Sulit Pantau Penambahan Jumlah Koperasi, Sumbar Dorong Buat Persus untuk Lindungi Anggota

indopos.co.id – Koperasi di Sumatera Barat (Sumbar) ditengarai masih belum memahami pentingnya peraturan khusus (persus) untuk melandasi segala kebijakan yang bisa mempengaruhi anggota.

Kepala Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumbar, Junaidi mengatakan, baru sebagian koperasi di Sumbar yang telah membentuk persus untuk kepentingan koperasinya. Sebagian lagi belum pernah membuat aturan tersebut.

Baca Juga :

Koperasi Anak-anak Dayak untuk Ekonomi Lokal

“Segala kebijakan yang berefek kepada anggota, harus dilandasi dengan persus. Itu untuk mengikat anggota agar mengikuti kebijakan yang dibuat,” kata Junaidi di Padang, Sumbar, Minggu (8/12/2019).

Persus menurutnya berperan sebagai pedoman administrasi apabila terjadi hal-hal yang ternyata membuat koperasi merugi. Karena itu, pembentukannya merupakan hasil kesepakatan bersama antara anggota dan pengurus.

“Setelah kita pantau, ada beberapa persoalan terkait persus ini. Ada yang belum pernah membuat. Ada yang membuat tetapi tidak memahami cara dan prosesnya hingga produk hukum yang dibuat menjadi cacat,” ujar Junaidi.

Junaidi mengatakan pihaknya sudah menyampaikan hasil pantauan itu kepada koperasi dan sebagian besar sudah ditindaklanjuti. Persoalan lain menurutnya adalah AD/ART yang belum diperbaharui sejak pertama koperasi didirikan, padahal telah terjadi banyak perubahan, salah satunya dalam besaran simpanan pokok dan wajib.

Buku inventaris dan administrasi lainnya yang masih lemah juga menjadi temuan di lapangan dan telah disampaikan langsung kepada koperasi bersangkutan. “Sekarang koperasi yang aktif, sudah semakin baik dalam pengelolaannya,” ujar dia.

Dinas Koperasi dan UKM Sumbar kesulitan memantau penambahan jumlah koperasi di daerah itu setelah proses pendirian koperasi dan pengurusan aktanya dialihkan secara online atau daring (dalam jaringan) di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

“Kita tidak punya akses penuh pada sistem sehingga informasi jumlah koperasi yang berdiri setelah peralihan pengurusan pendirian koperasi pada 1 Maret 2019, tidak terpantau,” kata Zirma Yusri, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumbar di Padang, Minggu (8/12/2019).

Hingga Maret 2019, jumlah koperasi yang aktif di Sumbar sebanyak 3.626 unit atau bertambah 75 unit dari tahun sebelumnya. Namun, dari Maret hingga Desember 2019, jumlah penambahan belum terpantau.

“Kemungkinan masih ada yang bertambah, tetapi kita belum dapat informasi. Koperasi baru juga tidak melapor ke dinas setempat. Kami akan mencarikan solusi agar koordinasi dengan Kanwil Kemenkum dan HAM Sumbar terkait informasi pendirian atau pembubaran koperasi,” kilahnya.

Sebelumnya pendirian koperasi dilakukan dengan cara langsung dimana pemohon mengajukan permohonan pengesahan tertulis kepada pejabat berwenang dilengkapi dengan persyaratan administrasi.

Namun, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perijinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), maka pengesahan koperasi diatur dalam peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pelaksanaannya dilakukan secara daring di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Secara kecepatan, pendaftaran secara daring sangat membantu para pemohon. Namun, dikhawatirkan proses verifikasi tidak berjalan maksimal. (ant)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.