat nomor berbeda dengan tanggal dan akan keluar dari tol atau masuk tol pada waktu penerapan ganjil-genap, bisa dikenakan sanksi. ”Pelaksanaan di jalan koridor perluasan ganjil-genap itu di dalam on-off ramp tol tidak lagi diberi pengecualian. Jadi, pada saat kendaraan bermotor dari luar area menuju pintu tol yang ada ganjil genap tetap dikenakan,” beber Syafrin.

Sebelumnya, pembatasan sistem ganjil-genap tidak berlaku pada segmen persimpangan terdekat sampai dengan pintu tol atau sebaliknya. ”Sekarang berlaku di ruas tol yang sejajar (kawasan) ganjil-genap,” tutupnya. (wok/ibl/nas/ant)

Caption;
HAL-9

HAL-11
ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA
WASPADA – Pengendara sepeda motor melintasi spanduk sosialisasi perluasan aturan ganjil genap di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, kemarin.

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.