Pilkada Watch Dukung Evaluasi Pilkada Secara Komprehensif

indopos.co.id – Lembaga Pemantau Pilkada, Pilkada Watch sangat mendukung upaya evaluasi pelaksanaan pilkada secara total dan komprehensif. Tujuannya, untuk menilai sejauh mana pilkada yang telah dilaksanakan berhasil mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pemilihan pimpinan daerah yang berkualitas, jujur dan demokratis.

“Setelah evaluasi dilaksanakan, maka bisa ditentukan model pilkada macam apa yang paling tepat untuk sebuah daerah sesuai dengan kondisi objektif masing-masing daerah. Jangan sampai atas nama demokrasi maka semua daerah harus disamaratakan  bentuk dan model pemilihannya,” ujar Direktur Eksekutif Pilkada Watch, Wahyu Agung Permana di Jakarta, Kamis (5/12/2019).

Baca Juga :

Wahyu mengingatkan, Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI) pada tahun 2015 pernah melontarkan wacana Pilkada Asimetris. Berdasarkan hasil kajian para peneliti pada Pusat Penelitian Politik (Puslit P2P) LIPI menyarankan penggunaan format Pemilihan Umum Kepala Daerah Pemilukada) Asimetris sejak Januari 2015.

Pusat Penelitian Politik LIPI memang memposisikan untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Namun akibat kondisi setiap daerah dari segi kemampuan sumber daya manusia dan keuangan daerah tidak merata, sehingga mengakibatkan pelaksanaan dan hasil Pemilukada diliputi berbagai masalah.

Dan pada kajian 2014, berdasarkan pada kajian sebelumnya, tim peneliti LIPI merekomendasikan model Pemilukada di kabupaten/kota dan provinsi yang tepat untuk Indonesia.

“Berbicara pilkada asimetris bukanlah sesuatu yang tabu dilakukan di Indonesia. Faktanya beberapa daerah telah melakukannya sampai dengan hari ini, antara lain Nanggroe Aceh Darusssalam, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua yang masing-masing memiliki bentuk Pilkada sesuai dengan sejarah dan karakteristik masing-masing wilayah,” kata Wahyu.

Baca Juga :

Menurut Wahyu, perlu sebuah penelitian yang komprehensif terhadap pelaksanaan pilkada di setiap daerah terkait dengan kondisi objektif daerah, aspek demografi, kualitas birokrasi, partisipasi warga disetiap pemilu/pilkada, kematangan partai politik, mutu dan integritas kepala daerah terpilih, dan rekam jejak kepala daerah pascapilkada.

Dikatakan, setelah sekian lama melaksanakan Pilkada serentak maka dirasa perlu untuk membuat sebuah evaluasi yang komprehensif untuk menilai sejauh mana hasil yang sudah dicapai oleh sistem pilkada setempat di daerah masing-masing.

“Sebelum evaluasi juga tidak kalah penting melakukan penilaian terhadap parameter-parameter demokrasi di tingkat lokal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan daerah dalam melaksanakan demokrasi di tingkat lokal serta bentuk dan sistem pilkada seperti apa yang paling tepat dipergunakan,” kata Wahyu.

“Kita memahami adanya disparitas antara daerah baik dari aspek SDM, birokrasi sampai dengan ketersediaan infrastrktur. Dan semua itu jelas berpengaruh terhadap kualitas demokrasi di daerah tersebut dan akhirnya kepada proses pemilihan calon kepala daerah,” sambungnya. (dai)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.