5 Kali WTP, Pemprov Kaltara Diganjar Dana Insentif Rp49 Miliar

indopos.co.id – Ini sudah kelima kalinya. Menteri Keuangan (Menkeu) RI memberikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Provinsi ke-34 ini dinilai mampu mengelola keuangan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)-nya.

Berbeda dengan tahun lalu yang hanya mendapatkan penghargaan. Tahun ini Pemerintah melalui Kementerian Keuangan juga memberikan reward, berupa Dana Insentif Daerah (DID). Besarnya cukup fantastis. Yaitu Rp49,8 miliar. Dana ini akan disalurkan bersama dana transfer ke daerah lainnya pada 2020 mendatang.

Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, penghargaan bukan tujuan utama. Termasuk Raihan WTP. Opini WTP yang diperoleh juga bukanlah sebuah prestasi. Namun sebagai kewajiban bagi kepala daerah dan juga aparatur pemerintahannya dalam mengelola keuangan dengan baik dan sesuai aturan.

Atas nama Pemerintah Provinsi dan masyarakat Kaltara, Gubernur menyampaikan terima kasih kepada Menteri Keuangan, yang telah memberikan reward berupa dana cukup besar. Nantinya, dana tersebut akan dimanfaatkan untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

’’Saya juga ingin memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Sekda dan seluruh jajaran di lingkup Pemprov Kaltara yang telah bekerja maksimal dalam mengelola keuangan. Penghargaan ini, meski bukan menjadi tujuan utama, memang patut diberikan kepada kita semua yang telah bekerja dengan baik, penuh keikhlasan, dan kompak,” ungkap Gubernur.

Irianto juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD Kaltara, serta semua pihak yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk terwujudkan opini WTP dalam pengelolaan keuangan di Pemprov Kaltara.

’’Terima kasih dan apresiasi juga diberikan kepada BPK RI perwakilan Kaltara, BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) yang telah bekerja profesional, melakukan pemeriksaan dan pengawasan, sehingga kita semua bisa bekerja sesuai ketentuan,’’ kata Irianto.

Opini WTP, kata Gubernur, merupakan opini tertinggi yang diberikan BPK pada Laporan Keuangan Pemerintah. Namun berulang-ulang ditekankan, utamanya kepada jajaran Pemprov Kaltara bahwa opini WTP bukan tujuan. ’’Tujuan utama yang ingin kita dapatkan, bukan sekadar Opini WTP, tapi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kaltara,” ucap Gubernur.


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.