Teten Sebut Sektor Koperasi dan UKM Diintegrasikan dalam Omnibus Law Penciptaan Lapangan Kerja

indopos.co.id – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menyebut sektor koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) akan diintegrasikan dalam satu Undang-Undang (UU) melalui omnibus law terkait penciptaan lapangan kerja.

Teten melanjutkan, pemberdayaan Koperasi dan UMKM (KUMKM) akan terintegrasi dengan penciptaan lapangan kerja dalam sebuah UU.

“Kami merasa tidak perlu UU untuk keperluan UMKM dan koperasi, tidak perlu tersendiri jadi bisa diintegrasikan omnibus law untuk penciptaan lapangan kerja,” kata dia, usai Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian di Ruang Rapat Besar Kementerian Koordinator Perekonomian Gedung Ali Wardhana Lt. IV Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta, Senin (11/11/2019).

Teten mengatakan, penyatuan tersebut dilakukan agar kedua program baik dari sisi UMKM maupun penciptaan lapangan kerja bisa saling terintegrasi. Meski dalam praktiknya nanti diperlukan semacam pengecualian untuk beberapa regulasi.

“Jadi kami hanya perlu pengecualian dan beberapa regulasi yang memang playing fieldnya enggak bisa sama untuk usaha besar dengan usaha kecil. Ya paling seperti di bidang pembiayaan, dalam perizinan, soal sertifikasi dan lain sebagainya,” kata dia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kanan) pada saat Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dengan Agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait Perizinan Berusaha, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Ketenagakerjaan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11/2019). Foto: Humas Kemenkop dan UKM
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki (kedua kanan) pada saat Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dengan Agenda Pembahasan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law terkait Perizinan Berusaha, Penciptaan Lapangan Kerja, Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Ketenagakerjaan di Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Senin (11/11/2019). Foto: Humas Kemenkop dan UKM

Untuk itu, ia menegaskan, ke depan hanya akan ada satu UU melalui Omnibus Law sebagai upaya yang dilakukan untuk penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang yakni UU Penciptaan Lapangan Kerja sementara pemberdayaan KUMKM terintegrasi di dalamnya. “Tetap satu, dan terkait pemberdayaan KUMKM jadi diintegrasikan,” katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung akan membuat sebuah konsep hukum perundang-undangan yang disebut Omnibus Law, dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden RI 2019-2024, Minggu (20/10/2019).

Menurut Jokowi, melalui Omnibus Law, akan dilakukan penyederhanaan kendala regulasi yang saat ini berbelit dan panjang. Rencananya, Jokowi ingin mengajak DPR untuk menggodog 2 UU besar yakni UU Cipta Lapangan Kerja dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

Omnibus Law merupakan sebuah UU yang dibuat untuk menyasar isu besar yang ada di suatu negara. (adv)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.