Oesman Sapta Nilai DPD RI 2019-2024 harus terus Perjuangkan Daerah

indopos.co.id – Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2019-2024 diharapkan terus memperjuangkan aspirasi dan kepentingan daerah. Karena merupakan bagian dari penguatan demokrasi lokal melalui DPD RI. Hal tersebut disampaikan Ketua DPD Oesman Sapta saat pengarahan ‘Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih 2019-2024’, di Jakarta, Senin (26/8/2019).
“Penguatan DPD tidak berarti melemahkan kedudukan dan peran DPR, justru sebaliknya akan memperkuat demokrasi di tingkat lokal dan nasional,” kata dia.
Baca Juga :
Oesman Sapta menilai, pentingnya penyerapan aspirasi masyarakat dan daerah. Maka ke depan seluruh anggota DPD akan fokus bekerja di daerah, artinya anggota DPD harus lebih lama tinggal dan bekerja di daerah. “Prinsipnya, mata dan telinga anggota DPD harus benar-benar di arahkan bekerja untuk menyerap aspirasi daerah,” tuturmya.
Baca Juga :
Senator asal Kalimantan Barat itu menambahkan, DPD juga akan terlibat aktif dalam mengevaluasi berbagai peraturan-peraturan daerah (perda) yang tidak efektif dalam membantu upaya pemerintah meningkatkan pembangunan dan mengurangi ketimpangan. “Evaluasi perda-perda ini juga menjadi salah satu fokus DPD,” terangnya.
Selain itu, DPD juga perlu memperkuat konsolidasi dan koordinasi dengan kekuatan politik formal di parlemen (baik dengan DPR dan MPR). Oesman Sapta mencotohkan seperti membangun komunikasi optimal dengan pimpinan partai politik, melakukan konsolidasi yang kooperatif dengan lembaga negara dan membangun komunikasi dan kerjasama dengan perguruan tinggi, LSM, Ormas, Ornop dan kelompok civil society lainnya.
Dengan memperhatikan rasionalitas pembentukan DPD untuk mengimbangi dominasi kepentingan partai politik pada lembaga perwakilan, maka diperlukan kehadiran ‘Kamar Kedua’ yang mewakili komunitas berdasarkan teritorial (daerah),” kata Oesman Sapta
Menurutnya, ada dua hal penting yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, DPD adalah lembaga perwakilan daerah yang peran dan fungsinya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 22D UUD 1945. Oleh karena itu, DPD harus menggali lebih dalam apa yang menjadi ruang lingkup kerjanya.
“Penguatan peran DPD hingga saat ini adalah proses yang tidak mudah. Tarik ulur terus terjadi, akan tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa di periode keempat ini, dengan komunikasi yang efektif dan pendekatan baru baik oleh pimpinan maupun anggota. Kita akan mendapatkan kembali hak konstitusional sebagai lembaga perwakilan,” jelas Oesman Sapta.
Kedua, sambungnya, sistem bikameral (dua kamar) yang dianut saat ini dengan keberadaan DPD melalui perubahan ketiga UUD 1945. Serta, pasca putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012, DPD.sudah setara dengan DPR RI. DPD RI berhak mengajukan dan membahas secara penuh RUU yang dimaksud dalam Pasal 22D. “Apabila DPD tidak dilibatkan dalam pembahasan sesuai peran dan fungsi kita dalam Pasal 22D tersebut, dapat ditafsirkan bahwa UU yang dibuat mengandung cacat formal,” ujar Oesman Sapta.
Oesman Sapta juga berpesan, sikap negarawan diperlukan untuk memahami makna UUD tentang peran Tripartit dan Dwipartit dalam pembahasan RUU yang menjadi kewenangan DPD. “Jadi jangan ada lagi keragu-raguan, kita semua adalah para senator yang memiliki legitimasi yang kuat,” lontarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPD Reydonnyzar Moenek mengatakan, pada September yang akan datang anggota DPD akan mengadakan orientasi terkait hak dan kewajiban tugas-tugasnya. Selain itu, pada 29 Oktober hingga 7 November 2019 anggota DPD yang terpilih akan diberikan pemantapan mengenai nilai-nilai kebangsaan.“Jadi pada pertengahan September ini kita akan melakukan orientasi pelaksanaan tugas-tugas anggota DPD yang terpilih,” jelasnya.
Seperti diketahui, Orientasi dan Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan Bagi Anggota DPR RI dan DPD RI Terpilih 2019-2024 diselenggarakan oleh Lemhannas dan dibuka oleh Presiden Joko Widodo. Selain itu, dihadiri juga oleh Wakil Ketua DPD Nono Sampono, Wakil Ketua DPD Darmayanti Lubis dan Wakil Ketua DPD Akhmad Muqowam. (*)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.