Ganjil-Genap Mudah Dikelabui, Persoalan Kemacetan Tidak akan Tuntas

indopos.co.id – Setelah membuat aturan perluasan kawasan ganjil-genap, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui Presiden Joko Widodo untuk membahas integrasi transportasi di ibu kota. Dalam pertemuan tersebut, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu adalah melaporkan langkah-langkah yang telah dikerajakan selama menjabat sebagai orang nomor satu di Pemprov DKI Jakarta.

Pertemuan antara Anies dan Joko Widodo yang dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta itu pada poinnya adalah membahas integrasi transportasi publik. ”Tadi (kemarin, Red) pertemuan dengan Pak Presiden melaporkan perkembangan tentang proses integrasi transportasi di Jakarta. Langkah-langkah yang sudah kita lakukan, kami up date ke Presiden,” kata Anies di depan Wisma Negara dalam kompleks istana kepresidenan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Selain integrasi transportasi, Presiden Joko Widodo dan Anies Baswedan juga membicarakan soal pelaksanaan balap mobil Formula E yang rencananya dilaksanakan pada 2020. ”Beliau memberikan dukungan dan apresiasi, dan Insya Allah akan kami finalisasikan, serta tadi menceritakan prosesnya. Kemudian juga dampak-dampak perekonomiannya. Karena dari kegiatan ini kita akan bisa menggerakkan perekonomian Jakarta dengan efek yang cukup besar,” ungkap Anies yang membawa sejumlah map berisi dokumen balap mobil Formula E.

Balap mobil Formula E adalah kompetisi balap mobil single-seater seperti Formula 1. Namun hanya menggunakan mobil yang menggunakan mesin bertenaga listrik sehingga lebih ramah lingkungan. Formula E pertama kali mengaspal pada September 2014 di Beijing, Tiongkok. Saat ini Formula E sedang menjalankan musim kelimanya dan sebagian besar balapan diadakan di sirkuit jalan raya. Tiap sirkuit Formula E biasanya memiliki panjang sekitar 2-3 km.

Balapan yang akan diselenggarakan di Jakarta tahun depan itu, juga akan diadakan di jalan raya. Namun belum diketahui jalanan mana di Jakarta yang akan menjadi sirkuit Formula E.

”Tadi saya tunjukkan hasil-hasil studi dari tim Formula E yang mereka sudah melakukan studi tentang pasar, termasuk efek pasar dan sekaligus hasil studi mereka tentang rute yang akan digunakan,” ungkap Anies.

Namun ia enggan mengungkapkan rute balap jalan raya Formula E saat ini. ”Nah, belum bisa diumumkan (rutenya), karena memang harus dibicarakan final dengan tim di Formula E. Tapi tadi saya melaporkan itu (ke Presiden) dan Presiden berikan dukungan. Pemerintah pusat akan memfasilitai karena nanti akan ada kendaraan-kendaraan formula yang masuk ke sini harus ada soal cukainya, soal imigrasinya, dan lain-lain,” tambah Anies.

Ancaman Taksi Daring

Tapi pekerjaan rumah yang dimiliki Anies tidak hanya soal Formula E, atau integrasi transportasi publik. Salah satu yang harus segera dikerjakannya adalah membuat pengecualian terhadap taksi daring agar bisa melewati kawasan ganjil-genap. Asosiasi Driver Online (ADO) DKI Jakarta mendukung sekaligus mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menerapkan wacana pengecualian ganjil-genap terhadap taksi daring. ”Kami sangat mendukung wacana pemerintah apabila taksi daring ini dibebaskan dari aturan ganjil-genap,” kata Ketua DPD ADO DKI Jakarta, Kaharudin di Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Ia mengatakan sebelum adanya perluasan ganjil-genap oleh Pemprov DKI Jakarta, para sopir taksi daring sudah merasa kesusahan untuk mendapatkan penumpang. Apalagi, ujar dia, setelah adanya kebijakan yang tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara, akan semakin mempersulit para sopir taksi daring untuk mendapatkan calon penumpang. Akibatnya, sebagian sopir taksi daring terpaksa meliburkan diri untuk mencari nafkah karena terhalang kebijakan ganjil-genap.

”Oleh karena itu jika pemerintah tetap melaksanakan aturan ganjil-genap bagi taksi daring maka kami akan turun ke jalan,” ujar dia.

Gampang Diakali

Sementara itu, salah seorang sopir taksi daring, Bambang Soeranto mengatakan perluasan ganjil-genap berpengaruh tinggi terhadap pendapatannya sehari-hari. Apalagi ujar dia, pihak penyedia aplikasi memberikan target minimal 25 trip satu hari. Hal ini membuat para sopir harus bekerja lebih ekstra, dari yang sebelumnya yakni hanya 21 trip.

Untuk mengatasi dampak perluasan ganjil-genap, Bambang menyiasatinya dengan mencari calon penumpang di daerah Bintaro, Tangerang Selatan, Banten yang tidak terkena kebijakan tersebut. ”Ya meskipun demikian setidaknya sopir taksi daring bisa istirahat satu hari kerja lah apabila pelat mobil beda tanggal,” akunya.

Kalangan sopir angkutan jalan pelat hitam menilai kebijakan ganjil-genap Pemprov DKI Jakarta juga tidak akan efektif karena mudah disiasati pengendara. ”Biasanya saya ‘kucing-kucingan’ sama polisi atau petugas Dishub di area ganjil-genap pada jam sibuk,” kata sopir angkutan jalan pelat hitam, Dedi Undi. 47, di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Selasa (13/8/2019) pagi.

Dedi bersama sekitar 50 rekan seprofesi, rutin mengangkut penumpang dari kalangan pekerja kantoran di Kota Bekasi, Jawa Barat. Menggunakan mobil pribadi dari Simpang Galaxy, Kota Bekasi menuju kawasan Blok M, Kuningan, Grogol, MH Thamrin.

Pemberlakukan rekayasa lalu lintas ganjil-genap yang berlaku di lintasan Tol Jakarta-Cikampek, disiasati Dedi dengan mengambil jalur alternatif Jalan Kalimalang-Cawang dengan ongkos Rp22.000 per penumpang. ”Kalau sudah sampai di kawasan Otista jalur Cawang-Tanjung Priok pada jam operasional ganjil-genap, saya biasanya lihat situasi dulu. Kalau ada petugas, ya saya parkir dulu di tempat aman,” aku Dedi.

Sopir angkutan jalan pelat hitam lainnya, Sudiman, 65, memiliki pengalaman ditilang petugas di lintasan ganjil-genap. ”Kalau lagi apes-apesnya (ketangkap petugas), paling saya kasih Rp100 ribu terus dilepas,” ujar pensiunan Perusahaan Umum Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) itu.

Namun, Sudiman menyebut, tidak semua petugas lalu lintas di Jakarta saat ini mau disuap uang oleh oknum pengendara. ”Petugas yang galak itu biasanya di daerah perbatasan dengan DKI Jakarta. Kalau di kawasan Pramuka, Cempaka Putih, Menteng, petugasnya tidak terlalu galak. Yang galak itu di kawasan perbatasan DKI,” terang Sudiman.

Beda halnya dengan Monang. Sopir yang berusia 43 tahun itu mengaku, pelat menyimpan dua pelat nomor di dalam kendaraannya. Masing-masing bernomor akhir ganjil dan genap. ”Plat nomor yang saya pakai hari ini (kemarin, Red) ganjil. Sebenarnya ini plat nomor kendaraan adik saya. Besok saya pakai plat yang asli (genap),” bebernya.

Para pengendara angkutan jalan berpelat nomor hitam sepakat meminta pemerintah meninjau ulang perluasan ganjil-genap di Jakarta. Karena tidak akan efektif menekan populasi kendaraan. ”Sebab yang sudah-sudah saja gagal. Buktinya jalanan masih macet. Kalau mau serius, ya berlakukan moratorium kendaraan dan mobil tua juga harus dibatasi di Jakarta,” tegas Monang.

Gubernur Anies Baswedan memang bakal mempertimbangkan taksi daring terbebas dari kebijakan pembatasan kendaraan dengan pelat nomor ganjil-genap. Pasalnya, taksi daring memakai pelat nomor hitam yang diperuntukkan bagi kendaraan pribadi. Bukan pelat kuning untuk angkutan umum.

Anies memang telah membicarakan persoalan ini dengan penyedia jasa transportasi daring bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, pada pekan lalu. ”Hari Jumat kemarin saya sudah bertemu dengan pengelola Grab. Saya bertemu Grab bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI. Sekarang ini, Dinas Perhubungan dan pengelola Grab sedang membicarakan tentang penandaannya bagaimana,” beber Anies kepada awak media, Senin (12/8/2019).

Tidak Efisien

Menanggapi hal ini, pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang, mengkhawatirkan masyarakat akan memanfaatkan aplikasi taksi daring untuk menghindari aturan ganjil-genap (gage) seperti yang diwacanakan oleh pemerintah. ”Yang menjadi masalah semua orang bisa daftar taksi daring demi menghindari aturan ganjil-genap,” bebernya.

Oleh sebab itu, Deddy menjelaskan, pemerintah harus bisa mengeluarkan aturan atau regulasi yang betul-betul diperuntukkan khusus bagi taksi daring. Sehingga masyarakat tidak bisa mengakali demi menghindari aturan ganjil-genap. Salah satu solusi yang ditawarkannya yaitu pemerintah bisa membuat semacam stiker khusus pada taksi daring sehingga petugas dapat mengidentifikasi bahwasanya kendaraan tersebut bebas melewati jalanan tanpa terhambat aturan.

Selain itu, aturan atau penerbitan izin taksi daring diharapkan dikeluarkan langsung oleh pemerintah. Khususnya instansi terkait bukan dari pihak aplikasi demi menghindari adanya modus tertentu. Ia menilai jika pemerintah tidak menyiasati wacana penerapan bebas ganjil-genap untuk taksi daring, maka dikhawatirkan persoalan kemacetan maupun polusi udara tidak bisa diatasi sesuai dengan tujuan awal.

”Yang kita khawatirkan adanya pendaftaran massal ke taksi daring, otomatis menimbulkan persoalan baru,” jelasnya. Meskipun demikian, secara umum ia berpandangan tidak masalah taksi daring dibebaskan dari aturan ganjil-genap selama pemerintah memiliki regulasi yang jelas.

Deddy bahkan menyarankan Pemprov DKI Jakarta mengeluarkan kebijakan yang lebih radikal, yakni menerapkan kebijakan ganjil-genap sehari penuh. ”Kalau pemerintah itu memang serius untuk mengurangi macet dan menekan polusi udara maka seharusnya ya ’full day’ seperti saat Asian Games,” tuturnya.

Berkaca pada penyelenggaraan Asian Games, kata dia, udara dan arus lalu lintas di ibu kota terasa cukup baik dengan adanya penerapan ganjil genap dari pagi hingga pukul 20.00 WIB.

”Saat Asian Games langitnya cerah, publik menggunakan angkutan umum serta naik taksi pun yang biasanya satu jam hanya membutuhkan waktu sekitar 20 menit,” ujar dia.

Kebijakan tersebut lah menurut dia yang harus diterapkan kembali oleh Pemprov DKI Jakarta jika serius ingin mengurai kemacetan dan menangani persoalan polusi udara. Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan penerapan ganjil genap setiap Senin hingga Jumat yang terbagi atas dua shift waktu, yaitu pagi dan sore. Untuk pagi hari dimulai pukul 06.00 WIB hingga pukul 10.00 WIB dan sore 16.00 WIB sampai pukul 21.00 WIB.

Secara umum ia menilai penerapan kebijakan ganjil genap memang dapat menekan kemacetan namun, tidak memberikan jaminan penuh terhadap persoalan polutan jika pelaksanaannya kurang maksimal.

”Jadi kesimpulannya masyarakat akan memilih jam atau ruas jalan tertentu yang tidak terkena ganjil-genap sehingga masalah polusi udara dan kemacetan tidak ada pengurangan,” pungkas Deddy. (wok/nas/ibl/ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.