Anggota Kena Sanksi Ringan, PSI DKI Nilai Itu Lebay

indopos.co.id – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menjatuhkan sanksi kepada salah satu anggota  Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta William Aditya Sarana. Diperlakukan demikian, Fraksi PSI DKI Jakarta menilai aneh dan berlebihan (lebay) terkait sanksi yang diberikan itu.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Justin Adrian, Jumat (29/11/2019), mengatakan rekomendasi putusan tersebut, yakni sanksi ringan berupa peringatan secara lisan. Itu merupakan sesuatu yang aneh dan berlebihan karena yang dilakukan William adalah fakta.

Baca Juga :

Paparan Kinerja Mandiri Triwulan IV 2019

”Apa yang dilakukan William bukanlah kebohongan karena telah diakui sendiri oleh Kasubbag TU Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat,” kata Justin. Menurut Justin, informasi yang ada di dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tidak termasuk informasi publik yang dirahasiakan/dikecualikan berdasar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

”Sehingga secara hukum dan aturan tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Dan atas suatu pelanggaran, tidak dapat justifikasi dengan interpretasi secara analogis,” katanya. Justin mengatakan, pihaknya khawatir putusan ini membuat ruang gerak anggota dewan jadi terbatas. Sedangkan hal itu akan menjadi angin segar bagi eksekutif untuk tidak memublikasikan rancangan anggaran secara detil sedari awal.

Keterbukaan merupakan bagian pendidikan politik bagi masyarakat. Pihaknya sangat berterima kasih atas respons positif dan dukungan masyarakat. “Publik juga berhak tahu mengenai anggaran ini,” ujarnya.

PSI juga berharap animo kesadaran dan sikap kritis publik yang mulai terbentuk ini jangan sampai kandas dan jangan sampai apatis karena terbitnya putusan tersebut. “Karena kami sendiri tidak akan berhenti menjadi mata dan telinga masyarakat,” kata Justin.

Sementara, William menyatakan putusan BK DPRD DKI Jakarta tidak akan menyurutkan semangat kritisnya. Sanksi ini dinilainya merupakan risiko perjuangan. “Saya tidak gentar sedikitpun. Saya tegaskan tujuan saya adalah agar Pemprov DKI terbuka soal anggaran,” katanya.

Ada kepentingan yang jauh lebih besar daripada sanksi kepadanya, yaitu hak publik Jakarta mengetahui kemana uang mereka digunakan. “Hingga saat ini PSI menunggu data anggaran dibuka,” ujar William dalam keterangannya.

Rekomendasi putusan Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta atas William sudah keluar sejak Kamis (28/11/2019) dengan isi William Aditya Sarana dikenakan sanksi ringan berupa teguran lisan. (dni)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.