SKB Enam Menteri, Nilai BPIP untuk Cegah ASN Lakukan Ujaran Kebencian

indopos.co.id – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebutkan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) enam menteri dan lima lembaga pemerintah untuk pencegahan radikalisme di kalangan PNS agar Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terlibat terlalu jauh dalam penyebaran ujaran kebencian.

Plt BPIP Hariyono mengatakan, kebencian yang ada di media sosial (medsos) itu tidak hanya berpengaruh di lingkungan luar dinas, namun juga sangat berpengaruh sampai lingkungan kerja, bahkan keluarga.

Baca Juga :

13 Orang di Kota Bekasi Dimakamkan dalam Sehari

“SKB salah satu alasannya itu. Kita tidak ingin sebenarnya sebagai ASN mereka terlibat jauh sampai ikut menebarkan ujaran kebencian. Yang paling utama itu,” kata Hariyono di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Kalau dibiarkan, nilai Hariyono, ini bisa berbahaya. “Birokrasi itu harus profesional, sehingga meritokrasi siapa yang memiliki prestasi itu yang harus dipromosikan, bukan karena kelompok saya, kelompok dia, atau keyakinan berbeda, itu tidak,” ucapnya.

Baca Juga :

Pascaditerbitkannya SKB, nantinya seluruh ASN akan diawasi Satuan Tugas (Satgas), termasuk dalam bermedsos di dunia maya. Pengawasan yang dilakukan juga mencakup adanya kemungkinan ASN yang melakukan ujaran kebencian.

“Dengan adanya SKB kita punya payung hukum, kalau ada data ada bukti, kalau ada ASN, baik itu TNI, polri, maupun PNS, kalau ada yang mengadukan dan terbukti maka Tim Satgas akan mengecek dan lakukan verifikasi,” ujar Hariyono.

Baca Juga :

Menurut dia, ASN yang melanggar ketentuan dalam SKB akan disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Kalau masih dalam batas yang wajar maka hanya cukup diajak berdialog dan diperingatkan.

“Kalau dalam batas-batas bisa diperingatkan, bisa dialog. Bisa kembali, ya kembali. Tapi kalau sampai yang bersangkutan sudah terlibat di dalam kegiatan teroris, maka akan langsung dipecat,” ujarnya. (ant)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.