Normalisasi Kali Ciliwung Batal

indopos.co.id – Ketua Komisi D (bidang pembangunan) DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah menyesalkan batalnya normalisasi Kali Ciliwung pada anggaran 2020. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, selama dua tahun menjabat, Gubernur Anies Baswedan kurang fokus menangani kebutuhan masyarakat.

Pasalnya, proses pengerjaan normalisasi Kali Ciliwung belum juga rampung. “Kalau saya lihat contohnya Pak Anies belum kerjakan naturalisasi. Padahal kita kan mau menghadapi musim hujan,” ucap dia kepada INDOPOS di gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Ia menegaskan, Anies sibuk mengurusi hal-hal yang tidak terlalu penting dan lebih banyak mengeluarkan kebijakan yang kurang dibutuhkan oleh masyarakat luas. “Sudah dua tahun kita pantau tidak ada naturalisasi, tapi malah buat Formula E dan jalan sepeda. Kalau menurut saya Pak Anies harus cari hal-hal yang fundamental, bukan hanya buat yang elektoral,” kata dia.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah menyatakan, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran kali pada akhir 2019 untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.

Baca Juga :

DPRD DKI Bangga Dikunjungi Siswa SD

Alasannya, anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019 DKI defisit. “118 bidang itu yang Ciliwung, dibatalkan semua. Kami mohon maaf,” kata dia kepada INDOPOS di gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (11/11/2019).

Saefullah menyampaikan, Dinas Sumber Daya Air sebenarnya sudah siap membayar 118 bidang tanah dengan anggaran Rp160 miliar. Dinas Sumber Daya Air tinggal menunggu Keputusan Gubernur (Kepgub) soal penetapan lokasi yang akan dibebaskan tersebut. Namun, pembebasan lahan terpaksa dibatalkan. “Sebenarnya kami sudah siap bayar, administrasi semuanya sudah siap, tapi sekarang ini disetop karena defisit,” imbuh dia.

Baca Juga :

Dia membeberkan, pada 2019, Dinas Sumber Daya Air memiliki anggaran pembebasan lahan Rp850 miliar untuk normalisasi sungai dan waduk. Anggaran yang sudah diserap Rp350 miliar. Sisa anggaran Rp500 miliar, termasuk Rp160 miliar untuk pembebasan 118 bidang tanah di bantaran Ciliwung, dibatalkan seluruhnya dengan alasan anggaran defisit.

Dengan batalnya pembebasan 118 bidang tanah akhir tahun ini, normalisasi Ciliwung yang akan dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terancam terhambat. “Kalau belum (pembebasan lahan, Red) dibayarkan, bagaimana mereka (BBWSCC, Red) mau kerja, susah,” ucap Saefullah. (aen)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.