Akhir Tahun Evaluasi, TKK Kota Bekasi tak Cakap Terancam Dipecat

indopos.co.id – Akhir 2019, bakal jadi waktu yang mendebarkan bagipuluhan ribu Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Kota Bekasi. Lantaran, saat pergantian tahun nanti Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi bakal mengevaluasi kinerja puluhan ribu pegawai tak tetap tersebut. TKK yang kedapetan malas-malasan bekerja, akan menerima sanksi teguran sampai pemberhentian sepihak.

Saat ini saja sudah sepuluh pekerja kontrak yang memilih mengundurkan diri. ”Sampai pertengahan 2019, sudah ada sepuluh tenaga kerja kontrak yang tidak lagi bekerja karena mengundurkan diri,” terang Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Bekasi Karto, Selasa (13/8/2019).

Karto menambahkan, surat keputusan evaluasi TKK berlaku setiap satu tahun sekali. Jadi, untuk perpanjangan masa kerja TKK akan dilihat hasil kinerja dan evaluasi di dinas tempat pegawai kontrak itu bekerja. “Selama pegawai kontrak itu bagus dalam bekerja tentu akan kami perpanjang. Tapi kalau tidak, bisa saja sampai kami berhentikan secara sepihak,” paparnya.

Menurut Karto, aturan itu sudah tertuang dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor42 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi. Sehingga, kata dia juga, seluruh pegawai kontrak tidak bisa menolak bila diberikan sanksi ringan, sedang maupun berat yang berujung pemecatan sepihak.

“Karena kita akan bina mereka yang masih menerima sanksi teguran atau tertulis. Tapi kalau sudah tidak bisa, terpaksa kami berhentikan,” ujarnya juga.

Terkait pemberhentian secara sepihak, kata Karto, bilamana ada permintaan sendiri, meninggal dunia, tidak cakap dalam menjalankan tugas, dijatuhi hukuman disiplin, mencemarkan nama baik pemerintah daerah, telah mencapai batas usia 58 tahun, dan kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan membayar gaji para TKK tersebut.

”Untuk pemberhentian yang disebabkan hukuman disiplin adalah apabila TKK tidak mengikuti apel pagi tanpa keterangan yang sah dihitung secara kumulatif 16 kali, atau tidak melaksanakan tugas tanpa keterangan yang sah dihitung secara kumulatif 12 kali. Salah satu dari itu maka dapat dijatuhi hukuman disiplin yaitu pemberhentian secara sepihak oleh Pemkot Bekasi,” jelas Karto juga.

Lebih jauh Karto menjelaskan untuk alokasi upah ribuan TKK ituanggarannya saat ini disatukan semua dalam pagu belanja pegawai dalam APBD. Sebelumnya, honor TKK diberikan secara terpisah, yang dialokasikan kepada masing-masing dinas tempat pegawai kontrak itu bekerja. “Kalau sekarang kan se.ua gaji TKK menjadi satu tidak dipisah lagi seperti tahun anggaran sebelumnya,” ujarnya juga.

Sementara itu, pemerhati kebijakan perkotaan dari Institut Busines Muhammadiyah Bekasi Hamludin mengatakan, saat ini jumlah pegawai kontrak di lingkungan Pemkot Bekasi cukup banyak. Hal itu yang membuat keuangan daerah kewalahan membayar honor TKK.

”Sebaiknya evaluasi itu dilakukan juga dengan menyesuaikan anggaran,” jelasnya. Lantaran saat ini jumlah TKK Kota Bekasi yang mencapa 13 ribu orang, kata Hamludin juga, menyedot anggaran Rp56 miliar tiap bulan. Bila dikalikan dalam setahun, paparnya juga, nilainyatentu sangat besar. Kondisi itu tentunya memberatkan APBD Kota Bekasi.”Kalau anggaran gaji TKK itu sebagian dialokasikan untuk pembangunan, tentu masyarakat lain bisa merasakan manfaatnya,” tandasnya. (dny)

Komentar

Alamat email anda tidak akan disiarkan.