Sesuai Janjinya, Jokowi Diminta Tegas Copot Pejabat Polisi dan TNI Gagal Tangani Karhutla

indopos.co.id – Presiden Jokowi diminta tegas mengatasi kebakaran hutan. Selain itu, orang nomor satu di Indonesia juga diminta tegas terhadap bawahannya. Saat ini kabut asap imbas dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) memasuki fase berbahaya di beberapa daerah, terutama Riau dan Kalimantan Tengah.

Pengamat Hukum, Politik dan Keamanan Dewinta Pringgodani mengatakan, sudah sepantasnya Presiden Jokowi membuktikan kepada rakyat Indonesia bahwa dirinya serius dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan.

Baca Juga :

Pemkab Muba Berkomitmen Cegah Karhutla

“Sesuai janjinya, Presiden Joko Widodo diminta mencopot pimpinan kepolisian dan pejabat militer di daerah tersebut. Sekarang Riau kondisinya dikepung asap hanya jarak pandang 300 meter. Mana janji Pak Jokowi ini,” kata Dewinta melalui keterangan tertulisnya, Selasa (17/9/2019).

Bukan hanya Riau, lanjut Dewinta, beberapa daerah yang gagal mengatasi kabut asap juga harus dicopot pejabat kepolisian dan militernya. “Bukankah itu janji Presiden Jokowi dan kini rakyat menagih janji itu,” ujarnya.

Tanpa ada pencopotan jabatan, nilai Dewinta, karena gagal dalam menanggulangi bencana asap, maka tampuk pimpinan di daerah tidak akan ada yang serius bekerja. Sebab, bertahun-tahun lamanya, belum ada bukti nyata Presiden Jokowi menepati janjinya mencopot pejabat di daerah yang ada bencana asap.

“Kalau tidak ada pencopotan Kapolda dan Danrem, maka terbuktilah bahwa kalau selama ini hanya sekedar basa-basi Jokowi saja. Rakyat sekarang butuh janji yang benar bukan janji palsu,” sindirnya.

Mencopot jabatan Kapolda dan Danrem, kata dia, memang tak langsung asap hilang dari Riau ini, tapi paling tidak ini sebagai bentuk komitmen atas kegagalan penanggulangan Karhutla di Riau dan daerah lainnya.

Diketahui, dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Selasa (6/8/2019), Presiden Jokowi mengingatkan bahwa aturan main yang diberlakukan pada 2015.

Itu adalah, kata Jokowi mencopot jajaran kepolisian dan TNI di daerah jika tidak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan, masih berlaku. “Aturan main kita tetap masih sama. Saya ingatkan Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres. Aturan main yang saya sampaikan 2015 masih berlaku,” kata Jokowi.

Tahun 2015 adalah puncak kebakaran yang paling parah. Saat itu, kabut asap dari kebakaran hutan tak hanya mencemari udara di dalam negeri, tetapi juga sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura.


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.