Pemerintah Berkomitmen Berikan Pelayanan Kesehatan Terbaik untuk Masyarakat

indopos.co.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah terus mengupayakan para peserta BPJS kesehatan mendapatkan pelayanan terbaik. Terkait rencana subdisi BPJS Kelas 3, hal itu, menurutnya, masih harus dihitung dulu. Harus betul-betul cermat dan tidak boleh gegabah.

“Karena ini menyangkut nasib orang, menyangkut perkepala dan itu akan berkaitan juga untuk berapa dana yang harus disiapkan seandainya ada subsidi. Sekali lagi ini harus dibicarakan antar kementerian,” jelas  Muhadjir, saat menyambangi sejumlah rumah sakit di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (8/11/2019).

Karena itu, lanjut dia, tidak bisa diklaim secara sepihak. Walaupun dengan DPR. Karena itu, pihaknya berharap  DPR memahami semuanya ada prosesnya.

“Tidak bisa langsung rapat langsung disetujui. Jadi mohon dipahami. Karena ini juga menyangkut dana yang cukup besar. Karena itu saya tidak bisa janji muluk-muluk. Akan kita carikan solusi secepatnya dan kalau bisa, itu bisa diterima oleh semua pihak,” jelas  Muhadjir.

Baca Juga :

2020, Pemerintah Siap Salurkan Program Sembako

Adapun kepada para pengguna BPJS yang harus dinaikan per Januari 2020, pihaknya mohon kesadarannya, bahwa memang prinsip yang kita kembangkan adalah prinsip gotong royong.

“Sehingga kalau ada yang harus pengeluarannya harus digunakan untuk membantu yang lain, mestinya disyukuri. Karena dia, ditakdirkan Tuhan sehat, tidak perlu berobat. Karena kalau orang disuruh milih, saya kira lebih baik memberi bantuan kepada yang sakit daripada sakit sendiri kan,” ujar Muhadjir.

Baca Juga :

Karena itu, pihaknya ingin mengimbau kepada, semua yang terkena kenaikan iuran dari BPJS, mulai Januari 2020, saya mohon kesadarannya. Bahwa ini bukan sama sekali maksud pemerintah untuk membebani masyarakat.

“Tetapi marilah kita dukung semangat untuk bergotong royong. Dan kita ingin mengembangkan paradigma sehat. Sehingga semakin sedikit yang sakit, tetapi lebih banyak menangani atau menyiapkan berbagai macam perangkat yang dibutuhkan untuk rakyat Indonesia sehat,” beber  Muhadjir.

Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya di kota Malang, Jawa Timur, Menko Muhadjir pertama kali mengunjungi Rumah Sakit Aisyiyah di kawasan Klojen. Kunjungan kemudian berlanjut ke Rumah Sakit Panti Nirmala, Rumah Sakit Panti Waluya Sawahan, Rumah Sakit Unisma serta Rumah Sakit UMM.

Kunjungan kerja itu menurut Menko Muhadjir untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari gagal bayar BPJS Kesehatan atas tagihan klaim RS terhadap pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit.

Muhadjir menambahkan, pemerintah memang harus meningkatkan perhatian terkait adanya penunggakan BPJS Kesehatan yang amat dirasakan banyak rumah sakit Mitra BPJS Kesehatan.

Atas dasar itu dari kunjungan yang dilakukan ini hasilnya akan dilaporkan kepada Presiden serta untuk bahan rapat antar menteri yang menangani persoalan BPJS Kesehatan. Meskipun terdapat penunggakan BPJS Kesehatan, nyatanya menurut Menko Muhadjir pelayanan kesehatan rumah sakit tetaplah prima.

“Jadi mereka (Rumah Sakit, red) sudah mampu adaptasi. Yang saya lihat, pelayanan kesehatan di rumah sakit swasta tersebut sangatlah baik,” ujar  Muhadjir.

Menurutnya, tak ada pembedaan pelayanan kesehatan yang dilakukan rumah sakit terhadap Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun yang mandiri saat berobat.

Lebih lanjut  Muhadjir dalam kesempatan ini menegaskan penolakan Komisi IX atas penyesuaian iuran JKN bagi PBPU dan BP kelas 3 masih akan di bicarakan bersama para pemangku kepentingan terkait, termasuk Menteri Keuangan. “Itu karena belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR,” jelasnya.

Muhadjir memahami bahwa DPR memang menyalurkan aspirasi. Namun di sisi lain, pemerintah juga memiliki keterbatasan anggaran.

Seperti diketahui, kesimpulan Rapat Kerja Gabungan Komisi IX dan Komisi XI DPR RI dengan mitra K/L terkait JKN pada 2 September 2019 ‘menolak rencana Pemerintah untuk menaikkan kenaikan Premi JKN untuk Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Kelas 3 sampai Pemerintah menyelesaikan data cleansing’.

Sementara itu, saat mendampingi kunjungan Menko PMK, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menegaskan data cleansing sudah dituntaskan pihaknya.

“Hasil cleansing kami sudah sampaikan ke Menkes, Menkes sudah menyampaikan ke Mensos, itu akan ada rapat tiga menteri,” ujarnya. (dai)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.