Penghentian KS NIK di Kota Bekasi Disoal Dewan

indopos.co.id – Penghentian layanan kesehatan Kartu Sehat berbasis Nomor Induk Kependudukan, (KS NIK) disoal DPRD Kota Bekasi. Politisi Kalimalang itu meminta eksekutif duduk bersama terkait keberadaan sudah terbitnya Peraturan Daerah.

“Karena kita harus rumuskan bersama dengan eksekutif terkait keberadaan Perda KS NIK yang belum dihapus,” kata Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Bekasi Ahmad Ustuchri, Minggu (8/12/2019).

Hingga sekarang Ustuchri mengaku, sudah menerima Surat Edaran Wali Kota Bekasi Nomor 440/7894/Dinkes terkait pemberhentian sementara program Jamkesda KS-NIK terhitung mulai Januari tahun 2020.

Ustuchri mengatakan, secara resmi penghentian itu sama sekali belum dikabari ke DPRD. Sehingga, dewan masih menganggarkan dana jaminan kesehatan daerah pada pengesahan APBD 2020 tanggal 30 November 2019. “Belum ada pemberitahuan, makanya kami ingin ada pembahasan bersama eksekutif,” ujarnya.

Baca Juga :

Nantinya, kalau sudah duduk bersama, kata Ustuchri, tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) melakukan sinkronisasi terkait layanan kesehatan lainnya. Sebab, sejauh ini pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola layanan mirip seperti Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS.

“Ini “kan masalah hajat orang banyak. Setidaknya harus dipikirkan juga bagaimana memberikan layanan kesehatan untuk 2.4 juta jiwa warga Kota Bekasi,” ujarnya.

Baca Juga :

Sebelumnya, gara-gara mendapat surat Peraturan Kementerian Dalam Negeri No 33 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan APBD 2020 layanan kesehatan daerah di Kota Bekasi dihentikan. Penghentian ini terhitung per 1 Januari 2020. (dny)

1 Komentar
  1. mamah muda berkata

    DUPA88 agen judi online terbaik di indonesia, memberikan peluang bisnis yang menjanjikan untuk anda
    dengan modal 20K kamu bisa menghasilkan keuntungan JUTA’AN RUPIAH, dan raih juga bonus- bonusnya,
    segera daftarkan diri anda di dupa88.net

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.