Dua Nama Calon Wakil Bupati Disoal

indopos.co.id – Bursa pemilihan calon Wakil Bupati Bekasi berjalan alot. Dua nama yang diusulkan oleh Partai Golkar dianggap belum mendapat rekomendasi dari partai koalisi.

Sejauh ini, selain Partai Golongan Karya (Golkar), sejumlah partai politik pengusung Neneng Hasana Yasin dan Eka Supria Atmadja pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai NasDem dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tapi secara sepihak, Partai Golkar belum lama ini mengusung dua nama kadernya yakni Ahmad Marzuki dengan Tuti Yasin.

Baca Juga :

“Setidaknya, polemik ini bisa dikembalikan ke mekanisme pemilihan tahun 2017 lalu. Karena yang memiliki hak memilih calon wakil bupati adalah partai pengusung,” kata tokoh masyarakat, Soleh Jaelani, saat ditemui, Rabu (27/11/2019).

Soleh menambahkan, agar partai koalisi, terutama Partai Golkar untuk kembali menjalankan proses seleksi di internal partai dengan mekanisme yang benar. Sebab dari informasi yang diterima Soleh, selain dua nama yang direkomendasikan ada beberapa nama yang ikut mendaftar jadi Wakil Bupati. “Tapi mereka mengaku tidak dilibatkan dalam penyeleksian yang jelas,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Hukum dan HAM Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golkar Kabupaten Bekasi Arif Rahman Hakim mengatakan, belum adanya proses penyeleksian Wakil Bupati Bekasi sesuai mekanisme yang berlaku. Munculnya dua nama yang mendapat rekomendasi dari DPP, sepenuhnya atas campur tangan DPD Partai Golkar Jawa Barat.

“Dalam hal ini, di internal Golkar Kabupaten, belum pernah ada rapat terkait munculnya dua nama itu. Tiba-tiba pada rezim Plt yang lalu, pak Yoyo dari Jawa Barat yang mengusulkan, bukan Pak Eka Supria Atmaja,” katanya.

Baca Juga :

Dua Wilayah di Kabupaten Bekasi Rawan Gempa

Kemudian, kata dia, adanya pernyataan yang diutarakan Pengurus DPD I Partai Golkar Jawa Barat yang menyebut rekomendasi tersebut hasil kesepakatan partai koalisi di Jawa Barat. Pihaknya meminta, agar orang tersebut jangan terlalu maju dalam mengurusi Kabupaten Bekasi.

“Kemarin pengurus DPD Jabar mengatakan itu sudah tahun lalu rapat di tingkat provinsi. Dalam hal ini soal wabup kan domainnya pengurus kabupaten, kenapa Jawa Barat yang sibuk. Harusnya Jawa Barat hanya menerima usulan di Kabupaten dan menyampaikan ke DPP, kita jadi curiga dengan tindak tanduknya,” jelasnya. (dny)

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.