Jadi Ibu Kota Negara, Hutan Tropis di Balikpapan Terancam

Ledakan penduduk karena kemajuan sebuah daerah, harusnya menjadi pertimbangan utama dalam penetapan sebuah daerah menjadi ibu kota negara. Contoh nyata adalah Kalimantan Utara. Sejak menjadi provinsi lewat rapat paripurna DPR pada 25 Oktober 2012, Kaltara mengalami pertambahan penduduk pesat melalui migrasi.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara mencatat sejak 2013 hingga 2017, jumlah penduduk meningkat dengan rata-rata 4,66 persen per tahun. Dari 577.275 jiwa pada 2013, meningkat menjadi 584.505 jiwa pada 2014. Kemudian, 2015 meningkat menjadi 594.107 jiwa, pada 2016 menjadi 621.769 jiwa dan 2017 menjadi 729.128 jiwa.

Baca Juga :

KKP Tunggu Informasi Resmi KPK

Ini baru provinsi, bagaimana nanti jika Ibu Kota Negara jadi dipindahkan ke Samboja dan Sepaku?

Tidak Perlu
Kepala Departemen Advokasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Zenzi Suhadi mengatakan, pemindahan ibu kota ke Provinsi Kalimantan tidak perlu. Pasalnya, kata dia,

Jakarta dan Kalimantan saat ini perlu pemulihan dari sektor lingkungan.
Ada hal kurang tepat dalam rencana pemindahan Ibukota Negara. Usul wilayah Kalimantan sebagai tempat Ibukota Negara yang baru dianggap kurang tepat.

’’Soalnya, Kalimantan saat ini sangat amat membutuhkan pemulihan. Terutama pemulihan atas kerusakan lingkungan yang sangat parah,’’ kata Zenzi kepada INDOPOS, Selasa (27/8).
Jakarta sesungguhnya butuh pemulihan, ucap Zenzi, sehingga, sangat aneh jika isu pemindahan Ibukota Negara didorong. Sebab, lanjut Zenzi, rencana itu hanyalah sikap yang menunjukkan pemerintah melarikan diri dari tugas dan tanggung jawabnya untuk segera melakukan pemulihan di Jakarta dan Kalimantan.

Baca Juga :

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.