Simak, Penjelasan FPI-GNPF Ulama-PA 212-HRS Centre terkait Status Habib Rizieq

indopos.co.id – Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Ustaz Slamet Ma’arif mengatakan, dalam acara peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, di Petamburan, Jakarta, Jumat (8/11/2019), HRS menyampaikan fakta-fakta terkait status beliau di Mekah.

“Oleh karena itu perlu kami tegaskan sekali lagi. Pertama HRS bukan tidak berani pulang. Akan tetapi kepulangan beliau terhalang oleh hambatan yang bersifat politis yang bersumber dari pihak Indonesia,” ujar Slamet, pada konferensi pers bersama Front Pembela Islam (FPI)-Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama-Persaudaraan Alumni (PA) 212-Habieb Rizieq (HRS) Centre, menjelaskan status Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab, di kantor DPP FPI, Petamburan, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Baca Juga :

Dia menambahkan, terdapatnya hambatan tersebut disebabkan persepsi yang salah terhadap HRS. Pihak yang memberikan hambatan itu, selalu mempersepsikan HRS sebagai musuh yang keberadaannya tidak diinginkan di Indonesia.

“Ini dapat kita lihat dari postingan salah satu buzzer penguasa yang menyatakan bahwa IB HRS memang diskenariokan untuk diasingkan,” beber Slamet.

Kedua kata dia, merespon pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD yang mempertanyakan mengapa baru sekarang suratnya ada. Maka pihaknya lanjut Slamet, perlu menyampaikan bahwa surat tersebut sudah lama ada.

“Namun selama ini HRS menjaga martabat negara Indonesia dalam hubungan dengan pihak Kerajaan Saudi. HRS selama ini masih menghargai eksistensi NKRI dan menjaga kondusitifitas dan kondisi yang ada,” jelasnya.

Slamet juga menegaskan, alasan utama HRS tidak bisa meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi, dalam dokumen yang dipegang oleh HRS adalah semata-mata masalah keamanan. Alasan keamanan tersebut adalah kekhawatiran pihak Kerajaan Saudi akan keselamatan HRS.

“Serta poin keempat kami menganggap perlu untuk menyampaikan bahwa salah satu kewajiban dari dibentuknya NKRI sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945 adalah memberikan perlindungan terhadap segenap Warga Negara Indonesia. Hal ini juga ditegaskan dalam pasal 28 ayat 4 UUD 1945,” jelasnya.

Kemudian, dalam pernyataan bersama tersebut, juga menuntut hak-hak dasar HRS selaku warga Negara Republik Indonesia, tidak diganggu atas dasar perintah konstitusi.

“Dan kami juga meminta pihak yang berwenang di Indonesia apabila memang menyatakan tidak melakukan penzhaliman terhadap IB HRS, maka sudah sepatutnya memberikan dan atau mengirimkan surat clearance kepada otoritas Kerajaan Saudi Arabia. Bahwa IB HRS tidak perlu dicegah lagi untuk meninggalkan wilayah Kerajaan Saudi Arabia,” pungkasnya. (dai)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.