Surya Paloh Sebut Indonesia Negara Kapitalis yang Liberal

indopos.co.id – Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh menyebutkan bahwa sistem bernegara Indonesia menganut sistem kapitalis yang liberal.

“Ketika kita berkompetisi (Pilpres dan Pilkada), wani piro. Saya enggak tahu lembaga pengkajian UI ini sudah mengkaji wani piro itu saya enggak tahu, praktiknya yang saya tahu money is power,  bukan akhlak, bukan kepribadian, bukan attitude, bukan juga ilmu pengetahuan. Above all, money is power,” kata Surya Paloh, saat memberikan kuliah umum di Kampus Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Rabu (14/8/2019).

Surya menjelaskan, sebenarnya Indonesia malu-malu kucing untuk mendeklarasikan sebagai negara kapitalis yang liberal. “Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini,” jelasnya.

Tokoh nasional ini pun menyayangkan sistem politik yang cenderung kapitalis dan liberal di Indonesia, dimana tidak mendapat perhatian oleh para akademisi. Padahal, realitas di Indonesia saat ini bertentangan dengan pancasila.

Baca Juga :

“Tidak ada pengamat, lembaga penelitian dan lembaga ilmiah tidak memperhatikan. You tahu enggak bangsa kita ini adalah bangsa yang kapitalis hari ini. You tahu enggak bangsa kita ini bangsa yang sangat liberal hari ini. Ngomong Pancasila, mana itu Pancasila. Tanpa kita sadari juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis,” paparnya.

Menurut dia, saat ini Indonesia terlalu bersahabat dengan pragmatisme transaksional. Kemudian, knowledge skills melalui proses achievement yang tepat, apa salahnya, tetapi apa yang terjadi kemiskinan, kebodohan masih tetap.

Baca Juga :

“Kita bertikai satu sama lain. Kita dekat dengan materialistik, kita bersahabat dengan pragmatisme transaksional, kita pakai jubah nilai-nilai religi, tapi kita sebenarnya penuh hipokrisi (munafik),” tuturnya.

Dihadapan civitas akademi UI, Surya juga mempertanyakan apakah masyarakat Indonesia mampu  mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini karena sistem yang tumbuh dan berkembang adalah non Pancasila. “Ada ideologi baru yang ditawarkan, entah apa bentuknya, saya minta penelitian dari UI,” ujarnya. (yay)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.