PKS Dinilai tak Cermat soal Wagub DKI

indopos.co.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinilai tidak cermat serta menambah masalah Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya, mengaikan carut marutnya Rancangan Anggaran Pendapatan daerah (RAPBD) DKI Jakarta dengan kekosongan kursi wakil gubernur.

“PKS tidak cermat. Ya nggak ada urusan, ada wagub nggak ada wagub nggak terpengaruh dengan kecermatan melakukan penganggaran untuk satu tahun ke depan. Jadi nggak ada urusan itu, ada wakil atau tidak ada wakil. Karena toh ada wakil pun yang mengerjakan bukan wakil. Ini kan konsep Bappeda, kalau itu dijadikan alasan itu nggak cermat,” ujar Pantas Nainggolan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakrta kepada INDOPOS, Minggu (3/11/2019).

Baca Juga :

Kader PKS Ikut Kemah Bakti Nusantara

Mantan ketua sementara DPRD DKI Jakarta itu mengatakan, anggaran merupakan kewenangan Bappeda. Dia menilai ada atau tidaknya wakil gubernur tidak terkait dengan pengelolaan anggaran tersebut. “Ini soal perencanaan, kalau bicara wakil gubernur, ini kan soal eksekusi terhadap perencanaan yang sudah dilakukan oleh Bappeda. Hal nya berbeda, nggak ada hubungan,” jelas dia.

Mengenai pendamping Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Pantas mengaku, hal itu merupakan kewenangan PKS dan Gerindra. Namun, dia menyebut salah satu nama yang ada saat ini dipersoalkan oleh DPRD DKI Jakarta. “Pak Syaikhu kan sudah di DPR RI. Kita masih paham pemilu dengan rezim pemilunya. Kalau rezim pemilu kepala daerah kan harus mengundurkan diri. Kalau bicara gubernur kan rezimnya, rezim pilkada. Jadi perlu ada pemahaman yang sama soal pengisian jabatan wakil gubernur itu. Bagaimana kalau diiisi oleh anggota DPR RI yang sedang menjabat, apakah yang bersangkutan harus mundur kan itu harus clear dulu,” tutur Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah itu.

Baca Juga :

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik yang berasal dari Fraksi Partai Gerindra mengatakan, partainya menilai pengelolaan anggaran dan kosongnya wakil gubernur sama sekali tidak berkaitan. “Pak Anies sudah ada masalah kok ditambahi masalah lagi. Persoalan wagub itu kan dalam pandangan saya kan sudah. Saya mengatakan ini proses politik dan penganggaran proses yang berbeda. Jangan ditambahi masalah Pak Anies, ya sabarlah. Bantu Pak Anies mengatasi kisruh polemik ini, jangan ditambah lagi,” pinta ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta itu kepada INDOPOS, Minggu (3/11/2019).

Taufik menyatakan, setuju jika Anies perlu pendamping. Namun, hal itu dinilai perlu menunggu usai proses pembahasan RAPBD 2020 selesai. “Iya perlu pendamping, setuju. Cuma kan di dalam mendampingkan pak Anies kan proses politik. Sementara penganggaran proses teknokratis yang dimulai sejak bulan tiga, bulan maret 2019. Lalu di RKPD, begitulah prosesnya,” sebut tutur dia.

Dia mengaku, pemilihan wagub akan selesai pada akhir tahun. Saat ini anggota DPRD DKI, masih berkonsetrasi pada pembahasan RAPBD. “Saya sudah katakan akhir tahun ini insy Allah bisa selesai. Cuman sekarang proses konsentrasi segera selasai pembahasan APBD. Sekarang seluruh anggota konsentrasi, dari pagi sampai malam nggak selesai juga pembahasan APBD, proses ini setelah diketok baru bicara wagub,” papar dia.

Sebelumnya, kekosongan posisi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta yang ditinggalkan Sandiaga Uno menuai masalah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tertarik mengawasi Pemprov DKI Jakarta. Hal itu lantaran jajaran dinas yang dikomandoai Anie Baswedan tidak cermat dalam menyusun anggaran dan memiliki perencanaannya yang bermasalah.

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Arifin menyatakan, pihaknya menilai polemik perencanaan anggaran yang diajukan dalam draf Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran (KUA-PPAS) RAPBD DKI 2020 disebabkan karena ketiadaan sosok Wagub DKI Jakarta.

Arifin mengatakan, semestinya tugas dalam hal pengawasan perencanaan anggaran serta pelaksanaan APBD ada di tangan Wakil Gubernur DKI Jakarta.”Iya itulah salah satu dampaknya (ketiadaan wagub, Red), kan tugas wagub selama ini pengawasan soal anggaran. Dampaknya jadi seperti ini, ada pengawasan yang kurang cermat dari Pemprov terkait dengan perencanaan anggaran,” kata dia kepada INDOPOS saat dihubungi, Kamis (31/10/2019). (aen)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.