Ibu Kota Baru Harus Mengasuh Kehidupan Liar Hutan di Kaltim

indopos.co.id – Presiden Jokowi telah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke  Kalimantan Timur. Tepatnya ke Kecamatan Samboja di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku di Kabupaten Penajam Paser Utara. Tahukah kamu di dekat sana ada rumah Orangutan?

Ya. Di Kutai Kartanegara terdapat penangkaran Orangutan. Namanya Samboja Lestari. Lokasinya di Jalan Balikpapan-Handil Km 44. Di tempat inilah Orangutan belajar hidup di alam bebas. Samboja menjadi salah satu pusat konservasi di Kalimantan Timur.

Yayasan BOS (Borneo Orangutan Survival) mendirikan program reintroduksi Orangutan di Samboja Lestari pada 1991. Tempat ini khusus menyediakan perawatan dan rehabilitasi bagi Orangutan yang kehilangan habitat atau induk.

Kegiatan utama Samboja Lestari adalah penyelamatan Orangutan, translokasi Orangutan dari daerah-daerah konflik ke habitat aman dan dilindungi, perawatan dan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, reintroduksi dan kegiatan restorasi hutan.

Orangutan yang terusir dari habitat alami mereka akibat kegiatan pembangunan manusia menyebabkan hilangnya habitat mereka yang luas, sehingga mereka terpaksa menjelajah jauh untuk mencari makanan. Seringkali mereka masuk ke perkebunan kelapa sawit atau kebun warga karena mereka tidak memiliki alternatif lain.

Dalam dua puluh tahun terakhir, populasi Orangutan memang menurun. Beberapa spesies termasuk Orangutan Kalimantan (Pongo pygmaeus) kini menyandang status kritis lantaran ulah manusia. Pakar Orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar menyebut Orangutan Kalimantan adalah populasi paling anyar yang menyandang status kritis.

Baca Juga :

’’Dulu kita bisa bilang Kalimantan masih aman. Populasinya antara 35.000-55.000. Tapi setelah survei naik lagi (keparahannya), sekarang sama dengan Sumatera, kritis,’’ kata pakar Orangutan Universitas Indonesia Rondang Siregar kepada wartawan di Jakarta belum lama ini.

Berdasarkan data Forum Orangutan Indonesia (Forina), total habitat Orangutan di Kalimantan (Pongo pygmaeus) diperkirakan tinggal 57.000 ekor, sementara di Sumatera (Pongo abelii) hanya sekitar 14.000 ekor.

Current Biology melansir, hampir 150.000 Orangutan punah di Kalimantan dalam kurun waktu 16 tahun. Peneliti mengungkapkan, populasi satwa yang terancam punah menyusut 50% hingga 2015. Selain itu, populasi satwa terancam punah diperkirakan menyusut sebanyak 45.000 ekor pada 2050. Deforestasi (kerusakan hutan akibat ulah manusia) dan lenyapnya habitat hanya salah satu penyebab anjloknya populasi Orangutan.

Seandainya Samboja atau Bukit Soeharto benar-benar ditetapkan menjadi Ibu Kota Negara, maka tekanan bagi kelestarian lingkungan pasti kian berat. Padahal hutan di Samboja dan Bukit Soeharto zaman Orde Baru merupakan “etalase” keberhasilan Indonesia dalam menyelamatkan hutannya.

Saat ini saja, faktanya, terus terjadi deforestasi. Kerusakan lingkungan terus terjadi, baik di darat maupun perairan Teluk Balikpapan akibat permukiman, perkebunan sawit, pengeboran minyak, pembangunan Jembatan Pulau Balang, dan aktivitas Pelabuhan Peti Kemas Teluk Balikpapan.

Dengan pesatnya pembangunan dan ledakan penduduk di ibu kota baru nanti, jika tidak melalui kajian matang, keberadaan Orangutan di Kalimantan Timur bisa semakin kritis.

Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap kajian dan penelitian tentang pemindahan ibu kota pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilakukan dengan baik meskipun target waktunya hanya empat tahun hingga 2024.

’’Langkahnya harus sesuai aturan, dan kita ingin ibu kota betul-betul yang baik, tentu perencanaannya juga harus baik dan perlu dipertimbangkan dengan hati-hati,’’ kata Wapres JK kepada wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa (27/8/2019).

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan tiga tahapan pembangunan ibu kota baru negara di Kalimantan Timur selama periode pembangunan pada 2020.

Dari tiga tahapan itu, pertama yang dilakukan adalah mendesain kawasan. Desain meliputi Ruang Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang akan mencakup Istana Negara, kantor-kantor kementerian, perumahan, dan kawasan komersialnya.

’’Sekarang disiapkan (lahan) 180 ribu hektare. Bappenas untuk awalnya untuk kebutuhan bangunan pemerintahan sekitar 40 ribu hektare,’’ kata Basuki.

Tahap kedua, kata Basuki, dilakukan desain kriteria prasarana dasar seperti jalan, drainase, waduk, serta air bersih. Untuk akses transportasi tidak hanya jalan darat melainkan juga rel kerera api. Kemudian pada tahap ketiga yakni pembangunan perumahan dan perkantoran.

’’Yang akan kita bangun adalah prasarana dasarnya dulu seperti jalan, drainase, air bersih, dan beberapa kantor,’’ kata dia.

Jika pembangunan mengutamakan prinsip ekologis, maka kehadiran ibu kota akan mengasuh kehidupan liar hutan di Kalimantan, bukan menjadi ibu tiri yang kejam bagi lingkungan hidup. (wok/dan/nas/ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.