Pemuda Maluku Siap Kepung Kantor Kementerian Kelautan

indopos.co.id – DPD KNPI Maluku menyatakan dukungan penuh kepada Gubernur Maluku Irjen Pol (Purn) Murad Ismail yang menyatakan ”perang” dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudji Astuti. Dikatakan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor. Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa.

Ketua DPD KNPI Maluku Abdussalam Hehanussa mengatakan, sikap ”perang” Gubernur Maluku terhadap pengelolaan sumberdaya alam yang tidak ‘adil’ terhadap kesejahteraan daerah, dipastikan mendapat dukungan penuh dari semua elemen masyarakat, komponen pemuda, terutama DPD KNPI Maluku. Abdussalam menyatakan, pihaknya merespons sikap Gubernur Maluku tersebut.

DPD KNPI Maluku sebagai wadah perjuangan kepentingan masyarakat dan daerah menyatakan sikap sebagai berikut : Pertama, menyiapkan agenda konsolidasi daerah dalam merespons dinamika sosial, politik dan pemerintahan yang bermuara pada kesinambungan pembangunan dan kesejahteraan. Tentunya, hal ini harus berkesesuaian dengan agenda, polyce (kebijakan) strategis Pemda Maluku.

”Kedua, menyatakan sikap secara resmi berada pada garda paling depan untuk memperjuangkan keadilan bagi Maluku untuk pengelolaan hasil sumberdaya alam di Maluku, baik perikanan, pertambangan, hutan dll,” ujarnya (3/9/2019). Ketiga, siap melakukan aksi protes secara masif dengan mengonsolidasi kepentingan seluruh elemen pemuda di Jakarta untuk menduduki Kantor Kementerian Kelautan di Jakarta, terkait kebijakan moratorium Menteri Susi yang tidak berdampak terhadap PAD dan penyerapan tenaga kerja di daerah. Keempat, mengawal kebijakan Gubernur Maluku, Irjen Pol (Purn) Murad Ismail untuk kesejahteraan Maluku dalam agenda-agenda strategis Dewan Pimpinan Pusat DPP KNPI.

Kelima, pemuda Maluku siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah untuk mewujudkan visi kesejahteraan, dan pembangunan, penciptaan lapangan pekerjaan bagi Maluku lima tahun ke depan.

”Kebijakan moratorium Kementerian Kelautan dan Perikanan dikritik karena tidak berimplikasi terhadap kesejahteraan daerah, dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pengelolaan potensi sumberdaya laut (perikanan) di Maluku. Sebagai lumbung ikan nasional, Maluku seharusnya mendapat dampak dari pengelolaan negara atas sumberdaya tersebut,” cetusnya.

Baca Juga :

Tradisikan Haul Gus Dur dengan Kalender Islam

Namun Abdussalam menyebut,  kebijakan Moratorium Susi justru ibarat api yang jauh dari panggangan. Harapan Maluku untuk sejahtera karena memiliki potensi besar perikanan, malah tidak mendapatkan hasil yang signifikan. Padahal, dalam catatan hasil tangkap yang disampaikan Gubernur Maluku pada acara pelantikan Pj. Sekda Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin 2 September, jika setiap bulan sebanyak 400 kontainer ikan diambil dari Laut Arafura, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Ratusan kontainer hasil laut Maluku itu diekspor keluar namun tidak berdampak kepada peningkatan pendapatan di daerah yang saat ini menjadi fokus kerja Gubernur Maluku dalam mendorong kesejahteraan daerah. Artinya, Maluku tidak memperoleh apapun dari hasil tangkap dan pengelolaan sumberdaya periknanan di Maluku. Tak cukup sampai di situ, hasil moratorium Menteri Susi juga tidak memiliki implikasi teradap penyerapan tenaga kerja. Murad mengaku Anak Buah Kapal (ABK) tidak ada putra Maluku.

Kekesalan Murad Ismail sebagai Gubernur Maluku sekaligus pimpinan politik tertinggi di daerah bertajuk kepulauan ini, merupakan keresahan daerah, keresahan masyarakat dan juga keresahan pemuda. Sikap Gubernur Maluku merupakan upaya proteksi atas keadilan bagi hasil pengelolaan SDA bagi Maluku.(dni)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.