Revisi UU Nomor 29/2007 tentang Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Perlu Direvisi

indopos.co.id – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta Abdul Aziz mengatakan, dalam Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP DKI, muncul aspirasi agar Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara perlu segera direvisi.

Revisi ini diperlukan untuk merespon rencana perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. Revisi juga penting untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat bisnis dan ekonomi, sekaligus untuk menumbuhkan otonomi di daerah tingkat II yaitu kabupaten/kota sebagaimana di provinsi lain yang bukan merupakan ibu kota negara.

Pada revisi UU 29/2007 mendatang, wali kota dan bupati di Jakarta diharapkan dipilih langsung warga. Sementara, gubernur cukup dipilih pemerintah pusat karena berfungsi sebagai administrator dan wakil pemerintah pusat di Jakarta. Sebagai wakil pemerintah pusat, gubernur bisa lebih mudah menyelaraskan kepentingan daerah dengan pusat.

“Sistem otonomi satu tingkat yang ada saat ini dimodifikasi dengan menempatkan otonominya pada tingkat kota/kabupaten dan menempatkan posisi gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat (bukan kepala daerah), yang memiliki kewenangan administrasi untuk mengkoordinasikan kawasan Jakarta sebagai kawasan khusus,” kata Aziz saat membuka acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan Mukerwil DPW PPP Jakarta, Minggu (8/12/2019).

Baca Juga :

Azis menyebut, pemerintah pusat dan Jakarta perlu bertindak cepat untuk menciptakan sistem yang lebih sistematis, inovatif dan kreatif agar Jakarta yang nantinya menjadi pusat ekonomi dan bisnis mampu bersaing dengan kota-kota maju lain di dunia.

Dengan dipindahkan ibu kota ke negara lain, diharapkan Jakarta bisa lebih lincah menghadapi persaingan yang ada dan bisa melakukan terobosan-terobosan.

Baca Juga :

“Segera dilakukan penataan ulang sistem pemerintahan dan birokrasi yang lebih efektif dan efisien sebagai kawasan bisnis dan segala bentuk perundangan yang dibutuhkan dimana hal ini berbarengan dengan rencana pembahasan regulasi yang dibutuhkan untuk pemindahan Ibukota NKRI,” tambah Aziz.

Aziz yakin, dengan perubahan UU tidak akan mengurangi keistimewaan Jakarta. Sebab kota ini akan menjadi kota terpenting di Indonesia karena akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Sudah banyak contoh negara yang sukses memindahkan ibu kota mereka dengan tetap menjadi kota yang lama sebagai kota terpenting yang menjadi magnet pertumbuhan ekonomi,” pungkas Aziz. (mdo)


loading...

Komentar

Alamat email anda tidak akan dipublikasikan.