KPU Ngotot Terpidana Korupsi Dilarang Mencalonkan Lagi

KPU Punya Dua Alasan Larang Ikut Pilkada

 

indopos.co.id – Ada dua alasan kenapa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang terpidana korupsi ikut mencalonkan diri dalam pemilu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyebutkan,yang pertama, KPU tidak ingin kepala daerah tidak bisa menjalankan amanat karena mesti menjalani proses peradilan.

Baca Juga :

“Ini yang kita enggak mau kan? Saya pikir karena banyak yang melihat itu, seharusnya saran ini bisa diterima,” ujar Arief ketika ditemui di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/11).

Arief mengatakan, boleh saja orang bilang untuk menyerahkan saja kepada pemilih. Toh, pemilih nanti akan memilih yang terbaik. Tapi, faktanya, kata Arief, ada calon kepala daerah yang sudah ditangkap, ditahan, dan dia tidak akan bisa menggunakan hak pilih tapi dia menang pemilu.

Baca Juga :

KPU: Berharap Tidak Ada PSU Pileg 2019

Akhirnya, orang tersebut tidak bisa memimpin karena dirinya harus menjalani proses peradilan. Sehingga ditunjuk orang lain yang memimpin daerah tersebut. “Itu fakta. Menyerahkan kepada masyarakat (akibatnya) seperti itu,” ujar Arief.

Alasan kedua, mengapa KPU ‘ngotot’ ingin agar terpidana korupsi tidak ikut mencalonkan diri dalam pilkada adalah untuk memberi efek jera agar orang tersebut tidak mengulangi perbuatannya. KPU tidak ingin terpidana yang melakukan tindak pidana korupsi, terpilih lagi menjadi kepala daerah sehingga ia melakukan tindak pidana korupsi lagi.

Ada 40 isu strategis yang diusulkan KPU. Salah satu di dalamnya, kata Arief, soal syarat pencalonan dimana ada aturan mantan terpidana kasus korupsi dilarang mencalonkan diri dalam pilkada, kemudian teknis verifikasi, dan jadwal verifikasi terutama untuk dukungan calon perseorangan.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR Kamrussamad mengusulkan perubahan usia petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menjadi minimal 20 tahun dan maksimal 55 tahun.

Dia mengatakan, kalau usia minimal 17 tahun yang dipersyaratkan oleh KPU dikhawatirkan masih belum cukup berpengalaman, lantaran usia tersebut merupakan usia baru sah menjadi pemilih, sedangkan usia maksimal 60 tahun menurutnya terlalu tua untuk menjadi seorang panitia pemungutan suara.

“Batas maksimal 60 itu terlalu tua. Kita menghadapi bonus demografi besar. Sebagian besar ada di pedesaan, diharapkan mereka bisa membantu pemerintah yang berusia 50 atau 55 tahun. Ini dasar pertimbangan kita,” kata Kamrussamad di dalam Rapat Dengar Pendapat di Ruang Komisi II DPR Jakarta, Senin (4/11).

Kamrussamad juga menyoroti jumlah personel KPPS yang perlu ditambahkan dari tujuh menjadi sembilan orang. Karena itu menyangkut distribusi pekerjaan dan alur pekerjaan di tingkat KPPS.

Sementara itu, anggota Komisi II Fraksi Partai Golkar Agung Widyantoro mempertanyakan alasan KPU membatasi usia maksimal petugas pemungutan suara. Dia mempertanyakan hasil evaluasi penyebab meninggal petugas KPPS pada Pemilu 2019 lalu. “Kalau (kematian disebabkan) terkait usia, boleh revisi usia,” kata Agung.

Selain itu, dia juga menyoroti diksi ‘mampu’ pada syarat ‘mampu secara jasmani’. Menurutnya kata ‘mampu’ dan ‘sehat’ adalah dua hal yang berbeda.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, kalau KPU hanya mengikuti peraturan dalam undang-undang saja yang mempersyaratkan usia minimal 17 tahun.

Kemudian terkait aturan usia maksimal yang dipertanyakan, Arief menjawab kalau KPU belajar dari pengalaman penyelenggaraan pemilu dan juga masukan dari pihak-pihak yang melakukan uji publik. “Agar KPU tidak hanya mengatur pembatasan usia minimalnya tetapi usia maksimalnya juga diatur,” kata Arief.

Soal jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia di atas usia 60 tahun, Arief mengatakan, KPU punya datanya. “Termasuk penyebab meninggalnya. Yang kami tegaskan di sini adalah penyebab kematian petugas KPPS bukan karena dibunuh atau diracun,” kata Arief. (ant)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.