ERP Tetap Diterapkan di Jalan Margonda Depok

indopos.co.id – Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) memastikan electronic road pricing (ERP) diterapkan sesuai Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek. Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, kebijakan ini maksimal akan diterapkan pada 2020.

Dia menuturkan, ada tiga ruas jalan yang cukup padat sehingga harus dikenai tarif ini yaitu Kalimalang, Margonda dan Daan Mogot. ”Ada Margonda Depok, Bekasi Kalimalang, sama Tangerang di Daan Mogot. Itu tiga wilayah yang mendesak,” terangnya, Selasa (3/12/2019).

Bambang menyebut pihak BPTJ masih menyusun regulasi hingga saat ini. Namun pada 2020 mesti dijalankan untuk mengatasi kemacetan. ”Insyaallah kita butuh waktu 6 bulan sehingga pertengahan tahun depan ini bisa terealisasi,” tegasnya.

Bambang menyebut, setiap mobil yang melintas di ruas jalan yang ditetapkan ERP akan dikenai biaya. Mobil dianggap penyebab kemacetan. ”Yang penting bagi kita bahwa semua kendaraan yang melewati ruas jalan tertentu, konsep ERP akan dikenai charge, bukan berbayar, tapi congestion charge. Setiap mobil itu penyebab kemacetan,” terangnya.

Terkait adanya penolakan penerapan ERP, Bambang menyebut BPTJ telah menandatangani MoU dengan 3 gubernur yaitu Pemprov DKI Jakarta, Pemprov Jabar dan Pemprov Banten.

Artinya, sistem ini bakal terus berjalan, karena sudah ada nota kesepahaman dengan pemerintah setingkat lebih tinggi dari pemerintah kota. Dia menyadari ada banyak hal yang memang masih perlu diurus sebelum akhirnya diterapkan. ”Prinsipnya kita akan bekerjasama,” tegasnya.

Baca Juga :

Potensi Pariwisata di Kota Depok tak Berkembang

Menambah ucapan Bambang, Kepala Humas BPTJ, Budi Rahardjo mengingkapkan, implementasi kebijakan ERP yang menjadi kewenangan BPTJ. Skema pendukung sudah dimulai beberapa bulan lalu diantaranya melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan semua stakeholder terkait termasuk dengan pemerintah daerah.

Pembahasan kemudian berlanjut lebih spesifik baik dengan instansi lain maupun internal dengan tenaga ahli. Skema-skema pendukung yang dibahas diantaranya meliputi skema hukum, skema kelembagaan, skema pembiayaan maupun skema teknik.

Selain telah menjadi amanat dari Rencana Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ), implementasi kebijakan ERP dirasakan sudah mendesak. Mengingat, pertumbuhan pergerakan di Jabodetabek yang luar biasa. Pada 2015 pergerakan manusia di Jabodetabek tercatat masih sekitar 47,5 juta pergerakan/hari, maka data tahun 2018 menyebut pergerakan sudah meningkat menjadi 88 juta pergerakan/hari.

Namun demikian, dari 88 juta pergerakan/hari, hanya sekitar 8 persen yang menggunakan angkutan umum untuk tujuan aktifitas ke tempat kerja dan rutinitas lainnya. ”Kami memaksakan pemilik mobil menggunakan transportasi publik yang ada,” bebernya.

Budi menjelaskan, pembahasan menyangkut skema hukum saat ini memang belum menemukan solusi payung hukum yang sesuai untuk penerapan ERP di jalan nasional. ”Kami terus berupaya untuk memecahkan masalah menyangkut skema hukum,” terangnya.

Sebelumnya, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menyebut, kota yang dipimpinnya belum siap menerapkan ERP atau jalan berbayar yang rencananya berlaku di Jalan Margonda. Meski demikian, dia menegaskan bukan berarti Depok menolak konsep itu.

”Kita harus pahami secara komprehensif ya karena ERP secara konsep manajemen lalu lintas ini sesuatu yang positif, tetapi penerapannya sangat kondisional. Bagi Depok, penerapan ERP ini kalau saat ini belum, belum siap Depoknya dan kami bukan menolak konsepnya, ya menolak untuk diterapkan saat ini,” terangnya.

Idris mengatakan, rencana penerapan ERP di Jalan Margonda pada 2020 adalah gosip. Menurutnya, saat ini Depok masih belum memadai dari segi transportasi dan lalu lintas penunjang. Karena lalu lintas dan transportasi penunjang belum ada. Transportasi publik masih seperti itu dan akses jalan alternatifnya juga masih perlu perbaikan, penataan dan pelebaran, tahun ini kajian awal.

”Di RITJ itu memang baru akan direncanakan penerapannya 2022,” ucapnya. Idris tidak yakin penerapan ERP pada 2020 bisa dilaksanakan di kota Depok. Dia merasa ada banyak hal yang harus dibenahi terlebih dulu. Rencana Depok tadi angkot ber-AC. Jadi nyaman angkotnya ada AC-nya. Terus ada akses jalan, berupa pelebaran-pelebaran jalan yang memang intervensi pemerintah pusat yang lebih efektif. (rd/hmi/pj)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.