Bicara Kesehatan Daerah, Pemkot Bekasi Gandeng KPK

indopos.co.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi menggandeng Tim Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wilayah, terkait konsultasi hukum atas Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Konsultasi itu dibutuhkan sebagai acuan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.

“Konsultasi ini diharapkan bisa menghasilkan proses terbaik, dan kebijakan pemerintah daerah tidak ada masalah hukum untuk kemajuan Kota Bekasi dan warganya,” kata Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Rabu (27/11/2019).

Baca Juga :

Rahmat mengatakan, permohonan konsultasi ini telah dilayangkan sejak satu pekan sebelumnya. Selain berkonsultasi tentang KS-NIK Pemkot Bekasi pihaknya juga meminta pendapat terkait pengembangan program pajak online (prepaid Tax), penetapan pola kerja sama, penyediaan dan pelayanan infrastruktur telekomunikasi pasif.

“Termasuk mengenai prasarana umum sertifikasi BPN dan tanah kas desa milik Pemerintah Kota Bekasi yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi serta pemisahan aset PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) Tirta Bhagasasi,” kata Rahmat.

Baca Juga :

Fahd El Fouz A Rafiq Jalani Pemeriksaan KPK

Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kasat Pencegahan KPK Wilayah IV Jawa barat, Sugeng Basuki mengatakan, sebelum menerapkan pajak online pemerintah harus memiliki dasar hukum bagi pajak tersebut. Selain itu, harus ada pemetaan wajib pajak pungut daerah serta penentuan titik pajak agar tidak salah pungut.

“Ada baiknya produk pemerintah yang baru harus memiliki dasar hukum,” tandasnya. (dny)

Baca Juga :

KPK Panggil Dua Pejabat KPU


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.